Tingkatkan Kesejahteraan Warga Desa, Kemendes Luncurkan Program JPS

Pada kesempatan yang sama, Menaker Ida Fauziyah dalam sambutannya mengatakan, program JPS merupakan satu upaya pemerintah untuk menangani masalah kesehatan dan mengatasi dampak pandemi Covid-19.

Baca juga: Kurangi Kesenjangan Sosial, Kemendes PDTT Siapkan 9 Target Capaian Kinerja

“Program kolaborasi ini dilakukan dengan mengalokasikan anggaran dana Rp 695,2 triliun,” kata Ida.

Sebelum vaksin virus corona ditemukan, lanjut Ida, pemerintah melakukan segala cara dan upaya. Salah satunya menjalin kerja sama dengan pihak kementerian, Pemerintah Daerah (Pemda), dan lembaga terkait.

Dari segi ekonomi, Ida menjelaskan, terjadi peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia menjadi 6,9 juta orang.

“Sementara itu, data Kemnaker jumlah pekerja yang di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan kehilangan pekerjaan totalnya ada 2,1 juta pekerja,” ujar Ida.

Baca juga: Kemendes PDTT Catat 91 Persen Desa Telah Salurkan BLT Dana Desa

Adapun itu yang terdata by name dan by address, sedangkan yang tidak terdata diperkirakan mencapai 3,5 juta pekerja.

Maka dari itu, lanjut Ida, pemerintah mengalokasikan Rp 20 Triliun untuk Kartu Prakerja yang diperuntukkan bagi karyawan korban PHK dan dirumahkan.

Sementara itu, bagi pekerja yang menjadi anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Kemnaker telah mengalokasikan bantuan dalam bentuk subsidi upah sebesar Rp 37,7 triliun untuk 15,7 juta pekerja.

Di sisi lain, Kemnaker juga mengalokasikan Rp 500 miliar untuk program padat karya produktif termasuk sanitasi lingkungan dan pengadaan air bersih.

Baca juga: Kemendes Akan Intensifikasi 509.000 Lahan, untuk Apa?

“Program JPS ini ditujukan bagi masyarakat yang terdampak Covid-19,” imbuh Ida.

Ida menambahkan, agar bantuan ini tepat sasaran maka pihaknya berkolaborasi dengan Kemendes PDTT.

“Ini karena Kemendes lebih mengetahui desa yang membutuhkan program tersebut," kata Ida.