Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Kompas.com - 25/10/2020, 23:12 WIB
Ilustrasi KOMPAS/HANDININGIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Keinginan masyarakat untuk mendiskualifikasi calon kepala daerah pada Pilkada 2020 yang melanggar protokol kesehatan Covid-19, cukup kuat.

Hal tersebut tergambar melalui survei Indikator Politik Indonesia (IPI) yang dilaksanakan pada tanggal 24 hingga 30 September 2020.

"(Responden yang meminta) calon kepala daerah pelanggar protokol kesehatan untuk didiskualifikasi, 50,3 persen," ujar Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers virtual, Minggu (25/10/2020).

Baca juga: Cegah Penularan Covid-19 di Pesantren dengan Protokol Kesehatan Ketat

Sementara, ada 8,4 persen responden yang menjawab bahwa kepala daerah pelanggar protokol kesehatan diberi sanksi pidana hukuman penjara.

Kemudian sanksi denda uang sebesar 16,7 persen, tidak boleh melakukan kampanye 18,2 persen, sanksi lainnya 0,9 persen dan 5,3 persen responden tidak tahu atau tidak jawab (TT/TJ).

Selain itu, dalam konteks Pilkada Serentak 2020 rawan penyebaran Covid-19, 14,8 persen responden sangat setuju terhadap anggapan tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian, 68,7 persen responden setuju, 11,1 persen kurang setuju, 1,3 persen responden tidak setuju sangat sekali, dan 4,2 persen TT/TJ.

Selanjutnya, dalam konteks metode kampanye, 45,4 persen responden menginginkan kampanye secara tertutup yang dihadiri peserta maksimal 50 orang.

Baca juga: Kampanye Protokol Kesehatan, Khofifah Gowes Bersarung di Situbondo

Selanjutnya 33,9 persen responden menginginkan kampanye virtual, 10,7 persen responden berpendapat kampanye terbuka seperti biasanya, dan 9,9 persen TT/TJ.

Diketahui, survei IPI ini dilaksanakan pada tanggal 24 hingga 30 September 2020 terhadap 1.200 responden yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara, margin of error kurang lebih 2,9 pada tingkat kepercayaan 95 persen.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Minta Pihak Lain Tak Kuasai Aset Wawan yang Disita

KPK Minta Pihak Lain Tak Kuasai Aset Wawan yang Disita

Nasional
Pengamat Duga Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK 'By Design'

Pengamat Duga Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK "By Design"

Nasional
Bareskrim: Pabrik Obat Keras Ilegal di Yogyakarta Mampu Produksi 14 Juta Butir Pil Tiap Hari

Bareskrim: Pabrik Obat Keras Ilegal di Yogyakarta Mampu Produksi 14 Juta Butir Pil Tiap Hari

Nasional
DPR: Opsi TNI-Polri Jadi Penjabat Gubenur Harus Dikaji Mendalam

DPR: Opsi TNI-Polri Jadi Penjabat Gubenur Harus Dikaji Mendalam

Nasional
Perilaku Koruptif Anggota DPR dan Parpol Dinilai Ciptakan Jarak dengan Masyarakat

Perilaku Koruptif Anggota DPR dan Parpol Dinilai Ciptakan Jarak dengan Masyarakat

Nasional
Pemerintah Harap Pengembangan Wilayah Perdesaan Jadi Pusat Pertumbuhan Baru

Pemerintah Harap Pengembangan Wilayah Perdesaan Jadi Pusat Pertumbuhan Baru

Nasional
Terdakwa Kasus Perintangan Penyidikan Perkara Nurhadi Dituntut 7 Tahun Penjara

Terdakwa Kasus Perintangan Penyidikan Perkara Nurhadi Dituntut 7 Tahun Penjara

Nasional
SBY Ngetwit soal Hukum Bisa Dibeli, Ada Apa?

SBY Ngetwit soal Hukum Bisa Dibeli, Ada Apa?

Nasional
Wacana Penunjukan TNI-Polri Jadi Pj Gubernur, Kemendagri: Kami Belum Bahas

Wacana Penunjukan TNI-Polri Jadi Pj Gubernur, Kemendagri: Kami Belum Bahas

Nasional
Bayi 10 Bulan Dicat Silver dan Diajak Mengemis, Mensos: Sudah Kami Bawa ke Balai Dinsos

Bayi 10 Bulan Dicat Silver dan Diajak Mengemis, Mensos: Sudah Kami Bawa ke Balai Dinsos

Nasional
Jokowi: Sambut Pandemi Ini Sebagai Endemi, karena Covid-19 Takkan Hilang dalam Waktu Lama

Jokowi: Sambut Pandemi Ini Sebagai Endemi, karena Covid-19 Takkan Hilang dalam Waktu Lama

Nasional
Nilai Integritas KPK Dinilai Sudah Hilang, Kepercayaan Publik Jadi Merosot

Nilai Integritas KPK Dinilai Sudah Hilang, Kepercayaan Publik Jadi Merosot

Nasional
Menko PMK Pastikan Pemerintah Beri Beasiswa Siswa dan Mahasiswa Atlet PON Berprestasi

Menko PMK Pastikan Pemerintah Beri Beasiswa Siswa dan Mahasiswa Atlet PON Berprestasi

Nasional
Mahasiswa Demo KPK, Stafsus Mensetneg: Yang Ingin Berkerumun Enggak Sayang Nakes, Keluarga dan Diri Sendiri

Mahasiswa Demo KPK, Stafsus Mensetneg: Yang Ingin Berkerumun Enggak Sayang Nakes, Keluarga dan Diri Sendiri

Nasional
Gedung Merah Putih Didemo Mahasiswa, Ini Tanggapan KPK

Gedung Merah Putih Didemo Mahasiswa, Ini Tanggapan KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.