Survei Indikator: Pada September 55 Persen Publik Ingin PSBB Dihentikan

Kompas.com - 18/10/2020, 17:40 WIB
Pasien positif Covid-19 orang tanpa gejala (OTG) memasuki bus sekolah menuju Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet untuk di karantina, Kamis (17/9/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengetatkan kembali pembatasan sosial berskala besar, per senin 14 september. Pasien positif Covid-19 tanpa gejala (orang tanpa gejala/OTG) yang sebelumnya bisa menjalani isolasi mandiri di rumah, saat ini harus dikarantina di tempat isolasi pemerintah, seperti di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPasien positif Covid-19 orang tanpa gejala (OTG) memasuki bus sekolah menuju Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet untuk di karantina, Kamis (17/9/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengetatkan kembali pembatasan sosial berskala besar, per senin 14 september. Pasien positif Covid-19 tanpa gejala (orang tanpa gejala/OTG) yang sebelumnya bisa menjalani isolasi mandiri di rumah, saat ini harus dikarantina di tempat isolasi pemerintah, seperti di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet.

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Indikator Politik Indonesia menemukan, persepsi masyarakat terkait kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) cenderung berubah-ubah selama Mei-September 2020.

Pada Mei lalu, survei Indikator menemukan bahwa 50,6 persen responden ingin PSBB dilanjutkan. Sementara, yang meminta PSBB dihentikan hanya 43,1 persen.

Dua bulan setelahnya atau Juli 2020, hanya 34,7 persen responden yang ingin PSBB dilanjutkan. Responden yang meminta PSBB dihentikan mencapai 60,6 persen.

Pada September, responden yang meminta PSBB dilanjutkan mengalami peningkatan menjadi 39 persen. Namun, jumlah itu tak lebih banyak dari responden yang ingin PSBB dihentikan, yakni 55 persen.

Baca juga: Survei Indikator: Kepercayaan Publik pada Jokowi 60 Persen, ke Terawan 45 Persen

"Tampak ada sedikit penguatan terhadap keberlanjutannya (PSBB). Sebaliknya, ada kecenderungan sedikit penurunan terhadap aspirasi agar PSBB bisa dihentikan," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi pers secara daring (dalam jaringan0, Minggu (18/10/2020).

Menurut Burhanuddin, dari Mei hingga Juli, terjadi perubahan persepsi yang cukup signifikan terhadap PSBB lantaran masyarakat ingin segera bekerja kembali. Namun, setelah PSBB dilonggarkan, ternyata ekonomi masyarakat belum cukup pulih.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal itulah yang kemudian meningkatkan keinginan masyarakat agar PSBB dilanjutkan, dan menurunkan keinginan agar PSBB dihentikan.

Kendati demikian, lanjut Burhanuddin, masyarakat yang ingin PSBB dihentikan jumlahnya tetap lebih besar. Hal ini diduga karena masyarakat beranggapan PSBB bukan juru selamat pandemi satu-satunya.

"Daripada tidak jelas ada PSBB atau tidak ada PSBB sama saja ya lebih baik dihentikan saja," kata Burhanuddin.

"Yang penting pemerintah punya strategi yang clear terkait dengan penanganan Covid-19, massive testing, massive tracing, massive isolating," ujar dia.

Survei terakhir dilakukan selama 24-30 September terhadap 1.200 responden dari seluruh daerah di Indonesia yang dipilih secara acak. Survei digelar melalui sambungan telepon.

Survei menggunakan metode simple random sampling dengan toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 2,9 persen.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seknas: Banyak Relawan Jokowi Dukung Ganjar Pranowo untuk Pilpres, tetapi Kami Tetap Tunggu Arahan

Seknas: Banyak Relawan Jokowi Dukung Ganjar Pranowo untuk Pilpres, tetapi Kami Tetap Tunggu Arahan

Nasional
Anggota Komisi VII DPR Minta Menteri ESDM Evaluasi Izin Tambang Emas di Pulau Sangihe

Anggota Komisi VII DPR Minta Menteri ESDM Evaluasi Izin Tambang Emas di Pulau Sangihe

Nasional
Arab Saudi Sudah Putuskan soal Ibadah Haji, Pimpinan DPR Harap Polemik di Masyarakat Berhenti

Arab Saudi Sudah Putuskan soal Ibadah Haji, Pimpinan DPR Harap Polemik di Masyarakat Berhenti

Nasional
Relawan Jokowi Akui Dirayu untuk Pilpres, dari Elite Partai Oposisi, hingga Pengusaha

Relawan Jokowi Akui Dirayu untuk Pilpres, dari Elite Partai Oposisi, hingga Pengusaha

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Dugaan Suap Bantuan Provinsi Jabar ke Kabupaten Indramayu

KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Dugaan Suap Bantuan Provinsi Jabar ke Kabupaten Indramayu

Nasional
Bicara Penyalahgunaan Anggaran, Prabowo: Enggak Mau Kalau Gila-gilaan, Takut Dikutuk

Bicara Penyalahgunaan Anggaran, Prabowo: Enggak Mau Kalau Gila-gilaan, Takut Dikutuk

Nasional
Jusuf Kalla Ajak Masyarakat Jaga Ketersediaan 5,5 Juta Kantong Darah

Jusuf Kalla Ajak Masyarakat Jaga Ketersediaan 5,5 Juta Kantong Darah

Nasional
Wamenkumham Sebut RUU KUHP sebagai Upaya Pemerintah Susun Sistem Rekodifikasi

Wamenkumham Sebut RUU KUHP sebagai Upaya Pemerintah Susun Sistem Rekodifikasi

Nasional
Warga Negara Asing Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19, Berikut Kriterianya

Warga Negara Asing Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19, Berikut Kriterianya

Nasional
Jokowi Dinilai Tak Ingin Kehilangan Relawan untuk Diarahkan Saat Pilpres 2024

Jokowi Dinilai Tak Ingin Kehilangan Relawan untuk Diarahkan Saat Pilpres 2024

Nasional
Seknas Jokowi Benarkan Didekati Sejumlah Politisi untuk Dimintai Dukungan di Pilpres 2024

Seknas Jokowi Benarkan Didekati Sejumlah Politisi untuk Dimintai Dukungan di Pilpres 2024

Nasional
Otopsi Jenazah Wabup Sangihe, Polisi: Tidak Ada Temuan Racun

Otopsi Jenazah Wabup Sangihe, Polisi: Tidak Ada Temuan Racun

Nasional
Pengamat: Pernyataan Jokowi Jadi Jawaban Mengapa Memilih Tak Umbar Relawan, tapi Memeliharanya

Pengamat: Pernyataan Jokowi Jadi Jawaban Mengapa Memilih Tak Umbar Relawan, tapi Memeliharanya

Nasional
 Prabowo Tegaskan Tujuan Pengadaan Alutsista Rp 1.700 Triliun Bukan untuk Invasi

Prabowo Tegaskan Tujuan Pengadaan Alutsista Rp 1.700 Triliun Bukan untuk Invasi

Nasional
Jokowi Targetkan 7,5 Juta Penduduk DKI Sudah Divaksinasi Covid-19 Akhir Agustus

Jokowi Targetkan 7,5 Juta Penduduk DKI Sudah Divaksinasi Covid-19 Akhir Agustus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X