Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana Hibah Pariwisata Diharap Bisa Tingkatkan Penerapan Protokol Kesehatan

Kompas.com - 23/10/2020, 16:46 WIB
Sania Mashabi,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasubdit Investasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Hengky Manurung berharap, dana hibah pariwisata 2020 bisa membantu pelaksanaan peningkatan protokol kesehatan cleanliness, health, safety and environment (CHSE).

Protokol kesehatan itu diharapkan bisa berjalan dengan baik di destinasi wisata khususnya di masa pandemi Covid-19.

Hal itu dikatakan Hengky dalam diskusi daring bertajuk 'Hibah Pariwisata Percepat Pemulihan Pariwisata Nasional', Jumat (23/10/2020).

Baca juga: Tujuan Pemerintah Gelontorkan Dana Hibah Pariwisata Rp 3,3 Triliun

"Dengan adanya hibah pariwisata 2020 ini diharapkan membantu pelaksanaan peningkatan protokol CHSE, di destinasi (wisata)," kata Hengky.

Hengky juga berharap bisa tercipta rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang datang ke lokasi wisata.

Serta bisa membantu industri pariwisata di masa pandemi ataupun selepas pandemi Covid-19.

"Membantu industri pariwisata bertahan di tengah pandemi dan pasca pandemi," ucap dia.

Diberitakan, Pemerintah akan menggelontorkan dana hibah pariwisata Rp 3,3 triliun.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama menyebut, dana hibah ini digelontorkan dalam rangka menekan dampak Covid-19-19 dan upaya menjaga keberlangsungan ekonomi, khususnya pada sektor pariwisata.

"Ini guna membantu pemda, serta industri hotel dan restoran yang saat ini sangat mengalami penurunan pendapatan asli daerah serta gangguan finansial akibat pandemi covid-19," kata Wishnutama dalam keterangan pers dari Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (21/10/2020).

Melalui hibah pariwisata, pemerintah berharap industri dapat terbantu untuk meningkatkan kesiapan destinasi dalam penerapan protokol kesehatan yakni kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa anggaran stimulus pariwisata sebesar Rp 1 triliun akan digelontorkan pada Desember 2020.

Ia menambahkan, penggelontoran stimulus akan dilakukan bersamaan dengan pendistribusian vaksin Covid-19.

Stimulus itu akan diberikan dalam bentuk diskon paket pariwisata sebesar 50 persen per Nomor Induk Kependudukan (NIK). Setiap orang akan mendapatkan Rp 2,35 juta per NIK.

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo pun mengungkap dampak pandemi Covid-19 terhadap kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia.

Baca juga: Pemerintah Targetkan Pencairan Dana Hibah Pariwisata pada November 2020

Ia memprediksi, Indonesia diperkirakan kehilangan devisa sebesar Rp 14,5-15,8 miliar dollar AS karena adanya penurunan kunjungan wisman.

Hal itu dikatakan Angela dalam acara “Bincang Maya Tourism Industry Post COVID-19: Survival and Revival Strategy”, Jumat (16/10/2020).

"Keterpurukan ini dikarenakan sektor pariwisata sangat mengandalkan pergerakan manusia,” kata Angela.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com