Kompas.com - 08/10/2020, 16:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah melibatkan berbagai kelompok masyarakat dalam pembuatan peraturan pemerintah (PP) yang menjadi aturan turunan dari UU Cipta Kerja, agar PP yang diterbitkan dapat diterima semua pihak.

“Kami mendorong pemerintah untuk menggandeng berbagai kelompok pekerja agar terlibat dalam pembahasan aturan turunan UU Cipta Kerja. Keterlibatan pekerja dibutuhkan untuk memperinci UU Cipta Kerja,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (8/10/2020).

Baca juga: Masif Penolakan UU Cipta Kerja, Sekjen MUI Minta Presiden Terbitkan Perppu

Dalam membahas PP terkait klaster ketenagakerjaan, misalnya, Puan mendorong agar pemerintah melibatkan kelompok buruh/pekerja.

Beberapa peraturan turunan yang perlu dibahas bersama seperti soal pengupahan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Ia pun mengatakan DPR akan terus mengawal hadirnya PP yang berkeadilan dan bermanfaat bagi seluruh rakyat.

"DPR RI akan mengawal untuk memastikan aturan turunan UU Cipta Kerja memberikan manfaat yang adil bagi semua," ujarnya.

Baca juga: Politisi PKS Sebut Anggota DPR Tak Pegang Draf Final UU Cipta Kerja saat Hari Pengesahan

Puan mengatakan, sejatinya UU Cipta Kerja akan memperbaiki iklim investasi di Indonesia dan memperluas lapangan kerja.

Menurut Puan, proses pembahasan hingga pengesahan UU Cipta Kerja dilakukan secara terbuka. Rapat-rapatnya dapat diakses publik melalui tayangan streaming.

"UU Cipta Kerja tidak hanya bertujuan menarik investasi dan meningkatkan daya saing Indonesia, melainkan juga untuk memperluas lapangan kerja yang baik," ungkapnya.

Baca juga: UU Cipta Kerja Sudah Disahkan, tapi Baleg Sebut Belum Ada Naskah Final

RUU Cipta Kerja telah disahkan menjadi undang-undang pada Senin (5/10/2020) meski berbagai kelompok masyarakat telah menyuarakan penolakan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei LSI: 25,4 Persen Responden yang Puas Kinerja Jokowi Pilih Poros PDI-P

Survei LSI: 25,4 Persen Responden yang Puas Kinerja Jokowi Pilih Poros PDI-P

Nasional
Bawaslu Sebut 275 Pengawas Pemilu Dicatut Namanya jadi Anggota Parpol untuk Pemilu 2024

Bawaslu Sebut 275 Pengawas Pemilu Dicatut Namanya jadi Anggota Parpol untuk Pemilu 2024

Nasional
Jokowi Sampaikan Dua Pidato Kenegaraan Besok, Bisa Disaksikan Masyarakat

Jokowi Sampaikan Dua Pidato Kenegaraan Besok, Bisa Disaksikan Masyarakat

Nasional
Komnas HAM Dinilai Lamban Bentuk Tim Ad Hoc terkait Kasus Munir

Komnas HAM Dinilai Lamban Bentuk Tim Ad Hoc terkait Kasus Munir

Nasional
Gembleng Capres PDI-P, Megawati Disebut Hendak Jadi 'Queen Maker' pada Pilpres 2024

Gembleng Capres PDI-P, Megawati Disebut Hendak Jadi "Queen Maker" pada Pilpres 2024

Nasional
Lakukan Pemeriksaan, 2 Komisioner Komnas HAM Tiba di TKP Pembunuhan Brigadir J

Lakukan Pemeriksaan, 2 Komisioner Komnas HAM Tiba di TKP Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Jaksa Agung Sebut Surya Darmadi Terima Surat Panggilan Pemeriksaan di Singapura

Jaksa Agung Sebut Surya Darmadi Terima Surat Panggilan Pemeriksaan di Singapura

Nasional
Siap Gelar Sidang Tahunan Besok, MPR Bakal Sampaikan Perkembangan Pembahasan PPHN

Siap Gelar Sidang Tahunan Besok, MPR Bakal Sampaikan Perkembangan Pembahasan PPHN

Nasional
Sorgum Diproyeksikan Gantikan Gandum, Moeldoko: Kita Tak Akan Ribut soal Mie Instan

Sorgum Diproyeksikan Gantikan Gandum, Moeldoko: Kita Tak Akan Ribut soal Mie Instan

Nasional
Ferdy Sambo Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Amplop untuk LPSK

Ferdy Sambo Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Amplop untuk LPSK

Nasional
Pengacara Harap Bharada E Bebas Usai Dilindungi LPSK karena jadi 'Justice Collaborator'

Pengacara Harap Bharada E Bebas Usai Dilindungi LPSK karena jadi "Justice Collaborator"

Nasional
Kejagung Koordinasi dengan KPK Terkait Penanganan Kasus Surya Darmadi

Kejagung Koordinasi dengan KPK Terkait Penanganan Kasus Surya Darmadi

Nasional
Jaksa Agung: Surya Darmadi Gunakan China Airlines dari Taiwan

Jaksa Agung: Surya Darmadi Gunakan China Airlines dari Taiwan

Nasional
LPSK: Peran Bharada E Minor, Tak Punya Niat Bunuh Brigadir J

LPSK: Peran Bharada E Minor, Tak Punya Niat Bunuh Brigadir J

Nasional
Kejagung Tahan Surya Darmadi, Buron Mega Korupsi Rp 78 T

Kejagung Tahan Surya Darmadi, Buron Mega Korupsi Rp 78 T

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.