Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Kompas.com - 25/10/2020, 23:12 WIB
Ilustrasi KOMPAS/HANDININGIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Keinginan masyarakat untuk mendiskualifikasi calon kepala daerah pada Pilkada 2020 yang melanggar protokol kesehatan Covid-19, cukup kuat.

Hal tersebut tergambar melalui survei Indikator Politik Indonesia (IPI) yang dilaksanakan pada tanggal 24 hingga 30 September 2020.

"(Responden yang meminta) calon kepala daerah pelanggar protokol kesehatan untuk didiskualifikasi, 50,3 persen," ujar Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers virtual, Minggu (25/10/2020).

Baca juga: Cegah Penularan Covid-19 di Pesantren dengan Protokol Kesehatan Ketat

Sementara, ada 8,4 persen responden yang menjawab bahwa kepala daerah pelanggar protokol kesehatan diberi sanksi pidana hukuman penjara.

Kemudian sanksi denda uang sebesar 16,7 persen, tidak boleh melakukan kampanye 18,2 persen, sanksi lainnya 0,9 persen dan 5,3 persen responden tidak tahu atau tidak jawab (TT/TJ).

Selain itu, dalam konteks Pilkada Serentak 2020 rawan penyebaran Covid-19, 14,8 persen responden sangat setuju terhadap anggapan tersebut.

Kemudian, 68,7 persen responden setuju, 11,1 persen kurang setuju, 1,3 persen responden tidak setuju sangat sekali, dan 4,2 persen TT/TJ.

Selanjutnya, dalam konteks metode kampanye, 45,4 persen responden menginginkan kampanye secara tertutup yang dihadiri peserta maksimal 50 orang.

Baca juga: Kampanye Protokol Kesehatan, Khofifah Gowes Bersarung di Situbondo

Selanjutnya 33,9 persen responden menginginkan kampanye virtual, 10,7 persen responden berpendapat kampanye terbuka seperti biasanya, dan 9,9 persen TT/TJ.

Diketahui, survei IPI ini dilaksanakan pada tanggal 24 hingga 30 September 2020 terhadap 1.200 responden yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara, margin of error kurang lebih 2,9 pada tingkat kepercayaan 95 persen.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak-anak Dapat Efek Terburuk dan Terpanjang Selama Pandemi Covid-19

Anak-anak Dapat Efek Terburuk dan Terpanjang Selama Pandemi Covid-19

Nasional
UPDATE 25 Februari: Ada 77.293 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Februari: Ada 77.293 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 25 Februari: 69.544 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 25 Februari: 69.544 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Polri Tolak Laporan soal Kunjungan Jokowi ke NTT yang Picu Kerumunan

Polri Tolak Laporan soal Kunjungan Jokowi ke NTT yang Picu Kerumunan

Nasional
Muhaimin Iskandar Sebut Kontribusi Masyarakat Adat Nyata, Pengesahan UU Harus Diperjuangkan

Muhaimin Iskandar Sebut Kontribusi Masyarakat Adat Nyata, Pengesahan UU Harus Diperjuangkan

Nasional
UPDATE 25 Februari: 157.705 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Februari: 157.705 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 35.518 Kasus Kematian akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 35.518 Kasus Kematian akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 25 Februari: 853.745 Tenaga Kesehatan Sudah Divaksinasi Dosis Kedua, 1.461.920 Dosis Pertama

UPDATE 25 Februari: 853.745 Tenaga Kesehatan Sudah Divaksinasi Dosis Kedua, 1.461.920 Dosis Pertama

Nasional
ICJR Minta Vaksinasi Covid-19 Diprioritaskan di Lapas dan Rutan Padat

ICJR Minta Vaksinasi Covid-19 Diprioritaskan di Lapas dan Rutan Padat

Nasional
UPDATE 25 Februari: Tambah 8.686 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.121.411

UPDATE 25 Februari: Tambah 8.686 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.121.411

Nasional
KSPI: Aturan Turunan UU Cipta Kerja Bentuk Perbudakan Modern

KSPI: Aturan Turunan UU Cipta Kerja Bentuk Perbudakan Modern

Nasional
Kompolnas Minta Polri Cek Kesehatan Jasmani-Rohani Anggota yang Pegang Senjata Api

Kompolnas Minta Polri Cek Kesehatan Jasmani-Rohani Anggota yang Pegang Senjata Api

Nasional
UPDATE: Tambah 8.493, Kini Ada 1.314.634 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Tambah 8.493, Kini Ada 1.314.634 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Kompolnas Dorong Polisi Pelaku Penembakan di Cengkareng Dipidana dengan Pasal Berlapis

Kompolnas Dorong Polisi Pelaku Penembakan di Cengkareng Dipidana dengan Pasal Berlapis

Nasional
Jokowi Berharap Vaksinasi Wartawan Dilaksanakan di Seluruh Indonesia, Tak Hanya di Jakarta

Jokowi Berharap Vaksinasi Wartawan Dilaksanakan di Seluruh Indonesia, Tak Hanya di Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X