Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Gedung Wakil Rakyat Dijual Murah di Shopee...

Kompas.com - 08/10/2020, 07:35 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Warganet di Indonesia, Rabu (7/10/2020), dihebohkan dengan informasi pada situs jual beli online bahwa Gedung DPR/MPR RI di Senayan, Jakarta, dijual murah.

Penelusuran Kompas.com, Rabu pagi, di salah satu platform situs jual beli online Shopee, menunjukkan, gedung wakil rakyat itu dijual dengan harga berkisar Rp 5.000 hingga Rp 10.000.

Tertulis pula pada kolom deskripsi bahwa gedung itu dijual beserta anggota yang ada di dalamnya.

Tentu informasi ini tidaklah benar.

Baca juga: Gedung DPR Dijual, Kritik Sarkastis Publik atas Disahkannya UU Cipta Kerja

Banyak pihak yang menduga bahwa aksi ini merupakan bentuk kekesalan publik atas pengesahan UU Cipta Kerja di DPR dalam Rapat Paripurna, Senin (5/10/2020) lalu.

Padahal, semenjak digulirkan pertama kali, elemen masyarakat sipil sudah menolak produk hukum sapu jagat tersebut lantaran dinilai tidak berpihak pada buruh dan hanya menguntungkan pengusaha besar.

Lantas, apakah benar demikian?

Kompas.com berhasil mewawancarai pemilik akun di Shopee yang menjual Gedung DPR tersebut. Akun itu bernama @jeylane.

Ia membenarkan bahwa aksinya tersebut didasarkan pada kinerja wakil rakyat yang dinilai hanya menambah beban rakyat.

Baca juga: Sekjen Minta Polisi Usut Aksi Jual Gedung DPR di Situs Jual Beli Online

"Masih ready stock, siapa tahu mau kalau beli bisa gratis. Soalnya beban doang," tulis akun tersebut.

Respons Shopee

Head of Public Policy and Government Relations Shopee Indonesia Radityo Triatmojo mengatakan, pihaknya memiliki tim internal yang memantau aktivitas produk-produk yang dijual di Shopee.

Tujuannya, agar semua produk yang dijual sesuai dengan regulasi dan norma-norma sosial.

"Untuk itu, kami telah memastikan semua produk terkait dan toko yang menjual Gedung DPR di aplikasi Shopee yang tak sesuai dengan standar ketentuan penjualan produk di aplikasi kami," kata Radityo dalam keterangan tertulis, Rabu (7/10/2020).

Radityo mengatakan bahwa pihaknya akan segera menurunkan Gedung DPR yang dijual di platform Shopee guna menjaga kenyamanan pengguna.

Baca juga: Gedung DPR Tak Ditutup Sementara meski Ada Penularan Covid-19

Ia juga menyarankan para pengguna melaporkan penjual atau produk yang meresahkan masyarakat.

"Jika terdapat penjualan produk-produk yang dirasa berpotensi merugikan pengguna, para pengguna juga dapat berkontribusi untuk melaporkan seller maupun produk yang meresahkan kepada pihak Shopee melalui aplikasi kami," ucap Radityo.

Minta diusut polisi

DPR RI pun angkat suara atas aksi itu. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menganggap hal itu adalah guyonan yang tidak pada tempatnya.

"Joke-joke semacam itu saya kira tidak pada tempatnya," ujar Indra dalam konferensi pers yang disiarkan melalui akun Instagram DPR RI, Rabu (7/10/2020).

Di satu sisi, pihaknya tidak akan melaporkan akun yang melontarkan guyonan itu ke polisi.

Sebab gedung parlemen tercatat milik Kementerian Keuangan sehingga merekalah yang lebih pantas untuk melaporkannya ke kepolisian.

Baca juga: Gedung DPR Dijual di Tokopedia, Ini Kata Manajemen

Namun, pihaknya akan sangat mengapresiasi apabila aparat turun langsung mencari siapa pihak yang melontarkan guyonan itu.

"Menurut saya kepolisian juga harus mengambil tindak tegas," ujar Indra.

"Tapi enggak (melaporkan). Ini semua tercatat oleh Kemenkeu. Jadi, kalau ada yang menyebarkan informasi semacam itu (menjual Gedung DPR/MPR), ya Kemenkeu dan kepolisian yang silahkan menindaklanjuti," lanjut dia.

Dengan proses hukum, Indra berharap warganet semakin bijak dan dewasa dalam dunia maya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com