Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Pastikan Program Pencegahan Stunting Tetap Jalan Saat Pandemi

Kompas.com - 25/08/2020, 19:11 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan, selama pandemi Covid-19 program untuk pencegahan stunting tetap dilakukan.

Apalagi selama pandemi ini ditemukan beberapa kasus seperti adanya pernikahan dini karena alasan merasa bosan diam di rumah.

Pernikahan dini menjadi salah satu penyebab lahirnya anak-anak yang mengalami stunting sehingga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM).

Baca juga: Antisipasi Stunting, Kenali Penyebab Berat Badan Anak Turun

"Saya rasa, sekarang ini kita tidak boleh terhenti hanya karena ada Covid-19. Ini terus bergerak, kementerian terkait, BKKBN juga memastikan program berjalan sesuai yang diharapkan," ujar Muhadjir dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (25/8/2020).

Dalam rangka menurunkan angka stunting, ia meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merevitalisasi dua program, yakni melakukan spacing atau pemberian jarak kelahiran antara anak pertama dengan anak berikutnya serta bimbingan atau konseling pra nikah kepada calon pengantin.

Program tersebut, kata dia, selama pandemi harus tetap berjalan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Termasuk untuk dapat mencapai target penurunan angka stunting hingga 14 persen pada 2024 mendatang.

"Juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya baby booming selama pandemi ini. Jadi setelah 4 bulan ini, work from home akan diikuti oleh work yang lain. Ini sekarang sudah diantisipasi," kata Muhadjir.

Sementara itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, di masa pandemi ini pihaknya masih tetap mengerjakan beberapa program binaan.

Mulai dari bina keluarga, balita, remaja, hingga lansia. Pihaknya juga melakukan cara-cara lain secara virtual.

Diakuinya selama pandemi ini banyak laporan masuk, salah satunya berupa pernikahan dini anak usia SMP di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pernikahan dini tersebut terjadi karena anak bersangkutan bosan di rumah dan hanya melakukan pembelajaran daring.

Baca juga: Turunkan Angka Stunting, BKKBN Fokus pada Program Spacing

"Kami sudah cek, tidak lebih dari enam anak dan kami tindaklanjuti ke lapangan, kami lakukan konseling," kata dia.

Namun apabila anak tersebut sudah terlanjur menikah, pihaknya mencegah agar mereka tidak memiliki keturunan hingga usia 20 tahun.

Pada masa pandemi ini pun, kata dia, pihaknya bekerja lebih keras untuk mencegah seluruh permasalahan yang dapat mengganggu capaian target.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com