Tuntutan Penundaan Pilkada Lebih Kuat di Wilayah yang Tak Gelar Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei yang digelar Indikator Politik Indonesia (IPI) menunjukkan, 53,3 persen responden yang berasal dari wilayah yang tak menggelar Pilkada serentak 2020 menginginkan agar pesta demokrasi ditunda atas alasan pandemi Covid-19 yang belum terkendali.

"Tuntutan pilkada ditunda itu lebih kuat di wilayah yang tidak ada pilkada-nya. Lebih takut di kalangan mereka yang tidak ada pilkada-nya," ujar Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers virtual, Minggu (25/10/2020).

Sementara, 39,4 persen responden di daerah non pilkada berpendapat sebaliknya, yakni pilkada tidak perlu ditunda.

Baca juga: KPU: Kalau Pilkada Ditunda Sekarang, Akan Ada Banyak Persoalan

Sebanyak 7,3 persen responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

IPI juga mensurvei daerah yang menggelar pilkada 2020. Hasilnya, sebanyak 47,9 persen responden di daerah itu menginginkan pilkada ditunda.

Kemudian, 46,3 persen responden tetap menginginkan agar pilkada tidak ditunda.

Sebanyak 5,8 persen responden menjawab tidak tahu.

Burhanuddin mengatakan, keinginan responden di wilayah non-pilkada agar pilkada ditunda karena khawatir penyebaran Covid-19 akan merembet ke wilayahnya.

Baca juga: Opsi Penundaan Pilkada Perlu Didukung Data Penanganan Covid-19 di Daerah

Penyebaran itu terjadi setelah berakhirnya pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

"Mungkin mereka khawatir kalau ada pilkada di kabupaten sebelah, nanti potensi Covid-19 meningkat, meningkat lalu pindah ke kabupaten saya, saya bisa kena," papar dia.

Adapun, survei ini dilaksanakan dari 24 hingga 30 September 2020 terhadap 1.200 responden yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara, margin of error kurang lebih 2,9 pada tingkat kepercayaan 95 persen.