Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan terhadap Demonstran

Kompas.com - 25/10/2020, 22:44 WIB
Anggota DPR RI Komisi III, Hinca Panjaitan mengatakan bahwa tuak bisa menjadi salah satu terapi bagi korban narkoba. Dia sudah meriset dengan mewawancarai 18 korban narkoba yang tidak lagi mengkonsumsi narkoba setelah beralih meminum tuak yang asli. KOMPAS.COM/DEWANTOROAnggota DPR RI Komisi III, Hinca Panjaitan mengatakan bahwa tuak bisa menjadi salah satu terapi bagi korban narkoba. Dia sudah meriset dengan mewawancarai 18 korban narkoba yang tidak lagi mengkonsumsi narkoba setelah beralih meminum tuak yang asli.

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Demokrat Hinca Panjaitan meminta Polri tak bertindak berlebihan dalam menangani demonstran.

Hal itu diutarakannya guna merespons hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia (IPI).

"Orang boleh bilang bahwa iya, polisi harus keras terhadap demonstran, ya betul, karena tugas polisi menjaga, tapi jangan sampai kemudian berlebihan," ujar Hinca dalam konferensi pers virtual, Minggu (25/10/2020).

Hinca mengatakan, Polri tak perlu mengkriminalisasi atau menangkap ketika pemikiran demonstran sendiri belum sempat disampaikan.

Baca juga: 5 Demonstran Penolak Omnibus Law Jadi Tersangka Perusakan Kantor DPRD Jember

Ia menegaskan, ruang demokrasi merupakan pilihan terbaik Indonesia yang perlu dirawat bersama.

Apalagi, sistem demokrasi yang ada saat ini didapatkan dengan cara susah payah pada 1998 yang ditandai dengan berakhirnya pemerintahan rezim Orde Baru.

Oleh karena itu, Hinca berharap Presiden Joko Widodo dapat melanjutkan upaya demokratisasi yang dibangun presiden sebelumnya.

"Kita berharap Presiden Jokowi terus-menerus melanjutkan upaya dari presiden sebelum-sebelumnya bahwa demokrasi itu pilihan kita bersama untuk ke depan," kata dia.

Baca juga: Sindir Polisi Saat Aksi Unjuk Rasa, Seorang Demonstran Diamankan

Sebelumnya, survei nasional IPI menyebutkan, 19,8 persen responden sangat setuju dengan pendapat aparat semakin semena-mena terhadap warga yang berbeda pandangan politiknya dengan penguasa.

Selain itu, 37,9 persen juga agak setuju dengan pendapat tersebut.

Kemudian 31,8 persen responden kurang setuju, 4,7 persen reponden menyatakan tidak setuju sama sekali, dan 5,8 persen responden lainnya tidak jawab atau tidak tahu (TJ/TT).

Adapun survei ini digelar pada 24-30 September 2020 terhadap 1.200 responden yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Sementara itu, margin of error lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Nasional
85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

Nasional
Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Nasional
Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

Nasional
Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Nasional
Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Nasional
Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Nasional
Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X