BrandzView
Konten ini merupakan kerja sama Kompas.com dengan BPJS Kesehatan

Cegah Penyebaran Covid-19, BPJS Kesehatan Permudah Akses Masyarakat dengan Layanan Digital

Kompas.com - 16/10/2020, 09:03 WIB
Petugas menata sejumlah kartu peserta BPJS Kesehatan, di kantor pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Bekasi, di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (30/10/2019). ANTARA FOTO/Risky AndriantoPetugas menata sejumlah kartu peserta BPJS Kesehatan, di kantor pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Bekasi, di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (30/10/2019).

KOMPAS.com – Virus corona jenis baru (SARS-CoV-2) penyebab Covid-19 mudah menyebar. Tidak hanya melalui droplet (percikan pernapasan), virus ini juga menular melalui udara (airborne).

Karena itu, berbagai kegiatan yang biasanya dilakukan lewat tatap muka dibatasi untuk mengurangi risiko penularan, termasuk aktivitas pelayanan kesehatan.

Sebagai penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) Kesehatan pun melakukan sejumlah penyesuaian untuk meminimalisasi kontak langsung dengan masyarakat.

Mengutip laman bpjs-kesehatan.go.id, Rabu (18/3/2020), Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menjelaskan, terdapat sejumlah pelayanan BPJS Kesehatan yang ditiadakan untuk sementara waktu. Misalnya, pelayanan Mobile Customer Service (MCS), sosialisasi atau pemberian informasi langsung melalui forum pertemuan, dan berbagai kegiatan lain yang melibatkan banyak orang di satu lokasi.

Oleh karena itu, untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan kesehatan, BPJS Kesehatan menyediakan berbagai inovasi digital guna meminimalisasi layanan tatap muka selama pandemi Covid-19.

Berikut Kompas.com telah merangkum empat inovasi layanan digital BPJS Kesehatan.

Mobile JKN

Mobile JKN merupakan aplikasi digital besutan BPJS Kesehatan untuk memberikan kemudahan akses dan kenyamanan bagi para peserta JKN dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Aplikasi itu memiliki layanan yang cukup lengkap seputar program JKN-KIS, mulai dari memeriksa status keanggotaan, cek premi, mengubah data peserta, mengecek iuran, pindah fasilitas kesehatan, mengurus pindah kelas iuran, hingga mengakses berbagai artikel kesehatan.

Baru-baru ini, aplikasi Mobile JKN menambahkan satu fitur baru, yakni menu Konsultasi Dokter. Lewat menu ini, peserta dapat berkomunikasi melalui chat dengan dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tertentu tanpa harus tatap muka secara langsung. Dengan demikian, risiko penularan berbagai penyakit, termasuk Covid-19, dapat diminimalisasi.

BPJS Kesehatan Care Center 1500 400

BPJS Kesehatan Care Center 1500 400 tidak hanya menjadi pusat informasi dan pengaduan seputar layanan BPJS Kesehatan. Lebih dari itu, call center ini merupakan kanal alternatif bagi peserta JKN-KIS yang ingin melakukan transaksi pelayanan administrasi, tetapi terkendala dalam mengakses kantor cabang.

Deputi Direksi Bidang Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Arief Syaefuddin menjelaskan, ada beberapa jenis layanan lain yang juga dapat dilakukan melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500 400, seperti pendaftaran peserta baru dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU/BP), serta penambahan anggota keluarga peserta PBPU/BP.

Kemudian, ada layanan perubahan data peserta selain Penerima Bantuan Iuran (PBI), perubahan kelas perawatan peserta PBPU/BP, layanan bagi badan usaha, dan konsultasi kesehatan gratis dengan dokter.

“Bagi pengaduan yang sifatnya memerlukan koordinasi dengan kantor cabang BPJS Kesehatan ataupun stakeholder lainnya, BPJS Kesehatan Care Center 1500 400 memiliki sistem yang terhubung dengan kantor cabang,” imbuh Arief, dikutip dari website bpjs-kesehatan.go.id, Senin (30/3/2020).

Kartu BPJS KesehatanShutterstock Kartu BPJS Kesehatan

Layanan Chika

Chika atau chat assistant JKN adalah layanan online milik BPJS Kesehatan yang memanfaatkan teknologi chatting dan artificial intelligence. Layanan ini dapat diakses melalui aplikasi Whatsapp di nomor 08118750400, Facebook Messenger BPJS Kesehatan, atau Telegram.

Dengan memanfaatkan Chika, peserta JKN-KIS dapat memperoleh informasi dan mengajukan pengaduan terkait pelayanan BPJS Kesehatan melalui smartphone tanpa perlu pergi ke luar rumah.

Beberapa layanan yang dapat diakses melalui Chika antara lain cek status peserta, cek tagihan, registrasi peserta, perubahan data fasilitas kesehatan, hingga informasi letak fasilitas kesehatan atau kantor BPJS Kesehatan

Layanan Pandawa

Pendaftaran administrasi melalui Whatsapp (Pandawa) merupakan inovasi terbaru BPJS Kesehatan dalam rangka mendukung penerapan physical distancing di masa pandemi Covid-19. Dengan layanan ini, peserta tidak perlu mendatangi kantor-kantor cabang BPJS Kesehatan untuk mengurus hal-hal terkait administrasi.

Terdapat 10 layanan dengan kode berbeda yang dapat diakses melalui Pandawa, yakni kode A untuk pendaftaran peserta baru, kode B untuk penambahan anggota keluarga, kode C untuk pendaftaran bayi baru lahir, kode D untuk perubahan segmen, dan kode E untuk perubahan identitas.

Selanjutnya, kode F untuk perubahan gaji golongan, kode G untuk perubahan FKTP, kode H untuk menonaktifkan peserta meninggal, kode I untuk perbaikan data ganda, dan kode J untuk mengaktifkan kembali kartu peserta.

Untuk informasi mengenai kontak Pandawa kantor-kantor cabang BPJS, bisa didapatkan melalui layanan Chika dan BPJS Kesehatan Care Center 1500 400.

Dengan keempat layanan digital tersebut, diharapkan pelayanan BPJS Kesehatan selama pandemi Covid-19 tetap berjalan dengan baik sekaligus membantu mencegah dan mengurangi risiko penularan virus corona di masyarakat.


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Finalisasi Pemetaan Daerah Prioritas Vaksin Covid-19

Pemerintah Finalisasi Pemetaan Daerah Prioritas Vaksin Covid-19

Nasional
Jelang Pilkada, Satgas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Kerumunan di TPS

Jelang Pilkada, Satgas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Kerumunan di TPS

Nasional
Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

Nasional
Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Nasional
Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Nasional
Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Nasional
Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Nasional
Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Nasional
KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

Nasional
Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Nasional
komentar di artikel lainnya