Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hindari Potensi Kerumunan, Menhub Sarankan Masyarakat Atur Jadwal Bepergian Saat Libur Panjang

Kompas.com - 22/10/2020, 07:18 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengimbau masyarakat mengatur jadwal bepergian atau rekreasi saat libur panjang pada akhir Oktober nanti. Pengaturan jadwal bertujuan untuk menghindari kerumunan di jalan maupun lokasi wisata.

"Libur panjang ini cukup lama yakni sejak 28 Oktober hingga 1 November. Sebaiknya jangan semuanya berlibur pada tanggal 28 Oktober. Bisa di tanggal 30 Oktober atau tanggal lain," ujar Budi dalam gelar wicara yang ditayangkan melalui kanal YouTube resmi BNPB, Rabu (21/10/2020).

Baca juga: Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Budi mengingatkan, apabila semua orang ingin bepergian pada 28 Oktober dikhawatirkan kondisi jalan dan tempat-tempat wisata rawan potensi kemacetan dan kerumunan.

Ia memperkirakan, nantinya ada tiga titik perjalanan masyarakat saat libur panjang.  Pertama, masyarakat yang menempuh jalur darat menuju ke arah timur.

Kedua, masyarakat yang menempuh jalur laut menuju ke arah Sumatera dan ketiga, masyarakat yang menggunakan jalur udara dengan tujuan yang lebih bervariasi.

Namun menurut Budi, jalur darat perlu mendapat perhatian khusus. Sebab potensi kemacetan bisa terjadi pada saat semua orang ingin berlibur ke tempat yang sama dalam satu waktu.

Baca juga: Tekan Penyebaran Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Bepergian Saat Libur Panjang

"Kemacetan juga berpotensi menimbulkan persoalan. Sebab kalau ada kemacetan potensi penularan (Covid-19) bisa terjadi," tegas Budi.

Jalur darat diperkirakan juga akan diisi oleh kendaraan pribadi yang digunakan keluarga untuk berlibur. Budi mengatakan, pihaknya melihat kecenderungan masyarakat untuk bepergian pada libur panjang kali ini tinggi.

"Ada kecenderungan keinginan untuk berlibur dan semua alat transportasi akan dipergunakan," tambahnya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com