Kompas.com - 08/10/2020, 17:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanganan pandemi Covid-19 yang dimohonkan sejumlah pihak.

Hal ini disampaikan pemerintah melalui keterangan yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sidang virtual pengujian UU 2/2020 yang digelar MK, Kamis (8/10/2020).

"(Meminta Majelis Hakim MK) menolak permohonan pengujian para pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para pemohon tidak dapat diterima," kata Sri Mulyani dipantau melalui siaran langsung YouTube MK RI, Kamis (8/10/2020).

Baca juga: MK Pastikan Netral dalam Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja

Melalui keterangan yang disampaikan Sri Mulyani, pemerintah juga meminta Majelis Hakim MK menyatakan para pemohon pengujian UU 2/2020 tak memenuhi syarat untuk mengajukan pengujian undang-undang.

Pemerintah berpendapat bahwa UU 2/2020 sama sekali tak merugikan hak konstitusional pemohon.

Sebaliknya, keberadaan UU tersebut diklaim pemerintah sebagai upaya untuk memenuhi hak konstitusional para pemohon untuk mendapatkan perlindungan dan penghidupan yang layak selama pandemi Covid-19.

Baca juga: Gugatan atas Perppu Covid-19: Legitimasi Utang Luar Negeri hingga Celah Korupsi

"Pemerintah berpendapat bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 sama sekali tidak merugikan hak konstitusional para pemohon," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut, UU 2/2020 diterbitkan untuk memberi perlindungan bagi kehidupan masyarakat yang sangat terancam pandemi Covid-19, baik dari aspek kesehatan, keselamatan, sosial maupun ekonominya.

Atas terbitnya UU itu, pemerintah mengklaim telah terjadi sejumlah perbaikan pada kondisi ekonomi negara di kuartal kedua.

Beberapa perbaikan itu misalnya, perdagangan internasional yang mendorong kinerja perpajakan dan konsumsi masyarakat yang mengalami rebound meskipun masih lemah.

Baca juga: Politisi PDI-P Masinton: Perppu Covid-19 Sabotase Konstitusi

Kemudian, degup ekonomi pada bidang konstruksi dinilai mulai naik, produksi dalam negeri mulai tumbuh bahkan indikator dari sektor manufaktur juga makin meningkat, hingga aktivitas ekspor-impor yang menunjukkan tren membaik.

Atas alasan-alasan tersebut, pemerintah menilai bahwa UU 2/2020 merupakan regulasi yang penting.

"Kita melihat langkah-langkah perbaikan akan mulai terjadi di kuartal ketiga dan momentum ini akan terus dijaga. Ini adalah salah satunya karena instrumen Undang-undang 2/2020," kata Sri Mulyani.

Untuk itu, kepada Majelis Hakim MK, pemerintah meminta agar seluruh permohonan pemohon atas pengujian Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 dinyatakan ditolak.

Baca juga: Perppu Covid-19 Digugat, MK Minta Penggugat Bandingkan dengan Negara Lain

Untuk diketahui, UU Nomor 2 Tahun 2020 mengatur tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang.

Sejak undang-undang tersebut disahkan, sejumlah pihak mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Setidaknya, hingga kini ada 7 permohonan pengujian UU 2/2020 di MK.

Pemohon dalam perkara pengujian ini berasal dari berbagai kalangan. Salah satu permohonan diajukan oleh Amien Rais, Din Syamsuddin dan kawan-kawan.

Dalam permohonannya, Amien Rais dkk menyoal UU 2/2020 secara formil dan materil.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tak Ingin Komentar Soal Nasdem Usung Anies Capres: Kita Masih Dalam Suasana Duka

Jokowi Tak Ingin Komentar Soal Nasdem Usung Anies Capres: Kita Masih Dalam Suasana Duka

Nasional
Kerusuhan di Kanjuruhan, Jokowi: Berikan Sanksi ke yang Bersalah

Kerusuhan di Kanjuruhan, Jokowi: Berikan Sanksi ke yang Bersalah

Nasional
PDI-P Enggan Komentari Nasdem yang Usung Anies Sebagai Capres: Tugas Partai Belum Selesai

PDI-P Enggan Komentari Nasdem yang Usung Anies Sebagai Capres: Tugas Partai Belum Selesai

Nasional
Nasdem Resmi Usung Anies Baswedan, PKS Belum Tentukan Sikap

Nasdem Resmi Usung Anies Baswedan, PKS Belum Tentukan Sikap

Nasional
MIND ID Gandeng ARRIVAL Siapkan Rencana Pengembangan Bisnis Kendaraan Listrik

MIND ID Gandeng ARRIVAL Siapkan Rencana Pengembangan Bisnis Kendaraan Listrik

Nasional
Andika Janji Usut Prajurit TNI yang Tendang dan Pukul Suporter dalam Tragedi Kanjuruhan

Andika Janji Usut Prajurit TNI yang Tendang dan Pukul Suporter dalam Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Indonesia Harap Hasil Pembahasan Pimpinan KTT G20 Dapat Dirangkum dalam 34 Paragraf

Indonesia Harap Hasil Pembahasan Pimpinan KTT G20 Dapat Dirangkum dalam 34 Paragraf

Nasional
Puan-Airlangga Dijadwalkan Bertemu 8 Oktober, Bahas Pilpres 2024

Puan-Airlangga Dijadwalkan Bertemu 8 Oktober, Bahas Pilpres 2024

Nasional
Nasdem Deklarasi Capres 2024, Demokrat: Anies Selaras dengan Nilai yang Kami Perjuangkan

Nasdem Deklarasi Capres 2024, Demokrat: Anies Selaras dengan Nilai yang Kami Perjuangkan

Nasional
Ditanya soal Pilkada DKI 2024, Anies Sebut Fokus Jadi Capres Nasdem

Ditanya soal Pilkada DKI 2024, Anies Sebut Fokus Jadi Capres Nasdem

Nasional
Presiden PKS Klaim Anies Simbol Perubahan Indonesia

Presiden PKS Klaim Anies Simbol Perubahan Indonesia

Nasional
Bertolak Menuju Batang, Jokowi Akan Lakukan 'Groundbreaking' Pabrik Pipa

Bertolak Menuju Batang, Jokowi Akan Lakukan "Groundbreaking" Pabrik Pipa

Nasional
Golkar Tak Tutup Komunikasi dengan Nasdem Pascadeklarasi Anies Capres 2024

Golkar Tak Tutup Komunikasi dengan Nasdem Pascadeklarasi Anies Capres 2024

Nasional
Soal Kerusuhan Kanjuruhan, Politisi PDI-P: Jangan Hanya Evaluasi, Harus Ada Hasil

Soal Kerusuhan Kanjuruhan, Politisi PDI-P: Jangan Hanya Evaluasi, Harus Ada Hasil

Nasional
Soal Akhir Pandemi, Menkes: WHO yang Akan Cabut Secara Resmi

Soal Akhir Pandemi, Menkes: WHO yang Akan Cabut Secara Resmi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.