Alokasi Anggaran untuk FKUB 2019-2020, Tertinggi di Kalteng dan Sulteng

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan pemaparan alokasi anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) periode 2019-2020.

Dalam pemaparannya, terlihat dua provinsi di Indonesia yang paling tinggi menganggarkan untuk FKUB yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah.

"Kita melihat data APBD 2019-2020 itu yang tertinggi adalah Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah. Ini tingkat provinsi ya, kalau kabupaten/kota kami belum bahas," kata Tito dalam webinar Rapat Koordinasi Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama Tahun 2020 yang diselenggarakan Kementerian Agama RI, Selasa (3/11/2020).

Baca juga: Mendagri Sebut FKUB Berperan Penting Cegah Konflik Agama

Ia berharap, dengan anggaran yang tinggi di dua provinsi tersebut, turut dibarengi dengan langkah proaktif dari masing-masing FKUB.

Langkah-langkah proaktif tersebut, lanjutnya, dapat diwujudkan dengan cara komunikasi koordinatif, termasuk dalam turun ke bawah menyelesaikan masalah terkait kerukunan umat beragama sedini mungkin.

"Kalau masalah sudah sejak dini bisa ditangani, maka makin dini makin baik hasilnya. Jangan sampai sudah meledak baru kemudian ditangani," ucap dia.

Adapun Provinsi Kalimantan Tengah memiliki anggaran untuk FKUB pada periode 2019 sebesar Rp 11,9 milyar dan bernilai sama di periode berikutnya yaitu 2020.

Baca juga: Mendagri Minta Empat Kabupaten Ini Segera Bentuk FKUB

Sementara untuk Provinsi Sulawesi Tengah memiliki anggaran FKUB 2019 sebesar Rp 10,8 milyar dan pada 2020 sebesar Rp 10,2 milyar.

Selain itu, data alokasi anggaran yang Tito paparkan juga menunjukkan perilaku provinsi lainnya dalam menganggarkan untuk FKUB.

Jelas dia, rata-rata provinsi mengalokasikan anggaran untuk FKUB secara variatif. Namun, ada juga yang tidak mengalokasikan anggaran.

"Banyak juga yang 0, di antaranya adalah Provinsi Bangka Belitung. Itu dua tahun tidak memberikan anggaran untuk FKUB. Daerah Istimewa Yogyakarta juga, kemudian juga Provinsi Papua," ucapnya.

Sementara itu, untuk provinsi yang menganggarkan di atas Rp 1 milyar di antaranya Provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan.