Kata Wapres, Pariwisata Halal Bukan Berarti Mensyariatkan Destinasi Wisata

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin membantah anggapan soal pariwisata halal yang dinilai mensyariatkan sebuah destinasi wisata.

Indonesia, kata Ma'ruf, memiliki potensi besar dalam bidang pariwisata halal, tetapi belum tergarap dengan baik.

Itu karena masih banyak yang beranggapan keliru tentang pariwisata halal.

Baca juga: Pariwisata Halal di Taiwan, Ini Bedanya Dulu dan Sekarang

"Masih ada pemahaman yang keliru tentang pariwisata halal, seakan-akan wisata halal itu akan mensyariahkan destinasinya, sehingga mengubah ciri khas destinasi tersebut," ujar Ma'ruf di acara Seminar Internasional Isu Fikih Kontemporer pada Ekonomi dan Keuangan Syariah secara virtual, Selasa (26/10/2020).

"Padahal sebenarnya bukan demikian, wisata halal lebih banyak menyiapkan berbagai pelayanan dan fasilitas yang sesuai dengan prinsip syariah," lanjut Ma'ruf.

Ma'ruf pun mencontohkan pelayanan yang dimaksud seperti ketersediaan makanan halal, tempat wudhu dan shalat yang nyaman disiapkan di hotel atau penginapan.

Hal seperti itu, kata dia, saat ini justru telah dilakukan oleh negara-negara yang bukan berpenduduk mayoritas muslim.

Antara lain Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan masih banyak lagi.

"Tambahan pelayanan tersebut dimaksudkan supaya wisatawan dapat merasa nyaman ketika melakukan wisata di Indonesia," kata dia.

Baca juga: LIPI: Indonesia Bisa Bantu Pariwisata Halal Mendunia

Lebih jauh soal industri halal, Ma'ruf mengatakan selama ini Indonesia sudah dikenal sebagai kiblat dalam penetapan standar halal secara global.

Namun untuk memproduksi produk-produk halal, menurut Ma'ruf, Indonesia masih sangat kurang.

Dengan demikian salah satu upaya yang dilakukan adalah membangun kawasan industri halal di kawasan ekonomi khusus (KEK).