Pilkada Saat Pandemi, Pemerintah Akui Partisipasi Pemilih Berpotensi Rendah

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten Deputi Koordinasi bidang Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik Kemenko Polhukam, Brigjen TNI Yusran Yunus mengakui, ada kemungkinan tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2020 rendah.

Kemungkinan itu tak dapat dipungkiri lantaran Pilkada kali ini digelar di tengah pandemi Covid-19.

"Bagaimana dengan masa pandemi ini, apakah pemilih akan rendah, kemungkinan ini ada," kata Yusran dalam diskusi daring, Senin (12/10/2020).

Baca juga: KPU Tetapkan DPT di Pilkada Depok 1.229.362 Pemilih

Kendati demikian, kata Yusran, pemerintah tetap optimisitis lantaran sosialisasi protokol kesehatan Pilkada terus digencarkan.

Pemerintah juga telah mengajak kementerian/lembaga dan para pemangku kepentingan termasuk organisasi masyarakat untuk ikut menyosialisasikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Yusran pun mencontohkan Korea Selatan sebagai negara yang sukses menggelar pemilu di masa pandemi. Bahkan, saat Covid-19 mewabah, Korea Selatan berhasil meningkat partisipasi pemilih.

Meski begitu, Yusran mengakui bahwa ketika Korea Selatan menggelar pemilu, tingkat penyebaran Covid-19 tak sebesar yang terjadi di Indonesia.

Saat ini, penularan virus corona di Tanah Air masih tinggi, bahkan salah satu yang tertinggi di Asia.

Yusran juga mengakui bahwa tingkat kepatuhan warga Korea Selatan terhadap protokol Covid-19 masih lebih baik dibandingkan dengan masyarakat Indonesia.

"Memang lebih disiplin mereka, kita harus akui. Nah ini kita ajak masyarakat dengan sosialisasi ini," ujarnya.