Wapres: Pertumbuhan Ekonomi pada Masa Pandemi Covid-19 Masih Sulit

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 masih sulit dicapai.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat memberi pembekalan kepada alumni PPRA 60 dan 61 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Indonesia secara daring, Selasa (13/10/2020).

"Pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 saat ini tampaknya masih sulit untuk dicapai," kata Ma'ruf.

Baca juga: Wapres: Pemerintah Terus Perbaiki Struktur Perekonomian yang Berubah Akibat Pandemi

Ma'ruf mengatakan, kapasitas produksi, tingkat konsumsi dan investasi terus menurun serta melemah. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga hampir di seluruh dunia.

"Beban perekonomian yang ditimbulkan oleh pandemi ini dirasakan sangat berat, baik oleh pemerintah maupun masyarakat," kata dia.

Ma'ruf menuturkan, hingga kuartal II-2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat negatif 5,32 persen.

Pemerintah pun telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2020 pada kisaran -2,9 persen hingga -1,1 persen.

Angka tersebut, kata Ma'ruf, lebih dalam jika dibandingkan dengan proyeksi awal sebesar minus 2,1 persen hingga 0 persen.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020 diperkirakan minus 1,7 persen hingga minus 0,6 persen, yang merupakan revisi dari proyeksi sebelumnya 1,1 persen hingga positif 0,2 persen. 

"Namun pemerintah terus mengupayakan agar pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2020 tidak kembali negatif, sehingga keseluruhan pertumbuhan tahun 2020 tidak mengalami kontraksi yang terlalu dalam," ucap Ma'ruf.

Baca juga: Wapres: UU Cipta Kerja Akan Tingkatkan Indonesia di Persaingan Global

Ma'ruf mengatakan, hal terpenting dalam penanggulangan dampak pandemi saat ini adalah bagaimana menangani aspek kesehatan, menjaga tingkat konsumsi masyarakat, memulihkan sektor ekonomi serta menggerakkan kembali dunia usaha.

Sejauh ini, pemerintah secara konsisten melakukan serangkaian kebijakan dalam rangka penanganan dampak pandemi.

"Refocusing dan realokasi anggaran negara dilakukan untuk penanganan kesehatan dan keselamatan masyarakat termasuk tenaga medis, memastikan perlindungan dan jaring pengaman sosial untuk masyarakat miskin dan rentan, memberikan berbagai dukungan, serta insentif bagi UMKM dan dunia usaha," tutur dia.

Selain itu, dalam penanganan kesehatan, pada masa tanggap darurat pandemi pemerintah memfokuskan anggaran untuk melakukan pemeriksaan bagi suspek Covid-19, peningkatan kapasitas rumah sakit, dan memastikan ketersediaan obat serta alat-alat kesehatan.

Bahkan, kata Ma'ruf, secara simultan pemerintah bersama otoritas moneter dan jasa keuangan menerbitkan sejumlah kebijakan fiskal, moneter dan pengaturan jasa keuangan.

Hal tersebut dilakukan untuk menangani dampak pandemi, melindungi ekonomi masyarakat, serta mendukung dunia usaha.

"Diharapkan melalui berbagai kebijakan ini, perekonomian masyarakat dan dunia usaha dapat kembali bergulir normal sehingga roda perekonomian kembali bergerak, atau setidaknya agar tidak jatuh semakin dalam," ujar Ma'ruf.