Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Salah kalau Menhan Banyak Bicara

Kompas.com - 13/10/2020, 09:48 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelaskan, tugas dan fungsinya yaitu untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

Menurut dia, tidak tepat jika ia terlalu banyak bicara. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan mengapa dirinya jarang bicara di hadapan publik selama menjabat sebagai Menhan.

Prabowo menjelaskan, sektor pertahanan pada hakikatnya adalah menjaga kedaulatan negara dari ancaman asing.

Baca juga: Tak Bisa Akomodasi Tuntutan Serikat Buruh 100 Persen, Ini Alasan Prabowo

Persoalannya, negara asing kerap memanfaatkan "orang dalam" untuk mencari informasi saat mengganggu kedaulatan. 

"Jadi kita tidak bisa bilang, kita jaga perbatasan saja. Ini masalah security, keamanan. Kerahasiaan itu sangat penting. Jadi salah kalau Menhan banyak bicara," kata Prabowo dalam sebuah video wawancara yang disebar DPP Partai Gerindra, dikutip Kompas.com, Selasa (13/10/2020).

Prabowo mengatakan mesti berhati-hati dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Ia menuturkan, dirinya akan bicara jika diperlukan. Ia khawatir informasi rahasia negara bisa sampai ke pihak lain yang memiliki niat jahat.

"Saya tidak boleh cerita, oh kekuatan kita segini, kita akan begini, akan beli alat ini. Tidak benar itu. Nanti orang-orang yang enggak suka sama Indonesia, yang punya niat tidak baik akan tahu. Jadi ini memang demikian. Tapi ya, pada saatnya saya akan bicara," ucapnya.

Dia kemudian berbicara soal pentingnya keseimbangan antara menjaga keamanan dan kesejahteraan.

Prabowo berpendapat, keamanan dan kesejahteraan suatu negara harus berjalan beriringan. Tidak boleh salah satunya ditinggalkan.

Bahkan, kata Prabowo, banyak negara yang memprioritaskan keamanan. Sebab, keamanan dianggap sebagai syarat membangun kesejahteraan.

"Menurut saya, justru kita harus seimbang. Tapi yang pertama, ini banyak negara loh, di seluruh dunia, bahwa masalah keamanan syarat untuk kesejahteraan. Kalau tidak aman, tidak mungkin sejahtera," katanya.

Prabowo pun mencontohkan Amerika Serikat dan Singapura. AS, misalnya, menganggarkan 50 persen APBN untuk sektor pertahanan.

Kemudian, Singapura mengalokasikan 30 persen APBN untuk sektor pertahanan. Padahal, luas wilayah negara Singapura relatif kecil. Prabowo bahkan menyamakannya dengan Bogor. Jumlah penduduknya pun jauh lebih sedikit dibanding Indonesia.  

"Tapi, mereka menilai kemerdekaan mereka, kedaulatan mereka sangat penting sehingga 30 persen APBN untuk pertahanan. Kemudian dari produk nasional, GDP-nya itu, mereka sudah tiga persen. Kalau kita tidak sampai satu persen," tuturnya.

Baca juga: AS Masih Pandemi, Prabowo Janji Tetap Penuhi Undangan Menhan Mark Esper

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa pertahanan negara perlu jadi perhatian. Pembangunan kesejahteraan memerlukan keamanan negara.

"Pertahanan ini syarat kesejahteraan, rakyat butuh kesejahteraan, tapi butuh juga keamanan," kata Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com