Epidemiolog: Jangan Berekspektasi Tinggi terhadap Vaksin Covid-19

Kompas.com - 26/10/2020, 23:13 WIB
Ilustrasi vaksin corona. Vaksin virus corona yang dikembangkan Rusia, Sputnik V diragukan ilmuwan Barat, terkait data keamanan vaksin yang dikembangkan untuk mencegah Covid-19. SHUTTERSTOCK/Orpheus FXIlustrasi vaksin corona. Vaksin virus corona yang dikembangkan Rusia, Sputnik V diragukan ilmuwan Barat, terkait data keamanan vaksin yang dikembangkan untuk mencegah Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog Universitas Airlangga Windhu Purnomo menyarankan masyarakat tak menaruh ekspektasi tinggi terhadap vaksin Covid-19 karena masih belum diketahui kemanjuran dan keamanannya.

Ia mengatakan, sebaiknya masyarakat tetap mengutamakan penerapan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

"Sekarang yang penting terutama masyarakat, tidak boleh punya ekspektasi yang terlalu tinggi. Toh nanti katakanlah semua vaksin ini oke, enggak bisa juga langsung (disuntikkan semua). Butuh waktu dan panjang," ucap Windhu.

"Artinya sekarang enggak usah ribut soal vaksin. Serahkan ke BPOM. Tugas kita masyarakat 3 M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) itu. Jangan sampai mengandalkan vaksin," kata Windhu.

Baca juga: Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Ia mengatakan, vaksinasi akan efektif bila telah disuntikkan ke 70 persen populasi.

Saat ini, penduduk Indonesia berjumlah sekitar 260 juta jiwa. Dengan demikian, vaksin perlu disuntikkan ke 180 juta orang untuk menciptakan imunitas kawanan (herd immunity).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jika belum disuntikkan secara merata ke 70 persen total populasi di Indonesia, penularan Covid-19 terus akan terjadi.

Windhu juga mengatakan, penyuntikkan vaksin ke 180 juta penduduk Indonesia membutuhkan waktu yang lama.

Ia memperkirakan butuh waktu dua tahun untuk menyuntikkan vaksin ke 180 juta jiwa penduduk Indonesia.

Karena itu, masyarakat juga tetap harus menerapkan protokol kesehatan dan pemerintah tetap harus melakukan pengetesan dan penelusuran kontak untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

"Masyarakat jangan keburu mikirkan vaksinasi ini. Karena ini nanti akan bertahap banget sampai dua tahunan agar semua orang 180 juta tervaksinasi semua," kata dia.

Baca juga: Ketua DPR: Biaya Tak Boleh Jadi Hambatan dalam Mengakses Vaksin Covid-19

Pemerintah telah mengamankan stok vaksin dari tiga perusahaan farmasi asal Cina yakni Sinovac, CanSino, dan Sinopharm, serta dari perusahaan farmasi asal Inggris yaitu AstraZeneca.

Seluruh kandidat vaksin dari keempat perusahaan tersebut masih menjalani uji klinis tahap ketiga. Saat ini kandidat vaksin dari Sinovac menjalani uji klinis di Bandung, Jawa Barat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Pemerintah Harus Cermat dan Peka Hadapi Suasana Kejiwaan Masyarakat...'

"Pemerintah Harus Cermat dan Peka Hadapi Suasana Kejiwaan Masyarakat..."

Nasional
Rekrut Tenaga Kesehatan dalam Waktu Singkat, Kemenkes Pastikan Mereka Layak Bekerja

Rekrut Tenaga Kesehatan dalam Waktu Singkat, Kemenkes Pastikan Mereka Layak Bekerja

Nasional
IGD RS Fatmawati Sementara Hanya Menangani Covid-19, Tak Terima Pasien Penyakit Lain

IGD RS Fatmawati Sementara Hanya Menangani Covid-19, Tak Terima Pasien Penyakit Lain

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Bersifat Wajib, Ombudsman Dorong Pemerintah Intensifkan Edukasi Masyarakat

Vaksinasi Covid-19 Bersifat Wajib, Ombudsman Dorong Pemerintah Intensifkan Edukasi Masyarakat

Nasional
Rekor 20.574 Kasus Covid-19 Sehari, Pemerintah Diminta Segera Terapkan PSBB atau Karantina Wilayah

Rekor 20.574 Kasus Covid-19 Sehari, Pemerintah Diminta Segera Terapkan PSBB atau Karantina Wilayah

Nasional
Revisi UU Otsus Papua, Pansus Minta Ada Evaluasi Tahunan setelah UU Berjalan

Revisi UU Otsus Papua, Pansus Minta Ada Evaluasi Tahunan setelah UU Berjalan

Nasional
2022, TNI AL Fokuskan Anggaran untuk Alutsista Siap Tempur dan Operasi

2022, TNI AL Fokuskan Anggaran untuk Alutsista Siap Tempur dan Operasi

Nasional
Minta Kepala Daerah Optimalkan Posko Covid-19. Menteri Desa PDTT: Jangan Ada yang Menolak Vaksin

Minta Kepala Daerah Optimalkan Posko Covid-19. Menteri Desa PDTT: Jangan Ada yang Menolak Vaksin

Nasional
Kemenkopolhukam Bantah Penandatanganan SKB Pedoman UU ITE Dilakukan Diam-diam

Kemenkopolhukam Bantah Penandatanganan SKB Pedoman UU ITE Dilakukan Diam-diam

Nasional
Bantu Pengendalian Covid-19, Masyarakat Diminta Inisiatif Lakukan Isolasi Mandiri

Bantu Pengendalian Covid-19, Masyarakat Diminta Inisiatif Lakukan Isolasi Mandiri

Nasional
Atasi Masalah Kapasitas Rumah Sakit, Kemenkes Bakal Gunakan RSJ dan Bangun RS Lapangan

Atasi Masalah Kapasitas Rumah Sakit, Kemenkes Bakal Gunakan RSJ dan Bangun RS Lapangan

Nasional
Moeldoko: Gelombang Kedua Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dielakkan

Moeldoko: Gelombang Kedua Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dielakkan

Nasional
Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Fatmawati Penuh, Awal Juli Akan Ditambah

Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Fatmawati Penuh, Awal Juli Akan Ditambah

Nasional
RSUP Persahabatan Siapkan 55 Persen Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

RSUP Persahabatan Siapkan 55 Persen Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: PPKM Mikro Paling Efektif Tekan Lonjakan Kasus

Satgas Covid-19: PPKM Mikro Paling Efektif Tekan Lonjakan Kasus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X