Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilkada Saat Pandemi, Pemerintah Akui Partisipasi Pemilih Berpotensi Rendah

Kompas.com - 13/10/2020, 10:09 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten Deputi Koordinasi bidang Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik Kemenko Polhukam, Brigjen TNI Yusran Yunus mengakui, ada kemungkinan tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2020 rendah.

Kemungkinan itu tak dapat dipungkiri lantaran Pilkada kali ini digelar di tengah pandemi Covid-19.

"Bagaimana dengan masa pandemi ini, apakah pemilih akan rendah, kemungkinan ini ada," kata Yusran dalam diskusi daring, Senin (12/10/2020).

Baca juga: KPU Tetapkan DPT di Pilkada Depok 1.229.362 Pemilih

Kendati demikian, kata Yusran, pemerintah tetap optimisitis lantaran sosialisasi protokol kesehatan Pilkada terus digencarkan.

Pemerintah juga telah mengajak kementerian/lembaga dan para pemangku kepentingan termasuk organisasi masyarakat untuk ikut menyosialisasikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Yusran pun mencontohkan Korea Selatan sebagai negara yang sukses menggelar pemilu di masa pandemi. Bahkan, saat Covid-19 mewabah, Korea Selatan berhasil meningkat partisipasi pemilih.

Meski begitu, Yusran mengakui bahwa ketika Korea Selatan menggelar pemilu, tingkat penyebaran Covid-19 tak sebesar yang terjadi di Indonesia.

Saat ini, penularan virus corona di Tanah Air masih tinggi, bahkan salah satu yang tertinggi di Asia.

Yusran juga mengakui bahwa tingkat kepatuhan warga Korea Selatan terhadap protokol Covid-19 masih lebih baik dibandingkan dengan masyarakat Indonesia.

"Memang lebih disiplin mereka, kita harus akui. Nah ini kita ajak masyarakat dengan sosialisasi ini," ujarnya.

Namun demikian, dengan gencarnya sosialisasi protokol kesehatan, Yusran yakin disiplin masyarakat di Pilkada dapat meningkat sehingga pemilih merasa aman untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

"Jadi kalau persentasenya kita harapkan tetap meningkat, dan kita harapkan di atas 50 persen sampai dengan pelaksanaan (pemungutan suara) tanggal 9 (Desember)," kata dia.

Baca juga: 7.000-an Pemilih Tetap di Pilkada Depok Belum Rekam Data E-KTP

Untuk diketahui, Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Masa kampanye berlangsung selama 71 hari, dimulai sejak 26 September dan berakhir 5 Desember 2020. 

Sementara, hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com