KILAS

Hingga Oktober 2020, Realisasi Anggaran BP3S Capai 61,47 Persen

Kompas.com - 24/10/2020, 13:53 WIB
Rapat Pimpinan di Lingkungan Kementerian Sosial, Sabtu (24/10/2020).

DOK. Humas BP3SRapat Pimpinan di Lingkungan Kementerian Sosial, Sabtu (24/10/2020).

KOMPAS.com - Kepala Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial (BP3S) Syahabuddin mengatakan, hingga kini capaian realisasi anggaran instansinya berada pada angka 61,47 persen.

“Namun, kegiatan kami yang sedang berjalan masih banyak,” Kata Syahabuddin, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Hal tersebut dikatakan Syahabuddin saat menghadiri Rapat Pimpinan ( Rapim) Unit Kerja Eselon (UKE) I Kementerian Sosial ( Kemensos) yang membahas hal-hal strategis pada masing-masing UKE I di Bandung, Jumat (23/10/2020).

Kepala BP3S Syahabudin (kiri) dan Harapan Lumban Gaol (kanan).DOK. Humas BP3S Kepala BP3S Syahabudin (kiri) dan Harapan Lumban Gaol (kanan).
Pada kesempatan tersebut, Syahabuddin didampingi sekretaris dan pejabat Eselon II, baik dari pusat maupun daerah. Pejabat Eselon II yang bertugas di Jakarta dapat menghadiri rapat secara langsung, sedangkan yang berasal dari daerah mengikuti rapat secara virtual.

Baca juga: Hadirkan SDM Berkualitas dan Profesional, BP3S Gelar Ukom Inpassing

Syahabuddin menambahkan, banyak hal yang perlu diperhatikan dalam postur anggaran BP3S.

“Kebijakan penyederhanaan organisasi berimplikasi pada peralihan jabatan struktural ke fungsional. BP3S harus memikirkan alokasi pendidikan dan latihan (diklat) untuk seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang sudah beralih jabatan,” jelas Syahabuddin.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara menekankan seluruh jajaran untuk menjaga dan meningkatkan realisasi anggaran. Hal tersebut penting karena sejumlah program bantuan sosial Kemensos masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Mendengar hal tersebut, Syahabuddin mengakui bahwa pelaksanaan rapim sangat penting.

Baca juga: Sekretaris BP3S: Agen Perubahan adalah Kunci Reformasi Birokrasi

“Rapim sangat diperlukan untuk mengevaluasi apa yang sudah kami kerjakan. Ini juga menjadikan kami lebih bersinergi dengan UKE I lainnya,” tutur Syahabuddin.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kontroversi Kebijakan Edhy Prabowo, Sebagian Besar Tenggelamkan Kebijakan Susi Pudjiastuti

Kontroversi Kebijakan Edhy Prabowo, Sebagian Besar Tenggelamkan Kebijakan Susi Pudjiastuti

Nasional
UPDATE 25 November: Tambah 4 Kasus, Total 1.984 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 25 November: Tambah 4 Kasus, Total 1.984 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Satgas: Selama Belum Ada Vaksin Covid-19, Protokol Kesehatan Obat Terampuh

Satgas: Selama Belum Ada Vaksin Covid-19, Protokol Kesehatan Obat Terampuh

Nasional
KPK Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo, OTT Keempat Era Firli Bahuri

KPK Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo, OTT Keempat Era Firli Bahuri

Nasional
Hari Guru Nasional, Ketua DPR: Tingkatkan Kesejahteraan Para Guru

Hari Guru Nasional, Ketua DPR: Tingkatkan Kesejahteraan Para Guru

Nasional
Tes Covid-19 Rendah di Hari Libur, Pemda Diminta Tambah Jumlah Sif Laboran

Tes Covid-19 Rendah di Hari Libur, Pemda Diminta Tambah Jumlah Sif Laboran

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap bersama Anggota Keluarga dan Pihak dari KKP

Edhy Prabowo Ditangkap bersama Anggota Keluarga dan Pihak dari KKP

Nasional
Edhy Prabowo, Menteri Pertama Era Jokowi yang Ditangkap KPK

Edhy Prabowo, Menteri Pertama Era Jokowi yang Ditangkap KPK

Nasional
Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri Minta Dukcapil Proaktif Layani Rekam Data E-KTP

Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri Minta Dukcapil Proaktif Layani Rekam Data E-KTP

Nasional
Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK di Bandara Soekarno-Hatta

Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
KPK Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo, Diduga Terkait Ekspor Benur

KPK Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo, Diduga Terkait Ekspor Benur

Nasional
Berkat E-Dabu, Perusahaan Dapat Daftarkan Pekerja Tanpa Perlu ke Kantor BPJS

Berkat E-Dabu, Perusahaan Dapat Daftarkan Pekerja Tanpa Perlu ke Kantor BPJS

Nasional
Satgas Terus Pantau Zona Covid-19 di Daerah yang Gelar Pilkada

Satgas Terus Pantau Zona Covid-19 di Daerah yang Gelar Pilkada

Nasional
Satgas: Lembaga Pendidikan Bisa Jadi Klaster Covid-19 jika Abaikan Protokol Kesehatan

Satgas: Lembaga Pendidikan Bisa Jadi Klaster Covid-19 jika Abaikan Protokol Kesehatan

Nasional
KPK Tangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo

KPK Tangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X