Kompas.com - 25/10/2020, 22:44 WIB
Anggota DPR RI Komisi III, Hinca Panjaitan mengatakan bahwa tuak bisa menjadi salah satu terapi bagi korban narkoba. Dia sudah meriset dengan mewawancarai 18 korban narkoba yang tidak lagi mengkonsumsi narkoba setelah beralih meminum tuak yang asli. KOMPAS.COM/DEWANTOROAnggota DPR RI Komisi III, Hinca Panjaitan mengatakan bahwa tuak bisa menjadi salah satu terapi bagi korban narkoba. Dia sudah meriset dengan mewawancarai 18 korban narkoba yang tidak lagi mengkonsumsi narkoba setelah beralih meminum tuak yang asli.

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Demokrat Hinca Panjaitan meminta Polri tak bertindak berlebihan dalam menangani demonstran.

Hal itu diutarakannya guna merespons hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia (IPI).

"Orang boleh bilang bahwa iya, polisi harus keras terhadap demonstran, ya betul, karena tugas polisi menjaga, tapi jangan sampai kemudian berlebihan," ujar Hinca dalam konferensi pers virtual, Minggu (25/10/2020).

Hinca mengatakan, Polri tak perlu mengkriminalisasi atau menangkap ketika pemikiran demonstran sendiri belum sempat disampaikan.

Baca juga: 5 Demonstran Penolak Omnibus Law Jadi Tersangka Perusakan Kantor DPRD Jember

Ia menegaskan, ruang demokrasi merupakan pilihan terbaik Indonesia yang perlu dirawat bersama.

Apalagi, sistem demokrasi yang ada saat ini didapatkan dengan cara susah payah pada 1998 yang ditandai dengan berakhirnya pemerintahan rezim Orde Baru.

Oleh karena itu, Hinca berharap Presiden Joko Widodo dapat melanjutkan upaya demokratisasi yang dibangun presiden sebelumnya.

"Kita berharap Presiden Jokowi terus-menerus melanjutkan upaya dari presiden sebelum-sebelumnya bahwa demokrasi itu pilihan kita bersama untuk ke depan," kata dia.

Baca juga: Sindir Polisi Saat Aksi Unjuk Rasa, Seorang Demonstran Diamankan

Sebelumnya, survei nasional IPI menyebutkan, 19,8 persen responden sangat setuju dengan pendapat aparat semakin semena-mena terhadap warga yang berbeda pandangan politiknya dengan penguasa.

Selain itu, 37,9 persen juga agak setuju dengan pendapat tersebut.

Kemudian 31,8 persen responden kurang setuju, 4,7 persen reponden menyatakan tidak setuju sama sekali, dan 5,8 persen responden lainnya tidak jawab atau tidak tahu (TJ/TT).

Adapun survei ini digelar pada 24-30 September 2020 terhadap 1.200 responden yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Sementara itu, margin of error lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyuap Juliari Batubara Akui Ada Istilah Bina Lingkungan di Kemensos

Penyuap Juliari Batubara Akui Ada Istilah Bina Lingkungan di Kemensos

Nasional
Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara

Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara

Nasional
Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Nasional
Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Nasional
Ada Istilah 'Titipan Pak Menteri' di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Ada Istilah "Titipan Pak Menteri" di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Nasional
Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Nasional
KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

Nasional
Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X