Survei Indikator: Pada September 55 Persen Publik Ingin PSBB Dihentikan

Kompas.com - 18/10/2020, 17:40 WIB
Pasien positif Covid-19 orang tanpa gejala (OTG) memasuki bus sekolah menuju Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet untuk di karantina, Kamis (17/9/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengetatkan kembali pembatasan sosial berskala besar, per senin 14 september. Pasien positif Covid-19 tanpa gejala (orang tanpa gejala/OTG) yang sebelumnya bisa menjalani isolasi mandiri di rumah, saat ini harus dikarantina di tempat isolasi pemerintah, seperti di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPasien positif Covid-19 orang tanpa gejala (OTG) memasuki bus sekolah menuju Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet untuk di karantina, Kamis (17/9/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengetatkan kembali pembatasan sosial berskala besar, per senin 14 september. Pasien positif Covid-19 tanpa gejala (orang tanpa gejala/OTG) yang sebelumnya bisa menjalani isolasi mandiri di rumah, saat ini harus dikarantina di tempat isolasi pemerintah, seperti di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet.

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Indikator Politik Indonesia menemukan, persepsi masyarakat terkait kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) cenderung berubah-ubah selama Mei-September 2020.

Pada Mei lalu, survei Indikator menemukan bahwa 50,6 persen responden ingin PSBB dilanjutkan. Sementara, yang meminta PSBB dihentikan hanya 43,1 persen.

Dua bulan setelahnya atau Juli 2020, hanya 34,7 persen responden yang ingin PSBB dilanjutkan. Responden yang meminta PSBB dihentikan mencapai 60,6 persen.

Pada September, responden yang meminta PSBB dilanjutkan mengalami peningkatan menjadi 39 persen. Namun, jumlah itu tak lebih banyak dari responden yang ingin PSBB dihentikan, yakni 55 persen.

Baca juga: Survei Indikator: Kepercayaan Publik pada Jokowi 60 Persen, ke Terawan 45 Persen

"Tampak ada sedikit penguatan terhadap keberlanjutannya (PSBB). Sebaliknya, ada kecenderungan sedikit penurunan terhadap aspirasi agar PSBB bisa dihentikan," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi pers secara daring (dalam jaringan0, Minggu (18/10/2020).

Menurut Burhanuddin, dari Mei hingga Juli, terjadi perubahan persepsi yang cukup signifikan terhadap PSBB lantaran masyarakat ingin segera bekerja kembali. Namun, setelah PSBB dilonggarkan, ternyata ekonomi masyarakat belum cukup pulih.

Hal itulah yang kemudian meningkatkan keinginan masyarakat agar PSBB dilanjutkan, dan menurunkan keinginan agar PSBB dihentikan.

Kendati demikian, lanjut Burhanuddin, masyarakat yang ingin PSBB dihentikan jumlahnya tetap lebih besar. Hal ini diduga karena masyarakat beranggapan PSBB bukan juru selamat pandemi satu-satunya.

"Daripada tidak jelas ada PSBB atau tidak ada PSBB sama saja ya lebih baik dihentikan saja," kata Burhanuddin.

"Yang penting pemerintah punya strategi yang clear terkait dengan penanganan Covid-19, massive testing, massive tracing, massive isolating," ujar dia.

Survei terakhir dilakukan selama 24-30 September terhadap 1.200 responden dari seluruh daerah di Indonesia yang dipilih secara acak. Survei digelar melalui sambungan telepon.

Survei menggunakan metode simple random sampling dengan toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 2,9 persen.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kompol IZ Jadi Kurir Narkoba di Riau, Mabes Polri: Ancamannya Hukuman Mati

Kompol IZ Jadi Kurir Narkoba di Riau, Mabes Polri: Ancamannya Hukuman Mati

Nasional
Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Nasional
Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Nasional
Ketum Golkar: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Paksaan Siapa Pun

Ketum Golkar: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Paksaan Siapa Pun

Nasional
Kasus Red Notice, Djoko Tjandra dan 2 Jenderal Polisi Jalani Sidang Perdana Selasa Pekan Depan

Kasus Red Notice, Djoko Tjandra dan 2 Jenderal Polisi Jalani Sidang Perdana Selasa Pekan Depan

Nasional
Virolog: Vaksin Covid-19 Sulit Diterima Publik jika Belum Lolos Uji Klinis Fase 3

Virolog: Vaksin Covid-19 Sulit Diterima Publik jika Belum Lolos Uji Klinis Fase 3

Nasional
Mahfud: Dokter Harus Berpihak pada Kelangsungan Hidup Manusia

Mahfud: Dokter Harus Berpihak pada Kelangsungan Hidup Manusia

Nasional
Ini Lima Langkah Efektif Cegah Covid-19 di Pesantren dari Epidemiolog

Ini Lima Langkah Efektif Cegah Covid-19 di Pesantren dari Epidemiolog

Nasional
Di HUT IDI, Mahfud Tegaskan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi Harus Bersamaan

Di HUT IDI, Mahfud Tegaskan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi Harus Bersamaan

Nasional
Pusat Keramaian Sumedang Dipantau CCTV, Warga Tak Pakai Masker Langsung Ditindak

Pusat Keramaian Sumedang Dipantau CCTV, Warga Tak Pakai Masker Langsung Ditindak

Nasional
Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawa

Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawa

BrandzView
Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X