Kompas.com - 31/10/2020, 18:34 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri membuka Rakorbidnas Kebudayaan PDI-P, Sabtu (31/10/2020). Dokumen PDI-PKetua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri membuka Rakorbidnas Kebudayaan PDI-P, Sabtu (31/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengungkapkan kegusarannya soal perusakan sejumlah fasilitas umum saat aksi demonstrasi menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja beberapa waktu lalu.

Mega mengaku heran, mengapa massa merusak fasilitas umum, sementara mereka belum tentu mampu membayar ganti rugi atas perusakan tersebut.

"Ngapain (demo) maunya merusak saja. Mending dia bisa kalau disuruh bayar, ganti," ujar Mega saat pidato pembukaan Rakorbidnas Kebudayaan PDI-P, Sabtu (31/10/2020).

Baca juga: Sudin Bina Marga Jakpus Bersihkan Fasilitas yang Dicorat-coret Saat Demo

Menurut dia, melakukan aksi demonstrasi boleh saja, tetapi ada aturan yang harus dipatuhi.

Mega menilai tidak wajar apabila demonstrasi diwarnai aksi perusakan.

"Saya sudah selalu bilang demo boleh, aturannya ada. Nah, aturannya itu loh. Ngapain sih lalu akhirnya mau ngerusak. Aneh. Demo apa itu," tuturnya.

Dia pun mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi tidak melulu lewat demonstrasi.

Baca juga: Fasilitas Stasiun dan Halte yang Dirusak Saat Demo Penolakan UU Cipta Kerja Kini Bisa Digunakan Kembali

Mega mengatakan, ada rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang dapat diikuti di DPR dalam proses pembahasan Undang-Undang.

"Kalau mau tanding, tanding konsep. Pergilah ke DPR, di DPR juga ada kok yang namanya rapat dengar pendapat. Itu kan tempat aspirasi didengarkan. Kenapa enggak datang. Tanding dong konsepnya," kata Mega.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Belum Punya Target Terkait Perburuan Aset Obligor Kasus BLBI

Pemerintah Belum Punya Target Terkait Perburuan Aset Obligor Kasus BLBI

Nasional
Luhut: KPK Jangan Jadi Alat Politik dan Kekuasaan

Luhut: KPK Jangan Jadi Alat Politik dan Kekuasaan

Nasional
Polri Ancam Penjarakan Travel Gelap yang Nekat Angkut Penumpang untuk Mudik

Polri Ancam Penjarakan Travel Gelap yang Nekat Angkut Penumpang untuk Mudik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Cerita tentang Menteri yang Menangis agar Masuk Kabinet Jokowi | Latar Belakang Seragam Satpam Serupa Polisi

[POPULER NASIONAL] Cerita tentang Menteri yang Menangis agar Masuk Kabinet Jokowi | Latar Belakang Seragam Satpam Serupa Polisi

Nasional
34 Napi Terorisme di Lapas Gunung Sindur Akan Ucapkan Sumpah Setia pada NKRI

34 Napi Terorisme di Lapas Gunung Sindur Akan Ucapkan Sumpah Setia pada NKRI

Nasional
Berpotensi Jadi Game Changer, Ini Rencana Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022

Berpotensi Jadi Game Changer, Ini Rencana Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022

Nasional
Anies Akan Renovasi Ruang Kerja Perangkat Daerah di Balai Kota

Anies Akan Renovasi Ruang Kerja Perangkat Daerah di Balai Kota

Nasional
Dialog dengan Angela Merkel, Jokowi Sebut Kondisi Covid-19 di Indonesia Membaik

Dialog dengan Angela Merkel, Jokowi Sebut Kondisi Covid-19 di Indonesia Membaik

Nasional
Luhut: KPK Ini Super Sakti, tapi...

Luhut: KPK Ini Super Sakti, tapi...

Nasional
Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Nasional
Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Nasional
AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

Nasional
BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

Nasional
Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Nasional
BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X