MA Potong Hukuman Terpidana Korupsi Benih, dari 9 Jadi 5 Tahun Penjara

Kompas.com - 08/10/2020, 18:50 WIB
Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan aksi teatrikal di depan gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Jumat (29/3/2019). Mereka mengecam dunia peradilan kembali tidak berpihak pada pemberantasan korupsi. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGIndonesia Corruption Watch (ICW) melakukan aksi teatrikal di depan gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Jumat (29/3/2019). Mereka mengecam dunia peradilan kembali tidak berpihak pada pemberantasan korupsi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan pejabat Direktorat Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Hidayat Abdul Rachman selaku terpidana kasus korupsi pengadaan bantuan langsung benih unggul (BLBU).

Dengan dikabulkannya PK tersebut, masa hukuman Hidayat berkurang 4 tahun, dari 9 tahun penjara pada tingkat kasasi menjadi 5 tahun penjara.

"Mahkamah Agung dalam tingkat PK mengabulkan permohonan PK dari terpidana Hidayat Abdul Rachman," kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro kepada Kompas.com, Kamis (8/10/2020).

Baca juga: Marak Hukuman Koruptor Dipotong, Pimpinan KPK Akan Temui MA

Selain memotong masa hukuman Hidayat, Majelis Hakim PK juga mengurangi denda dari Rp 500.000.000, menjadi Rp 200.000.000.

Menurut Andi, pertimbangan Majelis Hakim PK mengurangi hukuman Hidayat adalah terjadi perbedaan yang mencolok antara hukuman Hidayat dengan hukuman pemisahan penanganan perkaranya (splitsing).

"Sehingga, untuk menghindari disparitas pemidanaan yang mengusik rasa keadilan, pidana yang dijatuhkan kepada terpidana/pemohon PK perlu diperbaiki/dikurangi," ujar Andi.

Adapun, putusan permohonan PK Hidayat diketok pada 28 September 2020.

Baca juga: Minta KY Dalami Tren Diskon Hukuman Koruptor di MA, Pakar: Masak Lembaga Pengawas Praduga Tak Bersalah

Dari salinan berkas putusan yang diterima Kompas.com, diketahui bahwa hakim yang menangani perkara ini terdiri dari Suhadi selaku ketua majelis, dengan anggota majelis Mohamad Askin dan Eddy Army.

Andi mengatakan, putusan tersebut tidak bulat sehingga diputus dengan suara terbanyak.

"Karena Ketua Majelis PK Suhadi menyatakan DO (dissenting opinion)," katanya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menag Ingatkan Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan Saat Rayakan Idul Fitri

Menag Ingatkan Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan Saat Rayakan Idul Fitri

Nasional
Menhub Prediksi Arus Balik Mudik Lebaran Berlangsung pada 16-17 Mei

Menhub Prediksi Arus Balik Mudik Lebaran Berlangsung pada 16-17 Mei

Nasional
12 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, Masyarakat Diminta Shalat Id di Rumah

12 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, Masyarakat Diminta Shalat Id di Rumah

Nasional
Menlu Retno: Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah, Jangan Lupa Patuhi Protokol Kesehatan

Menlu Retno: Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah, Jangan Lupa Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi: Idul Fitri Tahun Ini Kita Masih Harus Bersabar dan Menahan Diri

Jokowi: Idul Fitri Tahun Ini Kita Masih Harus Bersabar dan Menahan Diri

Nasional
Menag: Saya Akan Menjadi Imam dan Khatib Shalat Id di Rumah

Menag: Saya Akan Menjadi Imam dan Khatib Shalat Id di Rumah

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Raya Idul Fitri, Semoga Indonesia Segera Bangkit dari Pandemi Covid-19

Jokowi: Selamat Hari Raya Idul Fitri, Semoga Indonesia Segera Bangkit dari Pandemi Covid-19

Nasional
Kapolri: Semua Ini Kami Lakukan untuk Menjaga Masyarakat dari Penularan Covid-19

Kapolri: Semua Ini Kami Lakukan untuk Menjaga Masyarakat dari Penularan Covid-19

Nasional
Tinjau Bandara Soekarno-Hatta, Puan Minta Deteksi Covid-19 Diperketat

Tinjau Bandara Soekarno-Hatta, Puan Minta Deteksi Covid-19 Diperketat

Nasional
UPDATE: Sebaran 4.608 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 4.608 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
UPDATE: 8.918.784 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 8.918.784 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Kekerasan Militer Israel, Pemerintah Diminta Dorong KTT OKI Lindungi Warga Palestina

Kekerasan Militer Israel, Pemerintah Diminta Dorong KTT OKI Lindungi Warga Palestina

Nasional
UPDATE: Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Mencapai 63.258 Sampel dalam Sehari

UPDATE: Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Mencapai 63.258 Sampel dalam Sehari

Nasional
UPDATE 12 April: Ada 87.034 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 12 April: Ada 87.034 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 152, Kasus Kematian akibat Covid-19 Mencapai 47.617

UPDATE: Bertambah 152, Kasus Kematian akibat Covid-19 Mencapai 47.617

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X