KILAS

Hingga Oktober 2020, Realisasi Anggaran BP3S Capai 61,47 Persen

Kompas.com - 24/10/2020, 13:53 WIB
Rapat Pimpinan di Lingkungan Kementerian Sosial, Sabtu (24/10/2020).

DOK. Humas BP3SRapat Pimpinan di Lingkungan Kementerian Sosial, Sabtu (24/10/2020).

KOMPAS.com - Kepala Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial (BP3S) Syahabuddin mengatakan, hingga kini capaian realisasi anggaran instansinya berada pada angka 61,47 persen.

“Namun, kegiatan kami yang sedang berjalan masih banyak,” Kata Syahabuddin, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Hal tersebut dikatakan Syahabuddin saat menghadiri Rapat Pimpinan ( Rapim) Unit Kerja Eselon (UKE) I Kementerian Sosial ( Kemensos) yang membahas hal-hal strategis pada masing-masing UKE I di Bandung, Jumat (23/10/2020).

Kepala BP3S Syahabudin (kiri) dan Harapan Lumban Gaol (kanan).DOK. Humas BP3S Kepala BP3S Syahabudin (kiri) dan Harapan Lumban Gaol (kanan).
Pada kesempatan tersebut, Syahabuddin didampingi sekretaris dan pejabat Eselon II, baik dari pusat maupun daerah. Pejabat Eselon II yang bertugas di Jakarta dapat menghadiri rapat secara langsung, sedangkan yang berasal dari daerah mengikuti rapat secara virtual.

Baca juga: Hadirkan SDM Berkualitas dan Profesional, BP3S Gelar Ukom Inpassing

Syahabuddin menambahkan, banyak hal yang perlu diperhatikan dalam postur anggaran BP3S.

“Kebijakan penyederhanaan organisasi berimplikasi pada peralihan jabatan struktural ke fungsional. BP3S harus memikirkan alokasi pendidikan dan latihan (diklat) untuk seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang sudah beralih jabatan,” jelas Syahabuddin.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara menekankan seluruh jajaran untuk menjaga dan meningkatkan realisasi anggaran. Hal tersebut penting karena sejumlah program bantuan sosial Kemensos masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Mendengar hal tersebut, Syahabuddin mengakui bahwa pelaksanaan rapim sangat penting.

Baca juga: Sekretaris BP3S: Agen Perubahan adalah Kunci Reformasi Birokrasi

“Rapim sangat diperlukan untuk mengevaluasi apa yang sudah kami kerjakan. Ini juga menjadikan kami lebih bersinergi dengan UKE I lainnya,” tutur Syahabuddin.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Nasional
Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Nasional
Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Nasional
KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

Nasional
Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Nasional
KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

Nasional
SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

Nasional
Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Nasional
Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X