Kompas.com - 09/11/2020, 11:49 WIB
Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019). KOMPAS.com/Devina HalimDirektur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019).


JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, pangsa pasar partai politik berbasis agama sudah mengecil.

Hal itu terjadi karena adanya kecenderungan pertarungan ideologi di era politik modern atau digitalisasi yang sudah bergeser.

"Pertarungannya sekarang lebih ke arah politik kultus atau mengutamakan tokoh, atau politik isulah," kata Yunarto ketika dihubungi Kompas.com, Senin (9/11/2020).

Oleh sebab itu, ia berpendapat bahwa parpol berbasis agama tidak bisa lagi menggunakan narasi agama dalam mendulang suara.

Jika masih menggunakan narasi tersebut, kata dia, pangsa pasar yang akan didapat parpol tidak terlalu besar. Kondisi itu, sebut dia, sudah terjadi setelah reformasi.

Baca juga: Masyumi Reborn Dinilai Sulit Bertahan, Perlu Ikut Bersihkan Citra Partai Politik

"Bisa dikatakan setelah reformasi ya, tidak pernah juga partai berbasis agama berhasil memenangi pertarungan di pileg misalnya," terangnya.

Yunarto mengatakan, setelah reformasi, perolehan suara terbanyak masih didominasi oleh partai politik nasionalis, seperti PDI-P, Demokrat, dan Golkar.

Selain itu, ia juga membeberkan mengapa narasi agama tidak bisa membuat pangsa pasar parpol menjadi besar.

Alasannya adalah, partai itu akan kehilangan suara dari masyarakat non-Muslim misalnya.

"Pertama, dia sudah pasti akan kehilangan suara di basis non-Muslim misalnya NTT, Bali, Papua, Maluku, Sumatera Utara, Sulawesi Utara misalnya. Itu sudah mempersulit ruang gerak," kata Yunarto.

Sebelumnya, bertepatan dengan tasyakuran hari ulang tahun ke-75 Partai Masyumi, sejumlah tokoh islam mendeklarasikan Masyumi Reborn pada Sabtu (7/11/2020).

Baca juga: Pengamat Sebut Deklarasi Masyumi yang Dulu dan Sekarang Berbeda

Deklarasi Masyumi Reborn ini dilangsungkan secara virtual dan dihadiri sejumlah tokoh Islam, di antaranya Ketua Persiapan Pendirian Partai Islam Ideologis (Masyumi Reborn) Masri Sitanggang, mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua, dan deklarator Partai Ummat Amien Rais.

Ketua Badan Penyelidik Usaha -usaha Persiapan Partai Islam Ideologis (BPU-PPII) A Cholil Ridwan pada saat membacakan naskah deklarasi juga berjanji, melalui partai ini, ajaran dan hukum Islam akan berjalan di Indonesia.

"Kami yang bertanda tangan di bawah ini, mendeklarasikan kembali aktifnya Partai Politik Islam Indonesia yang dinamakan Masyumi," kata Cholil dalam deklarasi yang disiarkan secara virtual, Sabtu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BERITA FOTO: Ketika Penyidik KPK Stepanus Robin Pakai Rompi Oranye Tahanan KPK

BERITA FOTO: Ketika Penyidik KPK Stepanus Robin Pakai Rompi Oranye Tahanan KPK

Nasional
Kemenag Segera Luncurkan Kartu Nikah Digital

Kemenag Segera Luncurkan Kartu Nikah Digital

Nasional
Ketua MPR: Pemerintah Larang Mudik, tapi Mengapa Tetap Fasilitasi WNA Masuk Indonesia?

Ketua MPR: Pemerintah Larang Mudik, tapi Mengapa Tetap Fasilitasi WNA Masuk Indonesia?

Nasional
Tiba di Indonesia, PM Vietnam Gelar Pertemuan Bilateral dengan Jokowi Sore Ini

Tiba di Indonesia, PM Vietnam Gelar Pertemuan Bilateral dengan Jokowi Sore Ini

Nasional
Menteri PPPA: Akses dan Keterampilan Perempuan di Bidang TIK Perlu Jadi Fokus Perhatian

Menteri PPPA: Akses dan Keterampilan Perempuan di Bidang TIK Perlu Jadi Fokus Perhatian

Nasional
WNI dari India Diizinkan Masuk ke Indonesia, Wajib Karantina 14 Hari di Hotel

WNI dari India Diizinkan Masuk ke Indonesia, Wajib Karantina 14 Hari di Hotel

Nasional
Cari KRI Nanggala, TNI Jelajahi Semua Area Perairan Utara Bali

Cari KRI Nanggala, TNI Jelajahi Semua Area Perairan Utara Bali

Nasional
Dalam Sepekan, Tercatat Ada 8 WNI Terjangkit Covid-19 di India

Dalam Sepekan, Tercatat Ada 8 WNI Terjangkit Covid-19 di India

Nasional
Ada Pengetatan Pra dan Pasca-larangan Mudik, Istana: Pemerintah Belajar dari India

Ada Pengetatan Pra dan Pasca-larangan Mudik, Istana: Pemerintah Belajar dari India

Nasional
Mulai 25 April, Pemerintah Tutup Sementara Pintu Masuk Perjalanan Orang dari India

Mulai 25 April, Pemerintah Tutup Sementara Pintu Masuk Perjalanan Orang dari India

Nasional
KPK Soroti Kerja Sama PAM Jaya-PT Aetra Air Jakarta, Ada Potensi Kecurangan

KPK Soroti Kerja Sama PAM Jaya-PT Aetra Air Jakarta, Ada Potensi Kecurangan

Nasional
Daryati Divonis Bebas Hukuman Mati oleh Pengadilan Singapura

Daryati Divonis Bebas Hukuman Mati oleh Pengadilan Singapura

Nasional
Menteri PPPA: Pengarusutamaan Gender di Tempat Kerja Bukan untuk Kepentingan Perempuan

Menteri PPPA: Pengarusutamaan Gender di Tempat Kerja Bukan untuk Kepentingan Perempuan

Nasional
Soal Rencana Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar ke Jakarta, Ini Kata Kemenlu

Soal Rencana Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar ke Jakarta, Ini Kata Kemenlu

Nasional
Cegah Penyebaran Covid-19, Pemerintah Diminta Tutup Akses Keluar Masuk India

Cegah Penyebaran Covid-19, Pemerintah Diminta Tutup Akses Keluar Masuk India

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X