Ketika Jokowi Berkali-kali Mengatakan Tanpa Beban di Periode Kedua...

Kompas.com - 20/10/2020, 05:41 WIB
Joko Widodo memberikan pidato saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOJoko Widodo memberikan pidato saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024.
Penulis Bayu Galih
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo sudah genap enam tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada Selasa (20/10/2020).

Satu tahun terakhir merupakan periode kedua bagi Jokowi memimpin Indonesia. Pada periode kedua, Jokowi didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menggantikan Jusuf Kalla.

Beberapa bulan sebelum pelantikan, Jokowi berkali-kali menyatakan bahwa dia akan memimpin Indonesia pada periode kedua dengan tanpa beban.

Baca juga: Periode Kedua Jokowi: Buzzer Dinilai Tak Lagi Efektif, Serangan ke Kebebasan Sipil Semakin Ganas

Maksudnya, Jokowi memahami bahwa dia tidak memiliki beban untuk menjaga popularitas karena tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden pada periode selanjutnya.

Hal ini membuat Jokowi akan lebih berani untuk membuat keputusan-keputusan yang tidak populer.

Dalam catatan Kompas.com, Jokowi pernah mengucapkan itu pada saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada 9 Mei 2019.

"Lima tahun ke depan, mohon maaf, saya sudah enggak ada beban. Saya sudah enggak bisa nyalon lagi. Jadi apa pun yang terbaik untuk negara akan saya lakukan," kata Jokowi saat itu.

Baca juga: Jokowi: 5 Tahun ke Depan Sudah Enggak Ada Beban, yang Terbaik Akan Saya Lakukan...

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kemudian mencontohkan, salah satu kebijakan tak populer yang mungkin akan dia lakukan adalah menutup lembaga yang dianggap tak memberi kontribusi kepada negara.

Jokowi menilai, langkah itu penting untuk menghapus rantai birokrasi yang kerap membuat proses perizinan panjang dan berbelit-belit.

"Lembaga-lembaga yang tidak memberikan kontribusi, kalau saya tutup, hapus. Banyak-banyakin biaya," kata dia.

Pernyataan serupa diulang Jokowi saat bertemu pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Istana Merdeka pada 13 Juni 2019.

Baca juga: Presiden Jokowi: Saya Sudah Enggak Ada Beban Apa-apa...

Saat itu, Jokowi menyatakan bahwa akan ada terobosan-terobosan yang dilakukan pemerintah ke depan demi meningkatkan kapasitas perekonomian negara.

"Terobosan-terobosan yang ingin kita lakukan betul-betul memberikan efek tendangan yang kuat bagi ekonomi kita. Baik dari sisi regulasi, mungkin revisi UU atau mungkin juga mengeluarkan Perppu," ujar Jokowi.

"Pokoknya kalau memang itu diperlukan sekali dan memang posisinya sangat penting, ya akan kita keluarkan," lanjut dia.

Jokowi mengulang lagi pernyataan itu pada 16 Juni 2019, saat menghadiri halalbihalal dengan Aktivis '98.

Baca juga: Jokowi: Lima Tahun ke Depan Saya Tidak Memiliki Beban Apa-apa

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua KPK: Menteri KKP Edhy Prabowo Sedang Jalani Pemeriksaan

Wakil Ketua KPK: Menteri KKP Edhy Prabowo Sedang Jalani Pemeriksaan

Nasional
Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Staf Khusus Belum Dapat Informasi Jelas

Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Staf Khusus Belum Dapat Informasi Jelas

Nasional
Kontroversi Kebijakan Edhy Prabowo, Sebagian Besar Tenggelamkan Kebijakan Susi Pudjiastuti

Kontroversi Kebijakan Edhy Prabowo, Sebagian Besar Tenggelamkan Kebijakan Susi Pudjiastuti

Nasional
UPDATE 25 November: Tambah 4 Kasus, Total 1.984 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 25 November: Tambah 4 Kasus, Total 1.984 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Satgas: Selama Belum Ada Vaksin Covid-19, Protokol Kesehatan Obat Terampuh

Satgas: Selama Belum Ada Vaksin Covid-19, Protokol Kesehatan Obat Terampuh

Nasional
KPK Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo, OTT Keempat Era Firli Bahuri

KPK Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo, OTT Keempat Era Firli Bahuri

Nasional
Hari Guru Nasional, Ketua DPR: Tingkatkan Kesejahteraan Para Guru

Hari Guru Nasional, Ketua DPR: Tingkatkan Kesejahteraan Para Guru

Nasional
Tes Covid-19 Rendah di Hari Libur, Pemda Diminta Tambah Jumlah Sif Laboran

Tes Covid-19 Rendah di Hari Libur, Pemda Diminta Tambah Jumlah Sif Laboran

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap bersama Anggota Keluarga dan Pihak dari KKP

Edhy Prabowo Ditangkap bersama Anggota Keluarga dan Pihak dari KKP

Nasional
Edhy Prabowo, Menteri Pertama Era Jokowi yang Ditangkap KPK

Edhy Prabowo, Menteri Pertama Era Jokowi yang Ditangkap KPK

Nasional
Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri Minta Dukcapil Proaktif Layani Rekam Data E-KTP

Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri Minta Dukcapil Proaktif Layani Rekam Data E-KTP

Nasional
Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK di Bandara Soekarno-Hatta

Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
KPK Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo, Diduga Terkait Ekspor Benur

KPK Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo, Diduga Terkait Ekspor Benur

Nasional
Berkat E-Dabu, Perusahaan Dapat Daftarkan Pekerja Tanpa Perlu ke Kantor BPJS

Berkat E-Dabu, Perusahaan Dapat Daftarkan Pekerja Tanpa Perlu ke Kantor BPJS

Nasional
Satgas Terus Pantau Zona Covid-19 di Daerah yang Gelar Pilkada

Satgas Terus Pantau Zona Covid-19 di Daerah yang Gelar Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X