Kompas.com - 13/10/2020, 07:42 WIB
Ilustrasi vaksin Covid-19. REUTERS via BBC INDONESIAIlustrasi vaksin Covid-19.

"Jadi ada dua langkah yaitu vaksinasi yang diberikan oleh pemerintah dan vaksinasi mandiri. Seluruhnya dikontrol oleh Kementerian Kesehatan dan PT Bio Farma," ungkap Airlangga.

"Dan itu semuanya (proses vaksinasi) tidak sekaligus tapu secara bertahap. Misalnya kalau kita lakukan penyuntikan satu juta per hari," tambahnya.

Dari Istana Kepresidenan, Presiden Joko Widodo meminta rencana program vaksinasi Covid-19 segera disosialisasikan kepada masyarakat.

Ia meminta rencana program vaksinasi Covid-19 diketahui secara detail oleh masyarakat sehingga dapat berjalan lancar nantinya.

Baca juga: Jokowi Minta Rencana Program Vaksinasi Covid-19 Segera Disosialisasikan

"Untuk road map pemberian vaksin, minggu ini saya minta secara khusus dipaparkan sehingga jelas apa yang kita butuhkan," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas secara virtual di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2020).

Dalam pengadaan vaksin, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan yang nantinya akan menetapkan jenis dan jumlah vaksin yang diperlukan untuk kegiatan vaksinasi.

Proses pengadaan vaksin dan kegiatan vaksinasi akan dilakukan dalam kurun tiga tahun terhitung mulai dari 2020-2022.

Nantinya, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dapat memperpanjang waktu pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi berdasarkan usulan dari Kementerian Kesehatan.

Izin

Sementara itu, ahli biologi molekuler Amin Soebandrio mengatakan penggunaan vaksin dalam kondisi seperti pandemi saat ini dimungkinkan untuk dilakukan segera.

"Namun, dalam hal ini Badan POM dan Kemenkes harus sudah memberikan izin. Karena kewenangan ada di kedua lembaga ini," kata Amin saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/10/2020).

Baca juga: Vaksin Corona Tersedia di Indonesia Bulan Depan, Begini Kata Ahli

Kepala Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman ini menambahkan selama vaksin-vaksin tersebut memenuhi persyaratan, dimungkinkan dapat digunakan segera.

Amin menjelaskan di sejumlah negara menerbitkan Emergency Use Authorization (EUA), yakni izin penggunaan darurat atas vaksin untuk Covid-19, karena berbagai pertimbangan.

"Jika diterbitkan emergency use itu, maka vaksin dapat digunakan dengan berbagai pertimbangan terkait situasi pandemi yang dihadapi," jelas Amin.

Sebab, banyak pihak yang mengharapkan bahwa vaksin virus corona dapat segera digunakan untuk mengatasi pandemi Covid-19 saat ini.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KH Hasyim Asy’ari Tak Ada dalam Draf Kamus Sejarah, Kemendikbud Akui Kealpaan

KH Hasyim Asy’ari Tak Ada dalam Draf Kamus Sejarah, Kemendikbud Akui Kealpaan

Nasional
Penyusunan Teks Proklamasi yang Dibarengi Sahur Bersama...

Penyusunan Teks Proklamasi yang Dibarengi Sahur Bersama...

Nasional
Dewan Pengawas Minta KPK Usut Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Dewan Pengawas Minta KPK Usut Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
Kemenkominfo Sebut Jozeph Paul Tetap Dapat Dijerat UU ITE Meski Berada di Luar Negeri

Kemenkominfo Sebut Jozeph Paul Tetap Dapat Dijerat UU ITE Meski Berada di Luar Negeri

Nasional
Jokowi Punya Juru Masak Baru, Namanya Kaesang

Jokowi Punya Juru Masak Baru, Namanya Kaesang

Nasional
Ingin Kurangi Emisi, Pemerintah Susun Rencana Pemanfaatan Energi Baru hingga 2035

Ingin Kurangi Emisi, Pemerintah Susun Rencana Pemanfaatan Energi Baru hingga 2035

Nasional
Menristek: Listrik dari Pengolahan Sampah Harus Terus Dikembangkan

Menristek: Listrik dari Pengolahan Sampah Harus Terus Dikembangkan

Nasional
Kemenkes: Ada Kemungkinan Vaksinasi Covid-19 Libur Selama Idul Fitri

Kemenkes: Ada Kemungkinan Vaksinasi Covid-19 Libur Selama Idul Fitri

Nasional
Paspor Jozeph Paul Zhang Akan Dicabut, Polri Koordinasi dengan Imigrasi

Paspor Jozeph Paul Zhang Akan Dicabut, Polri Koordinasi dengan Imigrasi

Nasional
Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Hak-hak Buruh Dikorbankan

Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Hak-hak Buruh Dikorbankan

Nasional
Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Anggota DPR: Jika Nekat, Indonesia Bisa seperti India

Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Anggota DPR: Jika Nekat, Indonesia Bisa seperti India

Nasional
Kemendikbud: Kamus Sejarah Indonesia Sudah Ditarik

Kemendikbud: Kamus Sejarah Indonesia Sudah Ditarik

Nasional
Warga Tak Bawa Dokumen Perjalanan Saat Bepergian Bakal Diminta Putar Balik

Warga Tak Bawa Dokumen Perjalanan Saat Bepergian Bakal Diminta Putar Balik

Nasional
Kemenkumham Sebut Belum Ada Permohonan Pelepasan Status Warga Negara Jozeph Paul Zhang

Kemenkumham Sebut Belum Ada Permohonan Pelepasan Status Warga Negara Jozeph Paul Zhang

Nasional
Fraksi PPP Imbau Menteri Tetap Fokus Bekerja, Jangan Terpengaruh Isu Reshuffle

Fraksi PPP Imbau Menteri Tetap Fokus Bekerja, Jangan Terpengaruh Isu Reshuffle

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X