Mustakim

Produser Program Talk Show Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Jurnalis. Saat ini produser program talk show Satu Meja The Forum dan Dua Arah di Kompas TV.

Satu Meja The Forum setiap Rabu pukul 20.00 WIB LIVE di Kompas TV. Dua Arah setiap Senin pukul 22.00 WIB LIVE di Kompas TV

Kebebasan Berpendapat (Kembali) Tersumbat

Kompas.com - 28/10/2020, 08:34 WIB
Salah satu pedemo ditangkap oleh polisi saat demonstrasi tolak omnibus law di Jalan RE Martadinata, Telanaipura, Kota Jambi, pada Selasa (20/10/2020). KOMPAS.COM/JAKA HBSalah satu pedemo ditangkap oleh polisi saat demonstrasi tolak omnibus law di Jalan RE Martadinata, Telanaipura, Kota Jambi, pada Selasa (20/10/2020).

KEBEBASAN berpendapat di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo - Wakil Presiden Maruf Amin dianggap tersumbat.

Hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia menunjukkan, 57,7 persen masyarakat sepakat bahwa aparat semakin semena-mena dalam menangkap warga yang pandangan politiknya tak sejalan dengan pemerintah.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, publik menilai bahwa Indonesia makin tidak demokratis, warga semakin takut menyatakan pendapat dan berdemonstrasi.

Sebanyak 20,8 persen responden menyatakan sangat setuju bahwa warga makin sulit berdemonstrasi.

Sementara 53 persen responden menyatakan agak setuju warga makin sulit berdemonstrasi.

Sementara sebanyak 47,7 persen responden menyatakan agak setuju bahwa warga makin takut menyampaikan uneg-unegnya.

Kemudian sebanyak 21,9 responden menyatakan bahwa warga sangat setuju makin takut menyatakan pendapat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Survei Indikator ini seolah menguatkan hasil jajak pendapat Litbang Kompas yang sudah dirilis sebelumnya. Dalam jajak pendapat tersebut, publik menyoroti soal kebebasan berpendapat yang dibatasi di era pemerintahan Jokowi. Menurut responden, salah satu hal yang mendesak untuk dilakukan pembenahan adalah soal kebebasan berpendapat.

Dari melarang demonstrasi hingga kriminalisasi

Langkah publik untuk menyampaikan aspirasi dengan melakukan aksi demonstrasi dibatasi. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan polisi yang mengubah pemberitahuan menjadi izin bagi pihak yang akan menggelar aksi demonstrasi.

Polisi juga menggunakan SKCK sebagai alat untuk menekan orang tua agar melarang anaknya berdemonstrasi.

Protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 juga menjadi salah satu cara baru aparat menekan aksi demonstrasi. Polisi juga mencegat dan melakukan penangkapan terhadap peserta aksi di berbagai tempat sebelum sampai di lokasi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja.

Sementara, upaya mengkritisi dan mengoreksi kebijakan pemerintah melalui dunia maya atau media sosial juga ditekan. Caranya beragam mulai dari pembatasan akses, kriminalisasi hingga peretasan.

Amnesty International Indonesia mencatat 49 kasus dugaan intimidasi dan peretasan digital terhadap mereka yang aktif mengkritik pemerintah.

Penangkapan yang dilakukan terhadap sejumlah aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) juga dianggap sebagai upaya pembungkaman terhadap kritik dan kebebasan berpendapat.

Penangkapan ini juga menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di negara ini sedang direpresi.

Mengancam demokrasi

Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah unsur penting dalam demokrasi. Karena hal itu merupakan implementasi adanya pengawasan dan kontrol terhadap kekuasaan. Kritik juga menjadi penanda partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.

Kebebasan berpendapat adalah sebuah keniscayaan bagi negara yang menganut sistem demokrasi. Karena sistem ini menjanjikan kesehatan berpikir, kesehatan berperilaku sosial maupun berpolitik.

Untuk itu, pemerintah dan kepolisian harus menanggapi serius hasil survei dari Indikator Politik Indonesia dan jajak pendapat Litbang Kompas. Negara harus menjamin bahwa hak kebebasan berpendapat, berekspresi dan menyampaikan informasi dilindungi.

Apa benar kebebasan berpendapat saat ini tersumbat? Apa benar saat ini rakyat takut menyampaikan kritik? Mengapa banyak aktivis dan oposisi yang ditangkap?

Saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (28/10/2020), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Nasional
KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Nasional
OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

Nasional
BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Kronologi OTT Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Kronologi OTT Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Nasional
Sebaran 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Sebaran 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bupati Musi Banyuasin Dijanjikan Uang Rp 2,6 Miliar oleh Direktur Perusahaan Pemenang Tender

Bupati Musi Banyuasin Dijanjikan Uang Rp 2,6 Miliar oleh Direktur Perusahaan Pemenang Tender

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Ada 490.512 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Oktober: Ada 490.512 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Ada 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Oktober: Ada 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 270.811 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,75 Persen

UPDATE: 270.811 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,75 Persen

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Sebaran 997 Kasus Baru Covid-19, di DKI Paling Tinggi

UPDATE 16 Oktober: Sebaran 997 Kasus Baru Covid-19, di DKI Paling Tinggi

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 29,85 Persen dari Target

UPDATE 16 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 29,85 Persen dari Target

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Musi Banyuasin Punya Harta Rp 34 Miliar, Termasuk Aset di Australia

Jadi Tersangka, Bupati Musi Banyuasin Punya Harta Rp 34 Miliar, Termasuk Aset di Australia

Nasional
Profil Dodi Reza Alex Noerdin, Bupati Musi Banyuasin yang Susul Ayahnya Masuk Penjara

Profil Dodi Reza Alex Noerdin, Bupati Musi Banyuasin yang Susul Ayahnya Masuk Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.