Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhadjir: Kami Akan 'Keroyok' NTT untuk Mengentaskan Stunting

Kompas.com - 16/10/2020, 10:42 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berupaya mempercepat penanganan stunting di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, percepatan penanganan stunting di wilayah itu cukup mendesak dilakukan mengingat situasinya yang sedemikian memprihatinkan.

Kasus stunting di wilayah itu disebabkan berbagai faktor yang salin berkait, yakni minimnya sarana dan prasarana sanitasi, kurangnya sumber air bersih dan kesadaran masyarakat.

"Sanitasi, imunisasi dan pemenuhan sumber air adalah masalah utama mengapa stunting mengakar di Sumba Barat Daya," kata Muhadjir dalam Koordinasi Tingkat Menteri Percepatan Perbaikan Status Gizi di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kamis (15/10/2020), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Cegah Stunting, Ini yang Dilakukan Baznas

Oleh karena itu, perlu ada koordinasi dan sinergi antarkementerian dan lembaga dalam pelaksanaan program pengentasan stunting. Termasuk dalam hal efisiensi anggaran.

Program itu dapat menjadi salah satu upaya mempercepat penanganan stunting di daerah Sumba Barat Daya.

Menurut Muhadjir, perhatian pemerintah pusat yang besar untuk mengentaskan stunting di NTT adalah untuk meningkatkan kesejahteraannya masyarakat di sana.

"Betapa besar perhatian pemerintah pusat untuk memperhatikan NTT. Kami akan 'keroyok' nanti NTT, khususnya Sumba Barat Daya, untuk mengentaskan stunting dan meningkatkan kesejahteraannya," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Muhadjir juga menyampaikan bahwa masalah stunting erat kaitannya dengan masalah di ranah keluarga.

Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi kepada keluarga terkait gizi anak juga penting dilakukan.

Baca juga: Cegah Stunting, Protein Hewani Harus Ada dalam MPASI

Peranan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pun, kata dia, sangat penting untuk melaksanakannya.

"Dalam sosialisasi dan edukasi ini juga diperlukan keterlibatan tokoh masyarakat agar sosialisasi bisa dilakukan dengan maksimal," ujar Muhadjir.

Adapun, Kabupaten Sumba Barat Daya termasuk satu dari 100 kabupaten prioritas penanganan stunting.

Di wilayah tersebut masih banyak bayi dan balita yang mengalami kurang gizi hingga stunting.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com