Salin Artikel

Vaksin Covid-19 yang Kata Pemerintah Tersedia Bulan Depan...

Pemerintah telah memastikan finalisasi pembelian vaksin dari tiga perusahaan produsen vaksin Covid-19 luar negeri.

Ketiga perusahaan itu telah sepakat menyediakan vaksin untuk Indonesia pada November mendatang.

Hal ini sebagaimana dilansir dari siaran pers di laman Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi pada Senin (12/10/2020).

Berdasarkan siaran pers tersebut, di sela kunjungan kerja dan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri dan jajaran pemerintahan China di Yunan, China, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Duta Besar RI Djauhari Oratmangun, serta Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir bertemu pimpinan tiga produsen vaksin Covid-19 pada Sabtu (10/10/2020).

Ketiga produsen itu yakni Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac. Pemerintah juga sudah merinci terkait kesanggupan ketiga produsen itu untuk memenuhi kebutuhan dosis di Indonesia. 

Menurut keterangan pemerintah, Cansino menyanggupi 100.000 dosis vaksin (single dose) pada November 2020. Selanjutnya, 15-20 juta dosis vaksin untuk tahun 2021.

G42/Sinopharm menyanggupi 15 juta dosis vaksin (dual dose) tahun ini. Dari jumlah itu, sekitar 5 juta dosis akan mulai datang pada November 2020.

Sementara itu, Sinovac menyanggupi 3 juta dosis vaksin hingga akhir Desember 2020, dengan komitmen pengiriman 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) pada minggu pertama November dan 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) lagi pada minggu pertama Desember 2020, ditambah 15 juta dosis vaksin dalam bentuk bulk.

Sementara itu, untuk 2021, Sinopharm mengusahakan 50 juta (dual dose), Cansino 20 juta (single dose), dan Sinovac 125 juta (dual dose).

Single dose artinya satu orang hanya membutuhkan satu dosis vaksinasi, sedangkan dual dose membutuhkan dua kali vaksinasi untuk satu orang.

Vaksin dari ketiga perusahaan tersebut kini sudah masuk uji klinis tahap ketiga dan dalam proses mendapatkan emergency use authorization (EUA) di sejumlah negara.

Cansino melakukan uji klinis tahap ketiga di China, Arab Saudi, Rusia, dan Pakistan.

Lalu, G42/Sinopharm melakukan uji klinis tahap ketiga di China, Uni Emirat Arab (UEA), Peru, Moroko, dan Argentina.

Sementara itu, Sinovac melakukan uji klinis tahap ketiga di China, Indonesia, Brasil, Turki, Banglades, dan Chile.

Adapun emergency use authorization dari Pemerintah China telah diperoleh ketiga perusahaan tersebut pada Juli 2020.

Pemerintah UAE ikut memberikan emergency use authorization kepada G42/Sinopharm.

Kelompok prioritas vaksin

Sementara itu, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, ada kelompok masyarakat yang menjadi prioritas untuk mendapatkan vaksin tahap pertama.

Mereka adalah tenaga kesehatan dan aparat keamanan yang berada di garis terdepan dalam penanganan Covid-19.

Selain itu, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang melakukan pelayanan publik juga mendapat prioritas.

Terawan juga menegaskan bahwa pihak yang selama ini berada di garda terdepan pelayanan dan tidak mampu secara ekonomi akan ditanggung biaya vaksinnya oleh pemerintah.

Hal ini juga berlaku untuk peserta PBI BPJS Kesehatan.

"Mereka yang di garda terdepan dan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam BPJS Kesehatan akan ditanggung biaya vaksinnya oleh pemerintah," lanjut Terawan.

Kebutuhan vaksin

Menko Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto mengungkap, kebutuhan vaksin Covid-19 di Indonesia  berdasarkan pembagian kelompok penerima yang telah disusun pemerintah.

"Pemerintah menyiapkan penerima berdasarkan prioritas. Yang pertama di garda terdepan. Itu terdiri dari tenaga medis, paramedis, pelayanan kesehatan, kemudian TNI, Polri dan aparat hukum. Jumlahnya sekitar 3,5 juta orang," ujar Airlangga dalam talkshow daring bersama Satgas Penanganan Covid-19 yang ditayangkan kanal YouTube BNPB, Senin (12/10/2020).

Kemudian, untuk tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat daerah, jumlahnya sekitar 5 juta orang.

Selanjutnya, untuk tenaga pendidik PAUD, TK, SD, SMP, dosen perguruan tinggi swasta maupun negeri ada 4,3 juta orang.

"Aparat pusat, daerah, legislatif sebanyak 2,3 juta orang, Kemudian penerima bantuan pembayaran iuran BPJS 96 juta orang," tutur Airlangga.

Ada pula masyarakat yang berusia 19 - 59 tahun totalnya 160 juta orang.

"Nah terhadap kebutuhan itu pemerintah membuat MoU. Untuk jumlah itu," lanjut Airlangga.

Adapun MoU yang dimaksud adalah dengan berbagai produsen vaksin Covid-19 di luar negeri.

Akan tetapi, sejumlah perusahaan pun sedang mempersiapkan kerja sama dengan pemerintah untuk keperluan vaksinasi Covid-19 secara mandiri.

"Jadi ada dua langkah yaitu vaksinasi yang diberikan oleh pemerintah dan vaksinasi mandiri. Seluruhnya dikontrol oleh Kementerian Kesehatan dan PT Bio Farma," ungkap Airlangga.

