Kompas.com - 20/10/2020, 05:41 WIB
Joko Widodo memberikan pidato saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOJoko Widodo memberikan pidato saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024.
Penulis Bayu Galih
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo sudah genap enam tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada Selasa (20/10/2020).

Satu tahun terakhir merupakan periode kedua bagi Jokowi memimpin Indonesia. Pada periode kedua, Jokowi didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menggantikan Jusuf Kalla.

Beberapa bulan sebelum pelantikan, Jokowi berkali-kali menyatakan bahwa dia akan memimpin Indonesia pada periode kedua dengan tanpa beban.

Baca juga: Periode Kedua Jokowi: Buzzer Dinilai Tak Lagi Efektif, Serangan ke Kebebasan Sipil Semakin Ganas

Maksudnya, Jokowi memahami bahwa dia tidak memiliki beban untuk menjaga popularitas karena tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden pada periode selanjutnya.

Hal ini membuat Jokowi akan lebih berani untuk membuat keputusan-keputusan yang tidak populer.

Dalam catatan Kompas.com, Jokowi pernah mengucapkan itu pada saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada 9 Mei 2019.

"Lima tahun ke depan, mohon maaf, saya sudah enggak ada beban. Saya sudah enggak bisa nyalon lagi. Jadi apa pun yang terbaik untuk negara akan saya lakukan," kata Jokowi saat itu.

Baca juga: Jokowi: 5 Tahun ke Depan Sudah Enggak Ada Beban, yang Terbaik Akan Saya Lakukan...

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kemudian mencontohkan, salah satu kebijakan tak populer yang mungkin akan dia lakukan adalah menutup lembaga yang dianggap tak memberi kontribusi kepada negara.

Jokowi menilai, langkah itu penting untuk menghapus rantai birokrasi yang kerap membuat proses perizinan panjang dan berbelit-belit.

"Lembaga-lembaga yang tidak memberikan kontribusi, kalau saya tutup, hapus. Banyak-banyakin biaya," kata dia.

Pernyataan serupa diulang Jokowi saat bertemu pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Istana Merdeka pada 13 Juni 2019.

Baca juga: Presiden Jokowi: Saya Sudah Enggak Ada Beban Apa-apa...

Saat itu, Jokowi menyatakan bahwa akan ada terobosan-terobosan yang dilakukan pemerintah ke depan demi meningkatkan kapasitas perekonomian negara.

"Terobosan-terobosan yang ingin kita lakukan betul-betul memberikan efek tendangan yang kuat bagi ekonomi kita. Baik dari sisi regulasi, mungkin revisi UU atau mungkin juga mengeluarkan Perppu," ujar Jokowi.

"Pokoknya kalau memang itu diperlukan sekali dan memang posisinya sangat penting, ya akan kita keluarkan," lanjut dia.

Jokowi mengulang lagi pernyataan itu pada 16 Juni 2019, saat menghadiri halalbihalal dengan Aktivis '98.

Baca juga: Jokowi: Lima Tahun ke Depan Saya Tidak Memiliki Beban Apa-apa

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolri: Binasakan Saja Polisi Terlibat Narkoba. jika Tak Bisa Dibina

Kapolri: Binasakan Saja Polisi Terlibat Narkoba. jika Tak Bisa Dibina

Nasional
Moeldoko: Siapa Pun yang Nekat Korupsi Pasti Disikat

Moeldoko: Siapa Pun yang Nekat Korupsi Pasti Disikat

Nasional
Novel Baswedan, Tokoh Antikorupsi dengan Elektabilitas Tertinggi Versi Survei KedaiKOPI

Novel Baswedan, Tokoh Antikorupsi dengan Elektabilitas Tertinggi Versi Survei KedaiKOPI

Nasional
Tata Cara dan Syarat Daftar Nikah Selama Pandemi Covid-19

Tata Cara dan Syarat Daftar Nikah Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Soal Perbedaan Waktu Imsak, Muhammadiyah: Jangan Jadi Konflik di Negara Demokrasi

Soal Perbedaan Waktu Imsak, Muhammadiyah: Jangan Jadi Konflik di Negara Demokrasi

Nasional
Satgas: Zona Merah Covid-19 Terus Bertambah, Terbanyak di Bali

Satgas: Zona Merah Covid-19 Terus Bertambah, Terbanyak di Bali

Nasional
RI Tuan Rumah KTT G20, Menteri PPPA Tegaskan Komitmen Pemberdayaan Perempuan

RI Tuan Rumah KTT G20, Menteri PPPA Tegaskan Komitmen Pemberdayaan Perempuan

Nasional
Jadwal Imsak dan Subuh Muhammadiyah 8 Menit Lebih Lama dari Pemerintah, Ini Penjelasannya

Jadwal Imsak dan Subuh Muhammadiyah 8 Menit Lebih Lama dari Pemerintah, Ini Penjelasannya

Nasional
AD/ART Partai Demokrat Digugat ke PN Jakarta Pusat

AD/ART Partai Demokrat Digugat ke PN Jakarta Pusat

Nasional
KNKT Berhasil Unduh Data CVR Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

KNKT Berhasil Unduh Data CVR Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

Nasional
MUI Wajibkan Penderita Covid-19 Jalani Ibadah Ramadan di Rumah

MUI Wajibkan Penderita Covid-19 Jalani Ibadah Ramadan di Rumah

Nasional
Soal Pengajuan Merek Partai Demokrat oleh SBY, Dirjen Kekayaan Intelektual: Kemungkinan Ditolak

Soal Pengajuan Merek Partai Demokrat oleh SBY, Dirjen Kekayaan Intelektual: Kemungkinan Ditolak

Nasional
Satgas Minta Generasi Muda Bantu Lansia Dapatkan Vaksinasi Covid-19

Satgas Minta Generasi Muda Bantu Lansia Dapatkan Vaksinasi Covid-19

Nasional
Survei Capres 2024 KedaiKopi: Elektabilitas Gita Wirjawan Tertinggi di Kalangan Ekonom

Survei Capres 2024 KedaiKopi: Elektabilitas Gita Wirjawan Tertinggi di Kalangan Ekonom

Nasional
ASN Bisa Kerja 6 Jam dari Rumah Saat Ramadhan, Ini Panduannya Menurut SE Menpan RB

ASN Bisa Kerja 6 Jam dari Rumah Saat Ramadhan, Ini Panduannya Menurut SE Menpan RB

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X