Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Sarjana Baru, Kemendikbud Sebut UU Cipta Kerja Bisa Buka Lapangan Pekerjaan

Kompas.com - 19/10/2020, 11:34 WIB
Irfan Kamil,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nizam mengatakan, kondisi perekonomian Indonesia saat ini sedang mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19.

Oleh sebab itu, dibutuhkan banyak lapangan pekerjaan untuk mengatasi tekanan tersebut.

Sementara, Nizam menyebut, setidaknya ada 300.000 sarjana baru pada periode Mei hingga Juli 2020, berdasarkan data dari career fair yang diselenggarakan Kemendikbud.

Baca juga: Jokowi Utus Mensesneg Serahkan Naskah UU Cipta Kerja ke NU dan Muhammadiyah

“Di bulan Juni dan Juli kemarin itu, Dikti menyelenggarakan virtual career fair untuk membantu adik-adik sarjana baru ketemu dengan pekerjaan,” ujar Nizam dalam diskusi bertajuk Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Kampus, Minggu (18/10/2020).

“Itu diikuti 300.000 sarjana baru yang lulus dari bulan Mei sampai dengan Juli, lapangan pekerjaannya kurang dari 10.000 untuk 300.000 sarjana baru,” kata dia.

Menurut Nizam, kemudahan berinvestasi akan memengaruhi jumlah lapangan kerja yang tercipta.

Ia mengatakan, pemerintah berupaya memberikan kemudahan investasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja dengan memangkas perizinan yang selama ini dianggap berbelit-belit.

“Kita tahu bagaimana saat ini perizinan untuk investasi selama ini setengah mati, banyak sekali meja-mejanya, banyak sekali uang-uang di bawah meja,” ujar Nizam.

“Itu yang ingin dihapuskan oleh bapak presiden kalau kita berpikiran secara huznudzon (berprasangka naik),” kata dia.

Baca juga: Ini 3 Alasan Investor Lebih Pilih Vietnam Ketimbang Indonesia

Nizam menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sulit bersaing dengan negara-negara ASEAN tanpa adanya investasi.

Ia mencontohkan, Vietnam yang sangat ramah dan terbuka terhadap investasi. Bahkan, kata Nizam, segala kemudahan diberikan oleh Pemerintah Vietnam agar mendatangkan banyak investasi.

“Membebaskan pajak, bahkan tanah pun diberikan oleh negara supaya investasi masuk,” ucap Nizam.

“Sementara kalau kita tidak melakukan reformasi di dalam perizinan, tentu kita sangat tidak kompetitif dengan negara-negara tetangga kita,” tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com