Pemerintah Dorong Pembangunan Pusat Bisnis Syariah di Daerah

Kompas.com - 27/10/2020, 16:17 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat memberikan sambutan di ulnag tahun DPD RI ke-16, Kamis (1/10/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat memberikan sambutan di ulnag tahun DPD RI ke-16, Kamis (1/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah akan mendorong pembangunan pusat inkubasi dan sentra bisnis syariah di berbagai daerah.

Hal tersebut dimaksudkan untuk membina para pelaku usaha, terutama usaha mikro kecil menengah (UMKM).

" Pemerintah akan membina para pelaku usahanya khususnya UKM dengan membangun pusat-pusat inkubasi dan sentra-sentra bisnis syariah di berbagai daerah," ujar Ma'ruf di acara Seminar Internasional Isu Fikih Kontemporer pada Ekonomi dan Keuangan Syariah secara virtual, Selasa (26/10/2020).

Baca juga: Rencana Merger Tiga Bank Syariah, Wapres Minta Masyarakat Tak Khawatir

Ma'ruf mengatakan, pembangunan sentra bisnis syariah dan pusat inkubasi itu perlu dilakukan untuk mendorong berkembangnya usaha-usaha syariah.

Baik dalam sektor keuangan maupun sektor riil seperti ekonomi kreatif, kosmetika, farmasi, fashion, pariwisata halal dan lain-lain.

Beberapa pelaku usaha fashion Islami dan kosmetika halal, kata dia, telah menjadi market leader di tingkat global.

"Pemerintah akan terus mendorong dan memfasilitasi agar semakin banyak pelaku usaha yang bisa seperti itu," kata dia.

Secara khusus Ma'ruf mengatakan, dalam satu dekade terakhir, ekonomi dan keuangan syariah global mengalami pertumbuhan fantastis.

Hal tersebut terjadi karena semakin banyaknya kelas menengah baru muslim yang dalam melakukan aktivitas ekonomi tetap ingin mempertahankan keyakinannya. 

"Hal itu membentuk demand tersendiri yang bagi pelaku pasar merupakan peluang yang harus dipenuhi," kata dia.

Baca juga: Wapres: Merger Bank Syariah BUMN Mulai Beroperasi Februari 2021

Bertemunya demand dan supply tersebut, kata Ma'ruf, membentuk pasar ekonomi dan keuangan syariah global yang kian menunjukkan kenaikan signifikan.

Hal itu pula yang membuat pemerintah memberi perhatian khusus pada pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Prioritas tersebut terbagi menjadi empat bidang, yakni: industri halal, keuangan syariah, social fund, dan bisnis syariah.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

Nasional
Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Nasional
Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan terkait Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan terkait Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Nasional
Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Nasional
Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Nasional
Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Nasional
Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Nasional
Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal 'Action Plan' yang Dibuat Jaksa Pinangki

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal "Action Plan" yang Dibuat Jaksa Pinangki

Nasional
Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

Nasional
Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Nasional
Jadi Saksi Mata KPK Tangkap Menteri, Ngabalin: Edhy Prabowo Kooperatif, Enaklah Tadi..

Jadi Saksi Mata KPK Tangkap Menteri, Ngabalin: Edhy Prabowo Kooperatif, Enaklah Tadi..

Nasional
Mendikbud: Orang Tua Jangan Khawatir, Sekolah Tak Bisa Paksa Anak Belajar Tatap Muka

Mendikbud: Orang Tua Jangan Khawatir, Sekolah Tak Bisa Paksa Anak Belajar Tatap Muka

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Minta Bantuannya karena Ingin Punya Nama Baik

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Minta Bantuannya karena Ingin Punya Nama Baik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X