Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Belum Capai 50 Persen

Kompas.com - 21/10/2020, 17:16 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin menyebut, pemerintah terus menggenjot penyerapan anggaran PEN.

Budi memaparkan, hingga akhir minggu kedua Oktober ini, dana PEN telah terserap sebanyak Rp 344,43 triliun atau 49,5 persen dari pagu anggaran Rp 695,2 triliun.

"Sampai akhir september di kuartal III kita sudah berhasil menyalurkan Rp 100 triliun dan sampai minggu kedua oktober kemarin kita sudah berhasil menyalurkan Rp 344,43 triliun atau hampir 50 persen dari total anggaran Rp 695,2 triliun," ujar Budi dalam konferensi pers virtual dari Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (21/10/2020).

Baca juga: Ini Empat Daerah di Jabar yang Dapat Hibah PEN Senilai Rp 277,4 Miliar

Jika dirinci dari dana tersebut, penyerapan yang masih rendah pada program insentif usaha.

Penyerapan anggaran di sektor ini baru Rp 29,68 triliun atau 24,61 persen dari pagu sebesar Rp 120,61 triliun.

Kemudian, program sektoral, kementerian/lembaga, dan pemda yang penyerapan anggarannya baru 26,39 persen atau Rp 28 triliun dari pagu Rp 106,11 triliun.

Menurut Budi, penyerapan pada program sektoral, kementerian/lembaga, dan pemda bisa didorong melalui program dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

"Kebetulan program yang penyerapannya masih rendah kami mengharapkan dengan adanya inisiatif yang bagus dari Kemenparekraf akan bisa membantu penyerapan anggaran pada sektor itu," ucap dia.

Sementara, untuk program perlindungan sosial dan UMKM telah sesuai harapan pemerintah dimana penyerapannya melebihi 70 persen.

Baca juga: Ketua Satgas PEN: Kesehatan yang Utama, Ekonomi Menyusul

Budi pun menargetkan, penyerapan anggaran pada bulan ini bisa mencapai Rp 100 triliun. Dengan begitu, diharapkan bisa mengerek pertumbuhan perekonomian di kuartal IV.

Dia mengatakan bahwa bantuan fiskal pemerintah memberikan multiplier effect terhadap perekonomian dalam negeri.

“Kalau menurut teman-teman yang dari ahli ekonomi, fiskal multiplier kita 2,1 kali jadi harusnya bisa memberikan dampak ke GDP,” ucap Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Nasional
2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

Nasional
Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Nasional
Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Nasional
Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Nasional
TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

Nasional
UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

Nasional
Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Nasional
DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

Nasional
Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Nasional
Program 'DD Farm' Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Program "DD Farm" Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Nasional
Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com