Tuntutan Penundaan Pilkada Lebih Kuat di Wilayah yang Tak Gelar Pilkada

"Tuntutan pilkada ditunda itu lebih kuat di wilayah yang tidak ada pilkada-nya. Lebih takut di kalangan mereka yang tidak ada pilkada-nya," ujar Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers virtual, Minggu (25/10/2020).

Sementara, 39,4 persen responden di daerah non pilkada berpendapat sebaliknya, yakni pilkada tidak perlu ditunda.

Sebanyak 7,3 persen responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

IPI juga mensurvei daerah yang menggelar pilkada 2020. Hasilnya, sebanyak 47,9 persen responden di daerah itu menginginkan pilkada ditunda.

Kemudian, 46,3 persen responden tetap menginginkan agar pilkada tidak ditunda.

Sebanyak 5,8 persen responden menjawab tidak tahu.

Burhanuddin mengatakan, keinginan responden di wilayah non-pilkada agar pilkada ditunda karena khawatir penyebaran Covid-19 akan merembet ke wilayahnya.

Penyebaran itu terjadi setelah berakhirnya pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

"Mungkin mereka khawatir kalau ada pilkada di kabupaten sebelah, nanti potensi Covid-19 meningkat, meningkat lalu pindah ke kabupaten saya, saya bisa kena," papar dia.

Adapun, survei ini dilaksanakan dari 24 hingga 30 September 2020 terhadap 1.200 responden yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara, margin of error kurang lebih 2,9 pada tingkat kepercayaan 95 persen.