Tingkatkan Kesejahteraan Warga Desa, Kemendes Luncurkan Program JPS

KOMPAS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, program Jaring Pengaman Sosial (JPS) bertujuan untuk membangun sanitasi air bersih dan mandi, cuci, kakus (MCK).

“Hal ini guna meningkatkan aspek kebersihan kesehatan dan kesejahteraan yang dibutuhkan masyarakat khususnya di pedesaan,” ujar Abdul.

Pernyataan itu ia sampaikan saat menghadiri peluncuran program JPS Sanitasi Lingkungan di Desa Pandanagung, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (24/10/2020).

Abdul Halim Iskandar atau yang dikenal dengan Gus Menteri menjelaskan, JPS merupakan program kolaborasi Kementerian Desa PDTT (Kemendes PDTT) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Baca juga: Hingga 2022, Kemendes PDTT Targetkan Pendirian 5.300 Lembaga Keuangan Desa

“Kami membangun 1.000 sanitasi berupa sarana air bersih dan MCK di desa-desa melalui program padat karya infrastruktur ini,” ujar Gus Menteri.

Kolaborasi antara Kemendes PDTT dan Kemnaker ini, lanjut Gus Menteri, merupakan wujud integrasi pembangunan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain itu, Gus Menteri turut berterima kasih dan bersyukur atas adanya program Padat Karya Tunai Produktif yang diberikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah ke warga desa.

"Saya sampaikan terima kasih atas bantuan ini. Semoga bantuan ini bisa mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,” kata Gus Menteri seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Minggu (25/10/2020).

Baca juga: Hadiri Rapat Evaluasi Pengelolaan Dana Desa, Kemendes Bicara Soal Penyaluran Bantuan dari Kementrian

Gus Menteri menuturkan, pihaknya menyambut baik tawaran dari Kemnaker terkait program JPS Sanitasi Lingkungan. Menurutnya, program ini sangat penting dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat desa.

"Kami siap karena punya 74.953 desa yang siap menerima bantuan untuk kebutuhan warganya," kata Gus Menteri yang juga Mantan Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim) ini.

Lebih lanjut, Gus Menteri mengatakan, apabila desa sehat maka tenaga kerja juga sehat.

"Atas nama warga desa, kami ucapkan terima kasih atas bantuannya dan semoga kolaborasi ini berlanjut," kata Lurah Santri ini.

Baca juga: Cegah Perkawinan Anak, Kemendes PDTT Kembangkan Advokasi Hukum di Desa

Selain peluncuran program, Gus Menteri bersama Ida Fauziyah juga meletakkan batu pertama pembangunan sanitasi dan MCK.

Kedua Menteri ini pun turut serta menyerahkan bantuan JPS secara simbolis kepada empat orang perwakilan penerima bantuan, termasuk perwakilan dari Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik.

Salah satu langkah mitigasi dampak pandemi Covid-19

Pada kesempatan yang sama, Menaker Ida Fauziyah dalam sambutannya mengatakan, program JPS merupakan satu upaya pemerintah untuk menangani masalah kesehatan dan mengatasi dampak pandemi Covid-19.

Baca juga: Kurangi Kesenjangan Sosial, Kemendes PDTT Siapkan 9 Target Capaian Kinerja

“Program kolaborasi ini dilakukan dengan mengalokasikan anggaran dana Rp 695,2 triliun,” kata Ida.

Sebelum vaksin virus corona ditemukan, lanjut Ida, pemerintah melakukan segala cara dan upaya. Salah satunya menjalin kerja sama dengan pihak kementerian, Pemerintah Daerah (Pemda), dan lembaga terkait.

Dari segi ekonomi, Ida menjelaskan, terjadi peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia menjadi 6,9 juta orang.

“Sementara itu, data Kemnaker jumlah pekerja yang di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan kehilangan pekerjaan totalnya ada 2,1 juta pekerja,” ujar Ida.

Baca juga: Kemendes PDTT Catat 91 Persen Desa Telah Salurkan BLT Dana Desa

Adapun itu yang terdata by name dan by address, sedangkan yang tidak terdata diperkirakan mencapai 3,5 juta pekerja.

Maka dari itu, lanjut Ida, pemerintah mengalokasikan Rp 20 Triliun untuk Kartu Prakerja yang diperuntukkan bagi karyawan korban PHK dan dirumahkan.

Sementara itu, bagi pekerja yang menjadi anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Kemnaker telah mengalokasikan bantuan dalam bentuk subsidi upah sebesar Rp 37,7 triliun untuk 15,7 juta pekerja.

Di sisi lain, Kemnaker juga mengalokasikan Rp 500 miliar untuk program padat karya produktif termasuk sanitasi lingkungan dan pengadaan air bersih.

Baca juga: Kemendes Akan Intensifikasi 509.000 Lahan, untuk Apa?

“Program JPS ini ditujukan bagi masyarakat yang terdampak Covid-19,” imbuh Ida.

Ida menambahkan, agar bantuan ini tepat sasaran maka pihaknya berkolaborasi dengan Kemendes PDTT.

“Ini karena Kemendes lebih mengetahui desa yang membutuhkan program tersebut," kata Ida.