KILAS

Hadirkan SDM Berkualitas dan Profesional, BP3S Gelar Ukom Inpassing

Kompas.com - 22/10/2020, 10:27 WIB
Kepala BP3S Syahabuddin. DOK. Humas BP3SKepala BP3S Syahabuddin.

KOMPAS.com – Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial (BP3S) melalui Pusat Pengembangan Profesi (Pusbangprof) Pekerja Sosial (Peksos) dan Penyuluh Sosial (Pensos), menyelenggarakan Uji Kompetensi (Ukom) Inpassing.

Kepala BP3S Syahabuddin mengatakan, hal tersebut dilakukan karena pemenuhan kebutuhan para pemangku jabatan fungsional Peksos dan Pensos yang berkualitas serta profesional memang menjadi tanggung jawab Pusbangprof.

Para peserta kegiatan Inpassing.DOK. Humas BP3S Para peserta kegiatan Inpassing.

“Melalui mekanisme Ukom Inpassing ini, Pusbangprof harus sesuaikan standar kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada,” Kata Syahabuddin, Rabu (21/10/2020), seperti dalam keterangan tertulisnya.

Lebih lanjut, Syahabuddin mengatakan, Ukom Inpassing merupakan pelaksanaan dari mandat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 42 Tahun 2018 tentang Inpassing.

Baca juga: SDM Pekerja Sosial Jadi Kunci Kesuksesan Program Kesejahteraan Sosial

Diikuti 342 aparatur sipil negara (ASN) dari Kementerian Sosial (Kemensos) serta pemerintah daerah provinsi, kota, dan kabupaten, Ukom Inpassing ini merupakan pelaksanaan tahap kedua.

Kepala Pusbangprof Tati Nugrahati.DOK. Humas BP3S Kepala Pusbangprof Tati Nugrahati.

Kepala Pusbangprof Tati Nugrahati mengatakan, Inpassing tahap dua merupakan tahap terakhir dari keseluruhan Inpassing yang telah dimulai sejak 2018.

“Ukom Inpassing ini dilaksanakan secara serentak mulai Rabu (21/10/2020)-Jumat (23/10/2020),” kata Tati.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tunjuk BKKBN Pimpin Percepatan Penurunan Stunting

Jokowi Tunjuk BKKBN Pimpin Percepatan Penurunan Stunting

Nasional
UPDATE 25 Januari: Tambah 10.678 Orang, Jumlah Pasien Covid-19 Sembuh Tembus Rekor

UPDATE 25 Januari: Tambah 10.678 Orang, Jumlah Pasien Covid-19 Sembuh Tembus Rekor

Nasional
Mengenal Pam Swakarsa yang Ingin Dihidupkan Kembali oleh Listyo Sigit

Mengenal Pam Swakarsa yang Ingin Dihidupkan Kembali oleh Listyo Sigit

Nasional
426 Juta Dosis Vaksin Sudah Dipesan, Jokowi Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Selesai Sebelum 2021

426 Juta Dosis Vaksin Sudah Dipesan, Jokowi Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Selesai Sebelum 2021

Nasional
UPDATE:  Kasus Covid-19 Indonesia Capai 999.256, Ada Penambahan 9.994

UPDATE: Kasus Covid-19 Indonesia Capai 999.256, Ada Penambahan 9.994

Nasional
Hunian RS Darurat Wisma Atlet Terisi 77,63 persen

Hunian RS Darurat Wisma Atlet Terisi 77,63 persen

Nasional
Prediksi BKKBN, 7 Juta Bayi Berpotensi Stunting pada 2024

Prediksi BKKBN, 7 Juta Bayi Berpotensi Stunting pada 2024

Nasional
Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Pleidoi Pinangki dan Kuasa Hukumnya

Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Pleidoi Pinangki dan Kuasa Hukumnya

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Penyintas Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Penyintas Stunting

Nasional
Jokowi Ajak Umat Kristen Edukasi Masyarakat soal Vaksinasi Covid-19

Jokowi Ajak Umat Kristen Edukasi Masyarakat soal Vaksinasi Covid-19

Nasional
Soal Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Anggota DPR: Harus Diatur Ketat agar Tak Timbulkan Ketidakadilan Sosial

Soal Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Anggota DPR: Harus Diatur Ketat agar Tak Timbulkan Ketidakadilan Sosial

Nasional
Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Nasional
Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Nasional
Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Nasional
Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Semua Daerah Beri Perhatian

Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Semua Daerah Beri Perhatian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X