Sandiaga Uno: Kita Harus Selamatkan Sektor Kesehatan agar Ekonomi Kita Bangkit

Kompas.com - 19/10/2020, 06:45 WIB
Sandiaga Uno ketika berkunjung ke gerai kedua Saturdays di mal Gandaria City, Jakarta Selatan, Sabtu (22/2/2020). Dok. SaturdaysSandiaga Uno ketika berkunjung ke gerai kedua Saturdays di mal Gandaria City, Jakarta Selatan, Sabtu (22/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiga Uno mengatakan, kekhawatiran masyarakat terhadap pandemi Covid-19 makin tinggi.

Berdasarkan hasil focus group discussion (FGD) Relawan Indonesia Bersatu Lawan Covid-19 yang digagas oleh Sandiaga, kekhawatiran masyarakat terhadap pandemi Covid-19 hampir mencapai 70 persen. Kekhawatiran itu tak hanya sebatas pada ekonomi, tetapi juga kesehatan.

Sandiaga pun menekankan bahwa sektor kesehatan harus ditangani dengan baik agar dapat menyelamatkan sektor perekonomian.

Baca juga: Survei Indikator: 54,3 Persen Masyarakat Nilai Penyebaran Covid-19 Terkendali

"Kekhawatiran itu sudah mendekati angka 70 persen. Jadi otomatis kita harus selamatkan sektor kesehatan agar ekonomi kita bangkit," ujar Sandiaga saat menjadi pembicara dalam rilis virtual hasil survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (18/10/2020).

Menurut Sandiaga, sebenarnya banyak sektor usaha yang dapat digenjot di tengah pandemi. Namun demikian, pemulihan kesehatan dan ekonomi butuh peran semua pihak tanpa terkecuali.

"Tentunya siapa yang harus segera dibantu untuk bertahan, siapa yang harus diprioritaskan, itu harus kita lakukan kolaborasi kerja bareng pemerintah, dunia usaha, akademisi, tim kesehatan, tim medis, dan tentunya kami di civil society," kata Sandiaga.

Baca juga: Survei Indikator: Pada September 55 Persen Publik Ingin PSBB Dihentikan

Adapun hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, 60,4 persen masyarakat meminta pemerintah memprioritaskan aspek kesehatan dibandingkan ekonomi dalam penanganan Covid-19.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Burhanudin Muhtadi dalam pemaparan hasil survei yang disampaikan secara virtual, Minggu (18/10/2020).

"(Sebanyak) 60,4 persen menginginkan pemerintah memprioritaskan kesehatan, 36,2 persen menginginkan pemerintah memprioritaskan ekonomi, dan 3,4 persen menyatakan tak tahu atau tidak menjawab," kata Burhanudin.

Baca juga: Survei Indikator: Kepuasan Publik pada Jokowi Sedikit Naik pada September 2020

Adapun opini masyarakat mengenai prioritas antara kesehatan dan ekonomi dalam penanganan Covid-19 terlihat dinamis.

Sebelumnya pada Mei lalu, Indikator juga melakukan survei dengan pertanyaan yang sama. Hasilnya 60,7 persen masyarakat menginginkan pemerintah memprioritaskan kesehatan dalam penanganan Covid-19.

Sementara 33,9 persen menginginkan pemerintah memprioritaskan ekonomi.

Namun, survei pada Juli menunjukkan hasil yang berbeda. Sebanyak 45 persen masyarakat menginginkan pemerintah memprioritaskan kesehatan dalam penanganan Covid-19.

Sementara 47,9 persen masyarakat menginginkan pemerintah memprioritaskan ekonomi.

"Dinamika yang signifikan tampak terjadi pada isu prioritas, antara kesehatan dan perekonomian. Temuan pada September 2020 tampak kembali kepada persepsi publik pada Mei 2020 yang lalu, di mana prioritas kesehatan kembali menjadi perhatian mayoritas publik, 60,4 persen," ujar Burhanudin.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Faskes Diminta Antisipasi Kejadian Syok Pasca-vaksinasi Covid-19

Faskes Diminta Antisipasi Kejadian Syok Pasca-vaksinasi Covid-19

Nasional
Tes Covid-19 Tak Hentikan Penularan, Tak Bisa Jadi Alasan Gelar Acara

Tes Covid-19 Tak Hentikan Penularan, Tak Bisa Jadi Alasan Gelar Acara

Nasional
Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Harus Profesional dan Modern

Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Harus Profesional dan Modern

Nasional
Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

Nasional
Masyarakat Diimbau Tak Gelar Acara dengan Dalih Sudah Tes Covid-19

Masyarakat Diimbau Tak Gelar Acara dengan Dalih Sudah Tes Covid-19

Nasional
 Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

Nasional
Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Nasional
Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Nasional
Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Nasional
Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Nasional
MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

Nasional
UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

Nasional
Anggota DPR: PPKM Sulit Tekan Kasus Covid-19 jika Tidak Ada Karantina Total

Anggota DPR: PPKM Sulit Tekan Kasus Covid-19 jika Tidak Ada Karantina Total

Nasional
LPSK Tawarkan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Makassar

LPSK Tawarkan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Makassar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X