UU Cipta Kerja Dinilai Persempit Partisipasi Masyarakat Terkait Amdal

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Lingkungan pada Universitas Indonesia Andri Gunawan menilai, UU Cipta Kerja telah mengurangi partisipasi masyarakat terkait analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Andri mengatakan, dalam sebuah negara demokrasi, publik seharusnya dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang sifatnya publik, termasuk soal lingkungan hidup.

"Sebagai sebuah negara yang mengklaim negara demokratis, maka dia bagian yang harus ada di dalam pengambilan keputusan yang sifatnya publik. Keputusan lingkungan segala macem itu kan keputusan publik, jadi harus demokratis," kata Andri dalam sebuah webinar yang disiarkan akun Youtube Iluni UI, Rabu (4/11/2020).

Baca juga: Ini 6 Poin Perubahan Terkait Amdal di UU Cipta Kerja

Andri menuturkan, berkurangnya partisipasi publik tersebut tercermin dalam beberapa ketentuan pada Pasal 22 UU Cipta Kerja yang mengubah sejumlah pasal UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Misalnya, penysunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (amdal) kini hanya perlu melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.

Padahal UU 32 Tahun 2009 menyatakan, penyusunan amdal mesti melibatkan masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan/atau masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.

"Dan undang-undang tidak menjelaskan apa sih yang dimaksud tekena dampak langsung. Saya sangat khawatir bahwa masyarakat yang terkena dampak langsung ini adalah masyarakat yang langsung bersebelahan dengan lokasi," ujar Andri.

Baca juga: Jokowi Sebut Amdal Tak Dihapus dalam UU Cipta Kerja, Ini Faktanya

UU Cipta Kerja juga menghapus Pasal 26 Ayat (4) UU 32/2009 yang menyatakan masyarakat dapat mengajukan keberatan atas dokumen amdal serta menghapu Pasal 30 UU 32/2009 yang menyatakan masyarakat sebagai anggota Komisi Penilai Amdal.

"Nah ini sekarang dihapus, sekarang masyarakat hanya ada di dalam proses penyusunan saja, penyusunan awal bahkan. Keberatan, penilaian, tidak lagi menjadi bagian dari hak masyarakat untuk terlibat," ujar Andri.

Dengan berkurangnya partisipasi publik tersebut, Andri menilai praktik korupsi yang mulanya ingin dikurangi melalui UU Cipta Kerja malah tambah subur.

Sebab, menurut Andri, kunci dari sistem perizinan yang buruk adalah mengingkatkan partisipasi publik agar masyarakat dapat mengawasi.

"Sebenarnya obat bagi Amdal yang buruk, obat-obat izin yang buruk, bagi sistem perizinan yang buruk itu justru adalah peningkatkan partisipasi publik, bukan dengan menguranginya," kata Andri.