Mendagri Minta Empat Kabupaten Ini Segera Bentuk FKUB

Kompas.com - 03/11/2020, 19:04 WIB
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri Tito Kanavian, dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam jumpa pers usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2020). YouTube Sekretariat PresidenMenteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri Tito Kanavian, dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam jumpa pers usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2020).


KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, hingga kini masih ada empat kabupaten di Indonesia yang belum memiliki Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Adapun empat kabupaten tersebut yaitu dua di Provinsi Sumatera Barat, dan dua di Provinsi Papua.

"Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Pesisir Selatan di Sumatera Barat, dan Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Nduga di Papua," kata Tito dalam Webinar Rapat Koordinasi Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama Tahun 2020 yang diselenggarakan Kementerian Agama RI, Selasa (3/11/2020).

Baca juga: Mendagri Sebut FKUB Berperan Penting Cegah Konflik Agama

Untuk itu, ia meminta agar empat kabupaten tersebut segera dibentuk lembaga FKUB. Langkah pertama yang akan ia ambil adalah berbicara ke pihak terkait seperti gubernur dan FKUB pusat dari masing-masing provinsi.

Tito menjelaskan alasan dari mengapa lembaga FKUB harus dibentuk terlebih dahulu. Alasannya, adalah kerja FKUB tidak akan berjalan apabila lembaga itu sendiri belum dibentuk.

Setelah lembaga FKUB dibentuk, lanjutnya, proses berikutnya adalah memikirkan cara agar FKUB dapat bergerak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Mesin ini bisa bergerak, otomatis darah yang paling utama itu adalah keinginan. Kemauan dan komitmen dari pengurusnya," ujar dia.

Baca juga: Rakornas FKUB, Wapres: Tokoh Agama merupakan Modal Mewujudkan Kerukunan Umat

Oleh karenanya, setelah FKUB dibentuk, forum harus bisa memilih pengurus yang tepat dalam arti memiliki komitmen terhadap Pancasila.

"Jangan sampai dibajak oleh mereka yang intoleran. Itu yang penting," ucap Tito.

Kemudian, hal penting berikutnya yang ia sebut adalah soal anggaran FKUB. Kementerian Dalam Negeri, menurut dia, sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) Mendagri Tentang Pendanaan FKUB dalam APBD.

Adapun SE tersebut diterbitkan pada 2017 saat masa kepemimpinan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo.

Baca juga: Rakornas FKUB 2020, Menag: Indonesia Model Terbaik dari Konsep Masyarakat Multikultural

Surat Edaran ini, kata dia, terbentuk karena kesadaran akan adanya FKUB yang aktif dan tidak.

"FKUB yang aktif ini umumnya yang dibiayai oleh dana hibah pemerintah daerah. Kemudian FKUB yang tidak dibiayai, bisa jalan kalau memang ada inisiatif atau dibiayai sendiri, tapi juga banyak yang tidak jalan karena tidak adanya anggaran ini," tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Munarman Minta Hadir Langsung di Sidang Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Munarman Minta Hadir Langsung di Sidang Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
Terdakwa Terorisme Munarman Minta Dihadirkan Langsung di Pengadilan, Sidang Ditunda

Terdakwa Terorisme Munarman Minta Dihadirkan Langsung di Pengadilan, Sidang Ditunda

Nasional
Wapres Minta Pemenuhan Gizi Anak Cegah Stunting Manfaatkan Kearian Lokal

Wapres Minta Pemenuhan Gizi Anak Cegah Stunting Manfaatkan Kearian Lokal

Nasional
Bamsoet Nilai Sri Mulyani Tak Hargai MPR karena Tak Pernah Datang Rapat

Bamsoet Nilai Sri Mulyani Tak Hargai MPR karena Tak Pernah Datang Rapat

Nasional
KPAI Minta Orangtua Dampingi Anak dalam Berkomunikasi di Dunia Maya

KPAI Minta Orangtua Dampingi Anak dalam Berkomunikasi di Dunia Maya

Nasional
Ungkit Tebalnya Naskah, Eks Ketua MK Sarankan UU Cipta Kerja Dipecah 10 RUU

Ungkit Tebalnya Naskah, Eks Ketua MK Sarankan UU Cipta Kerja Dipecah 10 RUU

Nasional
Satgas Covid-19: Indonesia Perlu Belajar dari 7 Negara untuk Antisipasi Varian Omicron

Satgas Covid-19: Indonesia Perlu Belajar dari 7 Negara untuk Antisipasi Varian Omicron

Nasional
Diresmikan Jokowi, Revitalisasi Pasar Pon Trenggalek Diharapkan Tingkatkan Perdagangan

Diresmikan Jokowi, Revitalisasi Pasar Pon Trenggalek Diharapkan Tingkatkan Perdagangan

Nasional
Rektor UPN Veteran Jakarta Diminta Investigasi Penyebab Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Rektor UPN Veteran Jakarta Diminta Investigasi Penyebab Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Nasional
Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Jimly Sebut 2 UU Perlu Direvisi

Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Jimly Sebut 2 UU Perlu Direvisi

Nasional
Saat Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu: Buat Main Drum dan Motor-motoran

Saat Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu: Buat Main Drum dan Motor-motoran

Nasional
4 Fakta Seputar Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire

4 Fakta Seputar Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire

Nasional
Munarman Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme Hari Ini

Munarman Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme Hari Ini

Nasional
Menko PMK Minta Masukan PGI Soal Kebijakan Libur Nataru

Menko PMK Minta Masukan PGI Soal Kebijakan Libur Nataru

Nasional
Saat Menag Ungkap Kesiapan Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Belum Pastinya Haji dari Indonesia

Saat Menag Ungkap Kesiapan Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Belum Pastinya Haji dari Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.