Kompas.com - 21/10/2020, 15:27 WIB
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio (kiri) mengikuti Rapat Kerja bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2020). Raker tersebut membahas laporan rekomendasi hasil Panja Pemulihan Pariwisata Komisi X DPR. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIMenteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio (kiri) mengikuti Rapat Kerja bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2020). Raker tersebut membahas laporan rekomendasi hasil Panja Pemulihan Pariwisata Komisi X DPR. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan menggelontorkan dana hibah pariwisata Rp 3,3 triliun.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama menyebut, dana hibah ini digelontorkan dalam rangka menekan dampak Covid-19-19 dan upaya menjaga keberlangsungan ekonomi, khususnya pada sektor pariwisata.

"Ini guna membantu pemda, serta industri hotel dan restoran yang saat ini sangat mengalami penurunan pendapatan asli daerah serta gangguan finansial akibat pandemi covid-19," kata Wishnutama dalam keterangan pers dari Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (21/10/2020).

Baca juga: Bali Rugi Rp 9 Triliun Tiap Bulan, Wagub: Bukan Hal Mudah Mengalihkan dari Sektor Pariwisata

Melalui hibah pariwisata, pemerintah berharap industri dapat terbantu untuk meningkatkan kesiapan destinasi dalam penerapan protokol kesehatan yakni kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan.

"Ini menjadi langkah awal dari pemulihan. Juga mampu meningkatkan kepercayaan dari wisatawan untuk mengunjungi nantinya ke destinasi wisata. Karena pelaksanaan protokol kesehatan dengan baik adalah kunci keberhasilan sektor pariwisata agar dapat lebih cepat bangkit kembali," kata Wishnutama.

Ia menyebut, dana hibah pariwisata ini akan disalurkan melalui mekanisme transfer ke daerah.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebesar 30 persen dari dana hibah ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sementara itu, 70 persen sisanya dialokasikan sepenuhnya untuk membantu pelaku usaha hotel dan restoran.

Ada 101 kabupaten/kota yang dianggap memenuhi kriteria dan telah ditetapkan sebagai penerima hibah.

Baca juga: Pengusaha Hotel, Restoran, dan Pemda akan Dapat Dana Hibah Pemerintah Rp 3,3 Triliun

Kriteria tersebut yakni ibu kota 34 provinsi, berada di 10 destinasi wisata prioritas dan 5 destinasi super prioritas, dan daerah yang termasuk calender of events, destinasi branding.

Selain itu, daerah dengan pendapatan dari pajak hotel dan restoran minimal 15 persen dari total pendapatan asli daerah tahun anggaran 2019.




Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IDI: Varian Corona Delta Lebih Cepat Menyebar, Lebih Bikin Sakit

IDI: Varian Corona Delta Lebih Cepat Menyebar, Lebih Bikin Sakit

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Politikus PKB Minta Jokowi Pimpin Langsung Vaksinasi

Kasus Covid-19 Meningkat, Politikus PKB Minta Jokowi Pimpin Langsung Vaksinasi

Nasional
MAKI Desak Ketua KPK Firli Bahuri Datang ke Pemeriksaan Komnas HAM

MAKI Desak Ketua KPK Firli Bahuri Datang ke Pemeriksaan Komnas HAM

Nasional
Pengurus GKI Yasmin Ungkap Bima Arya Pernah Janji Urus IMB Gereja, Bukan Relokasi

Pengurus GKI Yasmin Ungkap Bima Arya Pernah Janji Urus IMB Gereja, Bukan Relokasi

Nasional
Targetkan Penurunan Jumlah Pekerja Anak, Ini Langkah Kementerian PPPA

Targetkan Penurunan Jumlah Pekerja Anak, Ini Langkah Kementerian PPPA

Nasional
Wapres Minta Pemda Tingkatkan Tracing hingga 10-30 Orang Per Kasus

Wapres Minta Pemda Tingkatkan Tracing hingga 10-30 Orang Per Kasus

Nasional
Pengurus GKI Yasmin Keberatan dengan Hibah: Ini Segregasi dan Contoh Buruk Penyelesaian Konflik

Pengurus GKI Yasmin Keberatan dengan Hibah: Ini Segregasi dan Contoh Buruk Penyelesaian Konflik

Nasional
Soal Penerapan 5M, Mendagri: Kita Tidak Boleh Lelah, Harus Kuat

Soal Penerapan 5M, Mendagri: Kita Tidak Boleh Lelah, Harus Kuat

Nasional
Pusako: Pemangkasan Vonis Pinangki Melukai Upaya Pemberantasan Korupsi

Pusako: Pemangkasan Vonis Pinangki Melukai Upaya Pemberantasan Korupsi

Nasional
Varian Corona Delta Mendominasi, Kemenkes Minta Pemda Lebih Masif Lakukan 3T

Varian Corona Delta Mendominasi, Kemenkes Minta Pemda Lebih Masif Lakukan 3T

Nasional
Vonis Bebas Koruptor dan Obral Diskon Masa Hukuman hingga 60 Persen...

Vonis Bebas Koruptor dan Obral Diskon Masa Hukuman hingga 60 Persen...

Nasional
Panggil Anies, Jokowi Minta Vaksinasi Covid-19 DKI Dipercepat Khususnya di Daerah Padat Penduduk

Panggil Anies, Jokowi Minta Vaksinasi Covid-19 DKI Dipercepat Khususnya di Daerah Padat Penduduk

Nasional
Kasus Korupsi Komisi Fiktif Jasindo, KPK Panggil Dirut Jasindo Syariah

Kasus Korupsi Komisi Fiktif Jasindo, KPK Panggil Dirut Jasindo Syariah

Nasional
Jokowi Ingin Lulusan Kampus Dalam Negeri Tak Hanya Punya Kemampuan Akademik

Jokowi Ingin Lulusan Kampus Dalam Negeri Tak Hanya Punya Kemampuan Akademik

Nasional
Menkeu Sebut Sembako Murah Tak Kena Pajak, Dasco: Penjelasan Masih Sepotong, DPR Belum Terima Draf RUU KUP

Menkeu Sebut Sembako Murah Tak Kena Pajak, Dasco: Penjelasan Masih Sepotong, DPR Belum Terima Draf RUU KUP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X