Kompas.com - 11/10/2020, 13:49 WIB
Petugas memeriksa alat pengukur sinar matahari di Stasiun Klimatologi, BMKG Yogyakarta, Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (7/10/2020). Pihak BMKG merilis peringatan dini terkait anomali iklim La Nina yang berpotensi menyebabkan peningkatan akumulasi jumlah curah hujan bulanan hingga 40 persen pada bulan Oktober-November di seluruh wilayah Indonesia kecuali Sumatera. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/aww. ANTARA FOTO/Hendra NurdiyansyahPetugas memeriksa alat pengukur sinar matahari di Stasiun Klimatologi, BMKG Yogyakarta, Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (7/10/2020). Pihak BMKG merilis peringatan dini terkait anomali iklim La Nina yang berpotensi menyebabkan peningkatan akumulasi jumlah curah hujan bulanan hingga 40 persen pada bulan Oktober-November di seluruh wilayah Indonesia kecuali Sumatera. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta pemerintah daerah segera menggelar rapat koordinasi (rakor) guna menentukan skema antisipasi dampak anomali iklim La Nina yang berpotensi meningkatkan curah hujan di Tanah Air.

Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan menuturkan rakor tersebut dapat dilakukan pada Oktober dan paling lambar November 2020.

"Paling lambat November untuk rakor dalam menghadapi dampak fenomena La Nina," ujar Lilik dalam konferensi pers virtual, Minggu (11/10/2020).

Baca juga: Antisipasi Dampak La Nina, BKMG Imbau Pemerintah Optimalisasi Sungai dan Kanal

Lilik menjelaskan, rakor tersebut dapat diawali pemerintah tingkat provinsi.

Kemudian hasil rakor tersebut bisa segera disebarluaskan kepada pemerintah tingkat kabupaten maupun kota untuk segera disimulasisasikan kepada masyarakat langsung.

Sementara itu, berkenaan dengan informasi fenomena La Nina yang dikeluarkan BMKG, pihaknya menyarankan agar semua pemangku kepentingan segera menyebarluaskan informasi tersebut hingga ke tingkat akar rumput.

Namun demikian, para pemangku kepentingan sebaiknya menyusun informasi tersebut dengan bahasa sederhana agar masyarakat mudah memahami

"Penting bagi kita untuk menerjemahkan bahasa yang disampaikan BMKG dengan mudah dan jelas agar bisa sampai ke masyarakat," terang dia.

"Kami melihat informasi ini sudah sangat baik sekali, kita jangan menunggu lagi, sekarang harus melakukan segala sesuatunya," tambah Lilik.

Berdasarkan data BKMG, prakiraan dampak La Nina terjadi pada akhir 2020 hingga awal 2021.

Sebagian besar wilayah Indonesia saat ini sudah memasuki musim hujan sejak Oktober hingga November 2020.

Baca juga: Siaga La Nina, Pemerintah Diminta Siapkan Rencana Aksi untuk Daerah Rawan Bencana

Wilayah tersebut meliputi sebagian besar Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi Selatan bagian selatan, Sulawesi Tenggara bagian selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah bagian barat.

Kemudian Gorontalo, sebagian besar wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara, Pulau Buru bagian utara, Papua Barat bagian utara, dan Papua bagian tengah.

Adapun puncak musim hujan diprakirakan umumnya akan terjadi pada Januari dan Februari 2021.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaskin Merah Putih Ditargetkan Mulai Diproduksi pada Awal 2022

BPOM: Vaskin Merah Putih Ditargetkan Mulai Diproduksi pada Awal 2022

Nasional
Waspadai Kasus Pembekuan Darah, BPOM Beri 'Warning' soal Vaksin AstraZeneca

Waspadai Kasus Pembekuan Darah, BPOM Beri "Warning" soal Vaksin AstraZeneca

Nasional
Pimpinan Komisi IX: RI Harus Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 di India

Pimpinan Komisi IX: RI Harus Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 di India

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, BPOM: Harus Ada Perbaikan Dulu Sebelum Lanjut Uji Klinik Fase II

Soal Vaksin Nusantara, BPOM: Harus Ada Perbaikan Dulu Sebelum Lanjut Uji Klinik Fase II

Nasional
Nadiem Bakal Ajukan Revisi PP, Tegaskan Pancasila dan Bahasa Indonesia Wajib di Kurikulum

Nadiem Bakal Ajukan Revisi PP, Tegaskan Pancasila dan Bahasa Indonesia Wajib di Kurikulum

Nasional
Hanya Kenakan 1 Pasal, KPK Dinilai Tak Serius Mendakwa Edhy Prabowo

Hanya Kenakan 1 Pasal, KPK Dinilai Tak Serius Mendakwa Edhy Prabowo

Nasional
HUT ke-69 Kopassus, Luhut: Jangan Pernah Khianati Janji Komando

HUT ke-69 Kopassus, Luhut: Jangan Pernah Khianati Janji Komando

Nasional
KNKT Kantongi Rekaman Pembicaraan Kokpit Sriwijaya Air SJ 182, Apa Saja yang Didapat?

KNKT Kantongi Rekaman Pembicaraan Kokpit Sriwijaya Air SJ 182, Apa Saja yang Didapat?

Nasional
 Usai Putusan MK, KPU Gelar Rapat Bahas Pemungutan Suara Ulang di Sabu Raijua

Usai Putusan MK, KPU Gelar Rapat Bahas Pemungutan Suara Ulang di Sabu Raijua

Nasional
HUT Kopassus ke-69, Wapres: Tingkatan Profesionalitas dan Integritas

HUT Kopassus ke-69, Wapres: Tingkatan Profesionalitas dan Integritas

Nasional
KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua

KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua

Nasional
Panglima TNI Minta Kopassus Kembangkan Inovasi di HUT ke-69

Panglima TNI Minta Kopassus Kembangkan Inovasi di HUT ke-69

Nasional
Zulkifli Hasan: Rakyat Masih Terbelah meski Elite Cepat Bersatu

Zulkifli Hasan: Rakyat Masih Terbelah meski Elite Cepat Bersatu

Nasional
PAN Nilai Wacana Koalisi Partai Islam Perkuat Politik Aliran, Harus Dihindari

PAN Nilai Wacana Koalisi Partai Islam Perkuat Politik Aliran, Harus Dihindari

Nasional
 KPU Akan Koordinasi dengan KPU NTT Bahas Persiapan PSU di Sabu Raijua

KPU Akan Koordinasi dengan KPU NTT Bahas Persiapan PSU di Sabu Raijua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X