Pemda Diminta Edukasi Masyarakat Skema Evakuasi Dampak La Nina dengan Protokol Kesehatan

Kompas.com - 13/10/2020, 06:48 WIB
Ilustrasi musim hujan yang dipengaruhi La Nina. BMKG merilisi anomali iklim La Nina sedang berkembang di Samudera Pasifik, dampaknya pada Indonesa dapat menyebabkan curah hujan yang tinggi dan berakibat pada bencana hidro-meteorologis seperti banjir dan tanah longsor. SHUTTERSTOCK/CHOKCHAI POOMICHAIYAIlustrasi musim hujan yang dipengaruhi La Nina. BMKG merilisi anomali iklim La Nina sedang berkembang di Samudera Pasifik, dampaknya pada Indonesa dapat menyebabkan curah hujan yang tinggi dan berakibat pada bencana hidro-meteorologis seperti banjir dan tanah longsor.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah daerah perlu mengantisipasi potensi bencana yang timbul dari fenomena La Nina yang kini tengah dihadapi Indonesia.

Upaya mitigasi dan edukasi masyarakat harus terus ditingkatkan agar masyarakat siap dalam menghadapinya.

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengungkapkan hal itu menanggapi peringatan yang diberikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) atas potensi bahaya hidrometeorologi yang timbul akibat La Nina.

"Khusus di daerah yang rawan bencana dengan menyiapkan tempat evakuasi sementara yang aman bagi masyarakat serta memasang rambu-rambu jalur evakuasi," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Senin (12/10/2020).

Baca juga: Ingatkan Dampak La Nina, BNPB Minta Daerah Rawan Bencana Siapkan Tempat Evakuasi

Potensi bencana hidrometeorologi, imbuh Bamsoet, perlu diwaspadai lantaran saat ini masyarakat juga tengah menghadapi pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, penting untuk selalu diingatkan agar masyarakat juga memahami bagaimana teknik menyelamatkan diri dari ancaman bencana yang tetap dengan menerapkan protokol kesehatan, terutama di lokasi evakuasi.

"Sehingga tempat evakuasi yang disiapkan tidak menjadi kluster baru penularan Covid-19," ujarnya.

Pada saat yang sama, ia mengatakan, BNPB dapat melakukan kegiatan sosialisasi dengan baik terkait potensi bencana yang mungkin timbul di suatu daerah.

Baca juga: Apa itu Fenomena La Nina yang Bisa Berdampak Bencana di Indonesia?

Kegiatan sosialisasi diharapkan dilakukan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat setempat, sehingga informasi yang yang disampaikan justru tidak membuat masyarakat khawatir.

"(Masyarakat) khususnya yang berada di daerah rawan bencana (diimbau) mempersiapkan diri dalam mengantisipasi dan mewaspadai serta melakukan kesiapsiagaan menghadapi terjadinya bencana, serta terus memantau informasi cuaca dari akun resmi BMKG," imbuh dia.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan mengatakan, fenomena La Nina yang dihadapi Indonesia saat ini dapat berdampak pada potensi bahaya hidrometeorologi yang lebih buruk.

Baca juga: Pemda Diminta Siapkan Skema Antisipasi Dampak La Nina

BNPB merekomendasikan kesiapsiagaan tidak hanya di tingkat provinsi tetapi hingga tingkat kecamatan, kelurahan atau desa dan bahkan keluarga.

"Kesiapsiagaan harus dilakukan di setiap tingkat. Agar para camat, lurah dan kepala desa untuk melakukan beberapa hal," ujar Lilik sebagaimana dikutip dari siaran pers BNPB, Senin (12/10/2020).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

OTT Bupati Banggai Laut: Uang Suap Hasil Atur Lelang Proyek Akan Dipakai untuk Serangan Fajar Pilkada

OTT Bupati Banggai Laut: Uang Suap Hasil Atur Lelang Proyek Akan Dipakai untuk Serangan Fajar Pilkada

Nasional
Saat Prabowo Marah Besar dan Merasa Dikhianati Edhy Prabowo

Saat Prabowo Marah Besar dan Merasa Dikhianati Edhy Prabowo

Nasional
Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, Pemerintah Masih Berharap Partisipasi Publik Tinggi

Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, Pemerintah Masih Berharap Partisipasi Publik Tinggi

Nasional
RUU Kategori Ekonomi Paling Banyak di Prolegnas 2020-2024, Tunjukkan Orientasi Negara

RUU Kategori Ekonomi Paling Banyak di Prolegnas 2020-2024, Tunjukkan Orientasi Negara

Nasional
SAFEnet: Pasal Karet UU ITE Mengintai 99 Persen Pengguna Internet

SAFEnet: Pasal Karet UU ITE Mengintai 99 Persen Pengguna Internet

Nasional
Uang Suap Bupati Banggai Laut Diduga untuk Serangan Fajar di Pilkada 2020

Uang Suap Bupati Banggai Laut Diduga untuk Serangan Fajar di Pilkada 2020

Nasional
Reaktif Covid-19, Bupati Banggai Laut dan Dua Tersangka Lain Dibantarkan

Reaktif Covid-19, Bupati Banggai Laut dan Dua Tersangka Lain Dibantarkan

Nasional
 Mengaku Sudah Ingatkan Edhy Prabowo, Hashim: Prabowo Subianto Tak Suka Monopoli Ekspor Lobster

Mengaku Sudah Ingatkan Edhy Prabowo, Hashim: Prabowo Subianto Tak Suka Monopoli Ekspor Lobster

Nasional
Bupati Banggai Laut Diduga Terima Suap dari Rekanan, Sudah Terkumpul Rp 1 Miliar

Bupati Banggai Laut Diduga Terima Suap dari Rekanan, Sudah Terkumpul Rp 1 Miliar

Nasional
Kronologi OTT Bupati Banggai Laut, Penemuan Uang Rp 2 Miliar dalam Kardus

Kronologi OTT Bupati Banggai Laut, Penemuan Uang Rp 2 Miliar dalam Kardus

Nasional
Jelang Pilkada 2020, Wakil Ketua DPR Ingatkan Masyarakat Tak Berkumpul di TPS Nanti

Jelang Pilkada 2020, Wakil Ketua DPR Ingatkan Masyarakat Tak Berkumpul di TPS Nanti

Nasional
Pilkada Karawang, Survei Indikator: Cellica-Aep Ungguli 2 Pesaingnya

Pilkada Karawang, Survei Indikator: Cellica-Aep Ungguli 2 Pesaingnya

Nasional
Covid-19 Jadi Ujian Kepala Daerah, Bima Arya: Di-bully Risiko Biasa

Covid-19 Jadi Ujian Kepala Daerah, Bima Arya: Di-bully Risiko Biasa

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Banggai Laut sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Bupati Banggai Laut sebagai Tersangka

Nasional
DPR Diminta Cari Cara Aman untuk Libatkan Publik dalam Pembahasan RUU Prioritas 2021

DPR Diminta Cari Cara Aman untuk Libatkan Publik dalam Pembahasan RUU Prioritas 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X