Pemerintah Diminta Libatkan Tokoh Masyarakat dalam Edukasi Protokol Kesehatan

Kompas.com - 27/10/2020, 16:35 WIB
Warga melintas di depan mural berisi ajakan melawan corona di Jalan Pahlawan Komarudin RW 03, Cakung Barat, Jakarta Timur, Sabtu (17/10/20). Visual karya Komunitas Bale Buku tersebut mengusung tema Sosialisasi Protokol Kesehatan 3 Msebagai imbauan kepada masyarakat pentingnya protokol kesehatan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan untuk mencegah penyebaran penularan COVID-19. ANTARA FOTO/Suwandy/hp. ANTARA FOTO/SuwandyWarga melintas di depan mural berisi ajakan melawan corona di Jalan Pahlawan Komarudin RW 03, Cakung Barat, Jakarta Timur, Sabtu (17/10/20). Visual karya Komunitas Bale Buku tersebut mengusung tema Sosialisasi Protokol Kesehatan 3 Msebagai imbauan kepada masyarakat pentingnya protokol kesehatan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan untuk mencegah penyebaran penularan COVID-19. ANTARA FOTO/Suwandy/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria mengatakan, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat dalam memberikan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan Covid-19.

Menurut Arif, masyarakat di daerah tidak sepenuhnya memahami dan melaksanakan protokol kesehatan. Ia mendorong pemerintah bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat agar sosialiasi protokol kesehatan terlaksana dengan baik hingga ke tingkat daerah.

"Edukasi, campaign, harus benar-benar efektif dan tidak bisa melulu bersumber dari pemerintah, perlu ada gerakan sosial yang luar biasa," kata Arif dalam konferensi pers dari Graha BNPB, Jakarta, Selasa (27/10/2020).

Baca juga: Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Arif menilai kesadaran masyarakat di daerah untuk sekadar menggunakan masker masih rendah. Hal ini ia temui saat pulang ke kampung halamannya di Pekalongan.

Dia mengatakan situasi pandemi Covid-19 seolah hanya terjadi di Jabodetabek.

"Di kota-kota yang lain juga sama. Jadi suasana Covid-19 itu hanya terasa di Jabodetabek, tapi di luar itu seperti biasa-biasa saja," ujar dia.

Baca juga: Ingatkan Pentingnya Protokol Kesehatan, Satgas: Jangan Tunggu Vaksin Covid-19

Menurut Arif, pemerintah sebaiknya tidak hanya mengandalkan media arus utama saja untuk menyosialisasikan protokol kesehatan. Sebab, masyarakat di daerah cenderung lebih mendengar peran para tokoh yang dituakan.

Arif mengatakan, pemerintah perlu menggandeng kelompok-kelompok masyarakat sipil hingga organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

"Daerah itu sangat mengandalkan para tokoh. Kalau tokoh-tokoh seperti anggota DPRD, bupati dan wali kota, kemudian tokoh-tokoh agama memberikan contoh yang baik akan mudah bisa menyerap ke bawah," kata Arif.

Baca juga: Menko PMK Minta Utamakan Sosialisasi dan Edukasi Protokol Kesehatan

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka 'Hotline' Pengaduan

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka "Hotline" Pengaduan

Nasional
Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Nasional
Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Nasional
Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Nasional
Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Nasional
Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nasional
Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Nasional
UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

Nasional
UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

Nasional
UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

Nasional
UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

Nasional
Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X