Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/10/2020, 19:07 WIB
Tsarina Maharani,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tidak sembarangan memilih orang untuk mengisi kursi menteri apabila nanti melakukan perombakan kabinet.

Siti mengatakan, jabatan menteri merupakan posisi strategis yang tidak boleh jadi ajang percobaan.

"Letakkan orang-orang yang betul-betul tepat dan akurat di kementerian atau lembaga," kata Siti dalam konferensi pers daring rilis survei Indonesia Political Opinion (IPO), Rabu (28/10/2020).

Berdasarkan survei IPO, mayoritas publik ingin Presiden Jokowi segera merombak kabinet.

Baca juga: Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Disarankan Reshuffle Kabinet

Saat ditanya tentang wacana reshuffle, sebanyak 60 persen responden setuju dan hanya 22 persen yang menyatakan tidak setuju.

Siti mengatakan, Presiden Jokowi harus lebih berhati-hati kali ini apabila akan mengganti orang di pos-pos kementerian.

Menurutnya, sejak awal ia sudah mengingatkan agar Presiden Jokowi tidak sekadar memilih menteri hanya karena untuk memenuhi kuota adanya sosok milenial di kabinet.

"Ini adalah memimpin negara. Kalau memimpin negara berbeda dengan memimpin perusahaan yang hanya kecil," tutur dia.

Baca juga: Mensesneg Tepis Isu Jokowi Reshuffle Kabinet Besar-besaran

Menurutnya, persoalan di kementerian sangat kompleks. Mereka harus merupakan orang-orang yang mampu mengelola birokrasi dan bersinergi dengan lembaga lainnya.

Siti pun mencontohkan soal Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Nadiem berturut-turut ada di posisi lima besar sebagai menteri yang paling didesak untuk diganti versi survei IPO.

Siti mengatakan, pencapaian Nadiem di bidang teknologi informasi sebagai pendiri Gojek tidak serta merta menjadikannya tepat menjabat sebagai Mendikbud.

"Bidang pendidikan ini sentral banget. Menyangkut peradaban. Jadi bukan sekali saya katakan ini. Saya sudah mengatakan ini jauh-jauh hari, tolong hati-hati," lanjut dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com