"Dan itu semuanya (proses vaksinasi) tidak sekaligus tapu secara bertahap. Misalnya kalau kita lakukan penyuntikan satu juta per hari," tambahnya.

Dari Istana Kepresidenan, Presiden Joko Widodo meminta rencana program vaksinasi Covid-19 segera disosialisasikan kepada masyarakat.

Ia meminta rencana program vaksinasi Covid-19 diketahui secara detail oleh masyarakat sehingga dapat berjalan lancar nantinya.

"Untuk road map pemberian vaksin, minggu ini saya minta secara khusus dipaparkan sehingga jelas apa yang kita butuhkan," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas secara virtual di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2020).

Dalam pengadaan vaksin, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan yang nantinya akan menetapkan jenis dan jumlah vaksin yang diperlukan untuk kegiatan vaksinasi.

Proses pengadaan vaksin dan kegiatan vaksinasi akan dilakukan dalam kurun tiga tahun terhitung mulai dari 2020-2022.

Nantinya, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dapat memperpanjang waktu pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi berdasarkan usulan dari Kementerian Kesehatan.

Izin

Sementara itu, ahli biologi molekuler Amin Soebandrio mengatakan penggunaan vaksin dalam kondisi seperti pandemi saat ini dimungkinkan untuk dilakukan segera.

"Namun, dalam hal ini Badan POM dan Kemenkes harus sudah memberikan izin. Karena kewenangan ada di kedua lembaga ini," kata Amin saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/10/2020).

Kepala Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman ini menambahkan selama vaksin-vaksin tersebut memenuhi persyaratan, dimungkinkan dapat digunakan segera.

Amin menjelaskan di sejumlah negara menerbitkan Emergency Use Authorization (EUA), yakni izin penggunaan darurat atas vaksin untuk Covid-19, karena berbagai pertimbangan.

"Jika diterbitkan emergency use itu, maka vaksin dapat digunakan dengan berbagai pertimbangan terkait situasi pandemi yang dihadapi," jelas Amin.

Sebab, banyak pihak yang mengharapkan bahwa vaksin virus corona dapat segera digunakan untuk mengatasi pandemi Covid-19 saat ini.

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/13/07422811/vaksin-covid-19-yang-kata-pemerintah-tersedia-bulan-depan

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ricky Rizal Akui Ubah Keterangan dari Skenario Ferdy Sambo karena Ditetapkan Tersangka

Ricky Rizal Akui Ubah Keterangan dari Skenario Ferdy Sambo karena Ditetapkan Tersangka

Nasional
Setelah “Dikadalin”, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria Akhirnya Bertemu Sambo

Setelah “Dikadalin”, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria Akhirnya Bertemu Sambo

Nasional
'Tongkrongan' Pemimpin Kasual dan Determinasi Pariwisata

"Tongkrongan" Pemimpin Kasual dan Determinasi Pariwisata

Nasional
Kemensos Fasilitasi Cetak Ulang KTP dan KK untuk Penyintas Gempa Cianjur

Kemensos Fasilitasi Cetak Ulang KTP dan KK untuk Penyintas Gempa Cianjur

Nasional
Simak, Aturan Lengkap PPKM Level 1 Jelang Nataru hingga 9 Januari 2023

Simak, Aturan Lengkap PPKM Level 1 Jelang Nataru hingga 9 Januari 2023

Nasional
RKUHP, antara Kritik Masyarakat dan 'Pride' Anak Bangsa...

RKUHP, antara Kritik Masyarakat dan "Pride" Anak Bangsa...

Nasional
Putri Candrawathi Bakal Jadi Saksi di Sidang Richard Eliezer dkk Besok

Putri Candrawathi Bakal Jadi Saksi di Sidang Richard Eliezer dkk Besok

Nasional
5 Momen Hakim Ragukan Kesaksian Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf

5 Momen Hakim Ragukan Kesaksian Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf

Nasional
Penjelasan Kuat Ma'ruf soal 'Duri Dalam Rumah Tangga' Sambo dan Putri

Penjelasan Kuat Ma'ruf soal "Duri Dalam Rumah Tangga" Sambo dan Putri

Nasional
Aksi Helikopter hingga Tank Warnai Latihan Pertempuran Yonif Awang Long

Aksi Helikopter hingga Tank Warnai Latihan Pertempuran Yonif Awang Long

Nasional
Saat Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf Kompak Tak Tahu Ferdy Sambo Tembak Yosua

Saat Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf Kompak Tak Tahu Ferdy Sambo Tembak Yosua

Nasional
BERITA FOTO: Richard Eliezer Sebut Ricky Tahu Perintah Sambo Tembak Brigadir J

BERITA FOTO: Richard Eliezer Sebut Ricky Tahu Perintah Sambo Tembak Brigadir J

Nasional
Momen Ricky Rizal Berkelit Saat Keceplosan soal Sarung Tangan Ferdy Sambo

Momen Ricky Rizal Berkelit Saat Keceplosan soal Sarung Tangan Ferdy Sambo

Nasional
Pro Jo: Pandangan Kita Masih Sama, Kawal Pak Jokowi sampai 2024

Pro Jo: Pandangan Kita Masih Sama, Kawal Pak Jokowi sampai 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ketua Jo-man Kritik Sikap Relawan Jokowi Mirip Calo | PKS Ajak Gerindra Gabung Koalisi Perubahan

[POPULER NASIONAL] Ketua Jo-man Kritik Sikap Relawan Jokowi Mirip Calo | PKS Ajak Gerindra Gabung Koalisi Perubahan

Nasional
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.