Gedung DPR Dijual, Kritik Sarkastis Publik atas Disahkannya UU Cipta Kerja

Kompas.com - 08/10/2020, 06:13 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK AMenko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah aplikasi marketplace di Tanah Air dikejutkan dengan tindakan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang menjual Gedung DPR pada Rabu (7/10/2020).

Tindakan tersebut muncul setelah DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang di tengah derasnya desakan publik agar wakil rakyat menghentikan pembahasan aturan yang disebut banyak memuat pasal-pasal kontroversial itu.

Penjualan Gedung DPR mulai ramai sejak pagi hingga siang di platform Tokopedia dan Shoppee. Pada salah satu iklan yang ditawarkan, harga Gedung DPR dibanderol Rp 100 dengan keterangan "Edisi tak terpakai, jual cepat Kantor DPR beserta anggotanya".

Baca juga: Gedung DPR Dijual di Tokopedia, Ini Kata Manajemen

Pada iklan yang lain, gedung tempat para wakil rakyat itu bermarkas dijual seharga Rp 1.000-Rp 1.650. Penjual menambahkan keterangan pada lapak jualannya "GEDUNG DPR BESERTA ANGGOTANYA."

Namun, pada siang hingga menjelang sore hari, iklan-iklan itu di-takedown atau diturunkan oleh pihak manajemen marketplace setelah mendapat laporan yang masuk melalui fitur Pelaporan Penyalahgunaan.

"Saat ini kami terus menindaklanjuti laporan tersebut sesuai prosedur dan kami akan menindak tegas segala penyalahgunaan pada platform Tokopedia," kata External Communication Senior Lead Tokopedia Ekhel Chandra Wijaya dihubungi Kompas.com, Rabu (7/10/2020).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Gedung DPR Dijual Murah di Shopee, Sekjen: Joke Tidak pada Tempatnya

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menilai, tindakan publik menjual Gedung DPR sebagai sebuah guyonan (joke) yang tidak tepat.

Gedung DPR dijual di marketplace, salah satunya di Shopee.Screenshot/Shopee. Gedung DPR dijual di marketplace, salah satunya di Shopee.

Meski tak akan melaporkannya ke aparat berwenang, namun ia meminta agar persoalan ini dapat diusut.

"Menurut saya kepolisian juga harus mengambil tindak tegas. Ini kan BMN negara. Jadi joke-joke semacam itu saya kira tidak pada tempatnya," kata Indra dalam konferensi pers yang disiarkan melalui akun Instagram DPR RI, Rabu (7/10/2020).

Ia menambahkan, Gedung DPR merupakan aset milik negara yang dicatat oleh Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, menurut dia, jika Kemenkeu merasa dirugikan dengan munculnya iklan penjualan Gedung DPR, instansi tersebut dapat melaporkannya ke aparat kepolisian.

Baca juga: DPR Sahkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Situs Badan Siber dan Sandi Negara Diretas?

Situs Badan Siber dan Sandi Negara Diretas?

Nasional
Kerja Sama Indonesia-China Berjalan Baik, Gus Muhaimin Berikan Apresiasi

Kerja Sama Indonesia-China Berjalan Baik, Gus Muhaimin Berikan Apresiasi

Nasional
'Database' Pengaduan Diduga Dicuri, KPAI Lapor Bareskrim Polri

"Database" Pengaduan Diduga Dicuri, KPAI Lapor Bareskrim Polri

Nasional
Luhut Sebut Presiden Minta Perketat Pengawasan Prokes di Tempat Umum yang Mulai Melemah

Luhut Sebut Presiden Minta Perketat Pengawasan Prokes di Tempat Umum yang Mulai Melemah

Nasional
Waspadai Varian Corona AY.4.2, Menkes: Belum Ada di Indonesia, tapi sudah Merebak di Inggris

Waspadai Varian Corona AY.4.2, Menkes: Belum Ada di Indonesia, tapi sudah Merebak di Inggris

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Positivity Rate Kasus Covid-19 0,33 Persen

UPDATE 25 Oktober: Positivity Rate Kasus Covid-19 0,33 Persen

Nasional
PPP Berharap Jokowi Pilih Jubir yang Jago Komunikasi, Bukan Miskomunikasi

PPP Berharap Jokowi Pilih Jubir yang Jago Komunikasi, Bukan Miskomunikasi

Nasional
Sebaran 13.554 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 25 Oktober 2021

Sebaran 13.554 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 25 Oktober 2021

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 143.235 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

UPDATE 25 Oktober: 143.235 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,78 Persen

UPDATE 25 Oktober: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,78 Persen

Nasional
Covid-19 Meningkat di 105 Kabupaten/Kota, Menkes: Semua Kontak Erat Dites

Covid-19 Meningkat di 105 Kabupaten/Kota, Menkes: Semua Kontak Erat Dites

Nasional
23 Provinsi di Luar Jawa-Bali Capaian Vaksinasi Covid-19 Masih di Bawah Rata-rata Nasional

23 Provinsi di Luar Jawa-Bali Capaian Vaksinasi Covid-19 Masih di Bawah Rata-rata Nasional

Nasional
Mengingat Pidato Menag Yaqut, Tak Boleh Ada Kelompok yang Klaim Memiliki Negara

Mengingat Pidato Menag Yaqut, Tak Boleh Ada Kelompok yang Klaim Memiliki Negara

Nasional
Azis Bantah Kenalkan Stepanus Robin ke Eks Bupati Kukar Rita Widyasari, Hakim Meragukan

Azis Bantah Kenalkan Stepanus Robin ke Eks Bupati Kukar Rita Widyasari, Hakim Meragukan

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 13.554 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Oktober: 13.554 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.