Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hampir Setahun Ditunjuk Jokowi, Stafsus Milenial Dinilai Minim Prestasi

Kompas.com - 02/11/2020, 12:02 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hampir satu tahun sudah Presiden Joko Widodo menunjuk staf khusus milenial. Namun, sejauh ini, stafsus milenial dinilai masih minim prestasi.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai, alih-alih prestasi, yang lebih banyak mengemuka dari stafsus milenial justru konflik kepentingan.

"Dalam setahun ini nyaris kita tidak disuguhkan prestasi yang dilakukan oleh stafsus milenial, yang lebih mengemuka adalah kecenderungan conflict of interest," kata Adi kepada Kompas.com, Senin (2/11/2020).

Baca juga: Hampir Setahun Diangkat Jokowi, Pengamat Nilai Stafsus Milenial Minim Kontribusi 

Adi mencontohkan kasus yang sempat melibatkan salah satu stafsus milenial, Adamas Belva Delvara. April lalu, muncul polemik mengenai terpilihnya Ruang Guru, perusahaan start-up yang didirikan dan dipimpin Belva, sebagai mitra program Kartu Prakerja.

Banyak pihak menilai bahwa hal ini berpotensi menjadi konflik kepentingan. Akhirnya, pada 21 April, Belva resmi mengundurkan diri sebagai stafsus milenial.

Adi juga menyinggung adanya stafsus milenial yang sempat membuat pernyataan kontroversial sampai dianggap sebagai buzzer pemerintah.

"Mestinya stafsus itu memposisikan dirinya sebagai negarawan, sebagai jubir negara yang sedikit pun tidak boleh ada kesalahan apa-apa," ujar dia. 

Baca juga: Kasus Belva dan Taufan Berpotensi Ganggu Konsentrasi Presiden

Menurut Adi, sebelum ditunjuk mendampingi presiden, bisa jadi stafsus milenial memiliki kehebatan di bidang masing-masing. Namun, setelah menjadi stafsus dan dihadapkan dengan sistem politik yang rumit, mereka tak bisa berbuat banyak.

Bahkan, di situasi pandemi Covid-19 pun, kinerja stafsus milenial tak terdengar. Padahal, ditunjuknya anak-anak muda di lingkungan Istana diharapkan membawa manuver segar dan inovatif.

Oleh karenanya, menurut Adi, sudah sepatutnya keberadaan stafsus milenial Jokowi dievaluasi. 

"Enggak kelihatan kerja-kerja stafsus itu. Betul dugaan-dugaan publik itu bahwa stafsus ini seperti pajangan," ucap Adi.

"Bagi saya juga layak untuk dievaluasi. Jangan hanya milenial enggak milenial, tapi enggak ada kontribusinya," tutur dia.

Baca juga: Kontroversi Billy Mambrasar, Pengusaha Muda Papua yang Jadi Stafsus Milenial Jokowi

 

Adi melanjutkan, ada kemungkinan pernyataan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu yang mempertanyakan sumbangsih anak muda pada bangsa, sebenarnya menyinggung anak-anak muda yang ada di lingkungan Istana.

Adi menduga, sebenarnya Megawati berharap Jokowi tak terlalu memanjakan milenial seperti stafsus yang banyak dipuji, tetapi ternyata tak cukup menunjukkan prestasi.

"Jangan-jangan Mbak Mega (Megawati Soekarnoputri) itu secara tidak langsung mau mengkritik orang di sekitar Presiden, anak-anak muda penuh sanjung puji tapi mereka minim prestasi, bahkan lebih banyak kontroversi pribadinya," kata dia.

Baca juga: Saat Megawati Pertanyakan Sumbangsih Kaum Milenial untuk Negara 

Presiden Joko Widodo memperkenalkan tujuh orang yang menjadi staf khususnya pada 21 November 2019. Ketujuh staf khusus itu berasal dari kalangan milenial.

 

Tujuh stafsus tersebut yakni, CEO dan Founder Creativepreneur Putri Indahsari Tanjung; pendiri Ruang Guru Adamas Belva Syah Devara; perumus Gerakan Sabang Merauke Ayu Kartika Dewi;

Kemudian, pendiri Thisable Enterprise sekaligus kader PKPI Angkie Yudistia; pemuda Papua sekaligus peraih beasiswa kuliah di Oxford Gracia Billy Yosaphat Membrasar; mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Aminuddin Ma'ruf dan pendiri Lembaga Keuangan Amartha Andi Taufan Garuda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com