Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Covid-19 Ungkap 22 Daerah dengan Kematian di Atas 100, Ini Daftarnya

Kompas.com - 08/10/2020, 18:41 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, ada 22 kabupaten/kota dengan kematian di atas 100 orang.

Wiku meminta pemerintah daerah tersebut serius menekan kasus kematian akibat Covid-19.

"Angka kematian harus betul-betul diupayakan dengan segera dan semaksimal mungkin. Kami juga ingin memberikan perhatian dan menekankan pada 22 kabupaten kota yang memiliki angka kematian lebih dari 100 orang," kata Wiku dalam konferensi pers daring yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (8/10/2020).

Wiku meminta pemerintah daerah setempat mengevaluasi sistem penanganan Covid-19 di wilayah mereka.

Baca juga: Cerita Penyintas Covid-19, Terbiasa Menyaksikan Kematian Selama Hampir Sebulan Diisolasi

Pemda juga diminta tak ragu untuk meminta bantuan dari pusat jika mengalami kendala penanganan Covid-19 di wilayahnya.

Wiku menambahkan, kasus kematian paling banyak terjadi pada kelompok usia lansia atau diatas 46 tahun.

"Ini artinya kelompok lansia harus betul-betul kita jaga agar tidak tertular Covid-19. Jika mengalami gejala atau tekonfirmasi positif Covid-19 harus segara ditangani dengan baik dan sedini mungkin agar proses pemulihan dapat berjalan dengan lebih baik," ujarnya.

Baca juga: Persentase Kematian Covid-19 di Sumsel Lampaui Nasional, IDI Minta Pilkada Ditunda

Wiku pun mengajak masyarakat menjaga kelompok usia rentan. Kelompok usia rentan diimbau untuk menghindari ke luar rumah, termasuk kunjungan keluarga.

"Anjurkan lansia untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan sehingga meningkatkan imunitas," ujarnya.

Berikut daftar 22 kabupaten/kota dengan angka kematian akibat Covid-19 di atas 100 orang:

DKI Jakarta

- Jakarta Pusat

- Jakarta Utara

- Jakarta Timur

- Jakarta Selatan

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com