Kompas.com - 06/10/2020, 20:10 WIB
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020). Dokumentasi/Biro Humas KPKWakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menemui Mahkamah Agung menyusul maraknya pemotongan hukuman bagi terpidana kasus korupsi pada tingkat peninjauan kembali (PK).

"Rencana pimpinan akan menghadap pada Mahkamah Agung untuk membicarakan ini," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers, Selasa (6/10/2020).

Ghufron mengatakan, marwah lembaga peninjauan kembali sebagai pengoreksi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap harus selalu dijaga.

Baca juga: Komisi III DPR Sebut Akan Teliti Putusan MA Potong Masa Hukuman Anas Urbaningrum

Jangan sampai lembaga tersebut jadi disalahgunakan para terpidana korupsi untuk memperoleh pemotongan hukuman.

"Yang harapannya menjunjung tinggi keadilan baik bagi tersangka maupun masyarakat luas itu tidak disalahgunakan untuk kepentingan pencari atau pemotongan putusan," ujar Ghufron.

Ghufron menuturkan, PK kini dijadikan jalan pintas bagi para terpidana korupsi untuk memperoleh pemotongan hukuman.

Menurut Ghufron, hal itu tak lepas dari dari maraknya pemotongan hukuman oleh MA setelah mengabulkan PK para terpidana kasus korupsi.

"Faktanya 22 (terpidana korupsi) kemudian (hukumannya) dipotong semua, diturunkan semua. Oleh karena itu, kami kemudian mencermati bahwa ini seakan-akan menjadi strategi baru bagi para koruptor," ujar Ghufron.

Ghufron mengatakan, para koruptor kini memilih mengajukan PK ketimbang menempuh upaya hukum banding dan kasasi agar hukumannya dipotong.

Buktinya, 12 dari 22 terpidana korupsi yang hukumannya dikurangi di tingkat PK merupakan terpidana yang hukumannya berkekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama.

Ia menambahkan, saat ini sudah ada 50 terpidana korupsi yang mengajukan permohonan PK ke Mahkamah Agung. 

Baca juga: KPK Sebut PK Jadi Strategi Koruptor Peroleh Pengurangan Hukuman

"Sekitar 50 (terpidana korupsi) semuanya pada mengguggat PK. Artinya PK ini dianggap pintu kemurahan yang kemudian digunakan untuk menurunkan sanksi pidana," kata Ghufron.

Seperti diketahui, dalam beberapa waktu terakhir MA telah mengabulkan peninjauan kembali sejumlah terpidana korupsi dan memotong masa hukuman mereka.

Terbaru, MA mengambulkan PK yang diajukan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan mengurangi hukumannya dari 14 tahun penjara pada tingkat kasasi menjadi 8 tahun penjara. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Total 4.234 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Bulgaria

UPDATE: Total 4.234 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Bulgaria

Nasional
Kasus Sembuh Covid-19 Turun, Satgas Sebut Bukan Berarti Penanganan Pasien Menurun

Kasus Sembuh Covid-19 Turun, Satgas Sebut Bukan Berarti Penanganan Pasien Menurun

Nasional
Apa Perbedaan antara Gratifikasi dan Suap?

Apa Perbedaan antara Gratifikasi dan Suap?

Nasional
Ini Alasan Siti Fadilah Jadi Relawan Vaksin Nusantara yang Dianggapnya Penelitian

Ini Alasan Siti Fadilah Jadi Relawan Vaksin Nusantara yang Dianggapnya Penelitian

Nasional
Kasus Covid-19 dari Varian Virus Corona B1525 Terdeteksi di Batam

Kasus Covid-19 dari Varian Virus Corona B1525 Terdeteksi di Batam

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Kembali Periksa Adik Benny Tjokro

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Kembali Periksa Adik Benny Tjokro

Nasional
Ketum PAN Sebut Pembentukan Poros Koalisi Partai Islam Kontraproduktif

Ketum PAN Sebut Pembentukan Poros Koalisi Partai Islam Kontraproduktif

Nasional
Mereka yang Jadi Relawan Vaksin Nusantara: Anggota DPR, Aburizal, hingga Siti Fadilah

Mereka yang Jadi Relawan Vaksin Nusantara: Anggota DPR, Aburizal, hingga Siti Fadilah

Nasional
Varian Virus Corona B1525 Sudah Masuk Indonesia, Terbawa dari Malaysia

Varian Virus Corona B1525 Sudah Masuk Indonesia, Terbawa dari Malaysia

Nasional
Dakwaan Edhy Prabowo Terima Suap Rp 25,7 Miliar dan Ancaman 5 Tahun Penjara

Dakwaan Edhy Prabowo Terima Suap Rp 25,7 Miliar dan Ancaman 5 Tahun Penjara

Nasional
Satgas: Kita Menang atas Pandemi jika Seluruh Negara Terbebas Covid-19

Satgas: Kita Menang atas Pandemi jika Seluruh Negara Terbebas Covid-19

Nasional
Kriteria Subjek Uji Vaksin Nusantara, Belum Pernah Terpapar Virus Corona dan Divaksinasi

Kriteria Subjek Uji Vaksin Nusantara, Belum Pernah Terpapar Virus Corona dan Divaksinasi

Nasional
'Reshuffle Jangan Politik Dagang Sapi Lagi, Ini Sudah Periode Kedua...'

"Reshuffle Jangan Politik Dagang Sapi Lagi, Ini Sudah Periode Kedua..."

Nasional
Akhir Polemik Kewarganegaraan Orient Riwu, Diskualifikasi hingga Pemungutan Suara Ulang

Akhir Polemik Kewarganegaraan Orient Riwu, Diskualifikasi hingga Pemungutan Suara Ulang

Nasional
Satgas: Jika Penuhi Kriteria BPOM, Pemerintah Akan Dukung Vaksin Nusantara

Satgas: Jika Penuhi Kriteria BPOM, Pemerintah Akan Dukung Vaksin Nusantara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X