KSPI Nilai Ridwan Kamil Keliru Tak Naikkan Upah Minimum, Minta Dia Tiru Ganjar hingga Anies

Kompas.com - 02/11/2020, 11:39 WIB
Presiden KSPI, Said Iqbal usai konfrensi pers mengenai penolakan omnibus law, di Jakarta, Sabtu (28/12/2019). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIPresiden KSPI, Said Iqbal usai konfrensi pers mengenai penolakan omnibus law, di Jakarta, Sabtu (28/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil keliru mengikuti Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja yang meminta upah minimum tahun 2021 tidak naik atau sama dengan tahun 2020.

Surat edaran yang dimaksud yakni Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021.

Said meminta Ridwan Kamil untuk mencabut surat keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat yang tidak menaikkan upah minimum provinsi.

“Gubernur Jawa Barat Keliru menggunakan surat edaran Menaker, maka harus menggunakan peraturan pemerintah atau PP Nomor 78 sebagaimana Gubernur Anies, Gubernur Ganjar, dan Gubernur Sri Sultan,” ujar Said Iqbal dalam konferensi pers, Minggu (1/11/2020).

Baca juga: KSPI: Keputusan Pemerintah Tak Naikkan UMP Bikin Buruh Makin Terpuruk

“Gunakanlah PDB ditambah dengan inflasi maka diputuskanlah berapa kenaikan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota atau upah minimum sektoral kabupaten/kota,” lanjut dia.

Said mengapresiasi langkah yang diambil Gubernur DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang telah menaikkan upah minimum provinsi (UMP).

Said menilai, langkah yang dilakukan tiga gubernur tersebut yang telah mengabaikan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) adalah langkah yang tepat.

“Hari ini saya mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono yang telah menaikkan upah minimum provinsi (UMP),” ujar Said Iqbal.

Baca juga: Presiden KSPI: Banyak Perusahaan yang Sanggup jika UMP Naik

“Hal ini benar karena menggunakan PDB, yaitu caranya menghitungnya year to year, September 2019 sampai September 2020, itulah yang benar, naikkan upah minimum provinsi,” papar dia.

Said Iqbal berharap semua gubernur mengikuti langkah yang telah dilakukan Gubernur DKI, Jateng, dan DIY.

Lebih lanjut, Said mengatakan, klaim 25 gubernur telah menyetujui adanya penggunaan SE itu adalah keliru.

Sebab, berdasarkan penelusuran pihaknya, itu hanya sosialisasi dari Kemenaker pusat ke provinsi, bukan tanda tangan SK Gubernur yang menyetujui menggunakan surat edaran Menaker untuk tidak menaikkan UMP, UMK, ataupun UMSK.

“Kekeliruan Menaker ini setidak-tidaknya harus dipertanggungjawabkan oleh Menaker, tidak layak Menaker menjadi pejabat publik yang merugikan masyarakat banyak, khususnya kaum buruh,” ujar Said Iqbal.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI Lepas 199 Prajurit MTF TNI Kontingen Garuda ke Lebanon

Panglima TNI Lepas 199 Prajurit MTF TNI Kontingen Garuda ke Lebanon

Nasional
Alasan Pemerintah Tambah 3 Provinsi dalam Pelaksanaan PPKM Skala Mikro

Alasan Pemerintah Tambah 3 Provinsi dalam Pelaksanaan PPKM Skala Mikro

Nasional
Kalahkan Marzuki Alie, Moeldoko Ditetapkan KLB Kubu Kontra AHY Jadi Ketum Demokrat

Kalahkan Marzuki Alie, Moeldoko Ditetapkan KLB Kubu Kontra AHY Jadi Ketum Demokrat

Nasional
Hasil KLB Kubu Kontra AHY, Moeldoko Jadi Ketua Umum Partai Demokrat

Hasil KLB Kubu Kontra AHY, Moeldoko Jadi Ketua Umum Partai Demokrat

Nasional
Kejagung Ajukan Pemblokiran Aset Tanah Benny Tjokro di 3 Kabupaten

Kejagung Ajukan Pemblokiran Aset Tanah Benny Tjokro di 3 Kabupaten

Nasional
Selain Ditenggelamkan, KKP Hibahkan Kapal Asing untuk Kepentingan Pendidikan hingga Pendapatan Negara

Selain Ditenggelamkan, KKP Hibahkan Kapal Asing untuk Kepentingan Pendidikan hingga Pendapatan Negara

Nasional
Satgas: Kasus Aktif Covid-19 Mulai Turun, Apa Adanya Begitu

Satgas: Kasus Aktif Covid-19 Mulai Turun, Apa Adanya Begitu

Nasional
Usulan PKB, Pilpres dan Pileg Dilaksanakan Januari 2024

Usulan PKB, Pilpres dan Pileg Dilaksanakan Januari 2024

Nasional
Mahfud Klaim Kebakaran Hutan di Indonesia Tak Lagi Jadi Isu Internasional

Mahfud Klaim Kebakaran Hutan di Indonesia Tak Lagi Jadi Isu Internasional

Nasional
Pemerintah Perluas Penerapan PPKM Skala Mikro di 3 Provinsi Ini

Pemerintah Perluas Penerapan PPKM Skala Mikro di 3 Provinsi Ini

Nasional
ITB dan Osaka University Jajaki Kerja Sama Penelitian Vaksin Covid-19

ITB dan Osaka University Jajaki Kerja Sama Penelitian Vaksin Covid-19

Nasional
Wiku: Jika Mutasi B 1.1.7 Menyebar, Penanganan Covid-19 Lebih Sulit

Wiku: Jika Mutasi B 1.1.7 Menyebar, Penanganan Covid-19 Lebih Sulit

Nasional
Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro hingga 22 Maret

Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro hingga 22 Maret

Nasional
KPK Eksekusi Eks Kalapas Sukamiskin Deddy Handoko ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Eks Kalapas Sukamiskin Deddy Handoko ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Polri Tak Keluarkan Izin KLB Mengatasnamakan Partai Demokrat di Sumut

Polri Tak Keluarkan Izin KLB Mengatasnamakan Partai Demokrat di Sumut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X