Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siaga La Nina, Pemerintah Diminta Siapkan Rencana Aksi untuk Daerah Rawan Bencana

Kompas.com - 11/10/2020, 13:11 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta pemerintah pusat untuk menyiapkan rencana aksi guna mendukung daerah rawan bencana terhadap anomali fenomena La Nina.

"Kementerian/lembaga harus membuat rencana aksi untuk mendukung daerah yang rawan bencana," ujar Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan dalam konferensi pers virtual, Minggu (11/10/2020).

Lilik menuturkan, bencana alam pada dasarnya bersifat lokal.

Baca juga: BMKG: Waspada La Nina di Indonesia, Ini Wilayah yang Terkena Dampaknya

Karena itu, kementerian dan lembaga juga perlu menggugah masyarakat agar saling bersinergi mengantisipasi dampak La Nina.

Menurutnya, antisipasi itu perlu dilakukan oleh jajaran pemerintah provinsi, kabupaten/kota, camat, kepala desa maupun lurah, ketua RT dan RW, serta masyarakat itu sendiri.

"Sehingga semuanya harus bergerak, kita akan melakukan upaya secara bersama-sama, sehingga tidak sendiri-sendiri, ini kita harapkan bisa bersinergi," kata dia.

Selain itu, BNPB juga berharap adanya dukungan penuh dari BNPB tingkat daerah, organisasi relawan hingga relawan perseorangan.

Mereka diharapkan dapat menguatkan sinergitas dalam kesiapsiagaan menghadapi dampak anomali La Nina.

"BNPB tentu saja mengharapkan dukungan kawan-kawan di daerah, baik provinsi, kabupaten/kota, orgasiasi relawan menjadi bagian kesiapsiagaan ini," terang Lilik.

Adapun dampak anomali iklim La Nina berpotensi meningkatkan curah hujan di sejumlah wilayah di Indonesia.

Berdasarkan data BKMG, prakiraan dampak La Nina terjadi pada akhir 2020 hingga awal 2021.

Sebagian besar wilayah Indonesia saat ini sudah memasuki musim hujan sejak Oktober hingga November 2020.

Baca juga: Antisipasi Dampak La Nina, BKMG Imbau Pemerintah Optimalisasi Sungai dan Kanal

Wilayah tersebut meliputi sebagian besar Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi Selatan bagian selatan, Sulawesi Tenggara bagian selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah bagian barat.

Kemudian Gorontalo, sebagian besar wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara, Pulau Buru bagian utara, Papua Barat bagian utara, dan Papua bagian tengah.

Adapun puncak musim hujan diprakirakan umumnya akan terjadi pada Januari dan Februari 2021.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com