Amnesty: Jangan Sampai Pengesahan UU Cipta Kerja Jadi Awal Krisis HAM Baru

Kompas.com - 06/10/2020, 11:01 WIB
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2019). KOMPAS.com/Devina HalimDirektur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2019).
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Amnesty International Indonesia mengingatkan pemerintah agar pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang tidak menjadi pemicu krisis hak asasi manusia lewat pembungkaman.

"Jangan sampai pengesahan ini menjadi awal krisis hak asasi manusia baru, di mana mereka yang menentang kebijakan baru dibungkam," ucap Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid melalui keterangan tertulis, Senin (5/10/2020).

Usman menilai, pemerintah harus menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi mereka yang merasa dirugikan akibat UU Cipta Kerja.

Baca juga: Buruh di Tangerang Mogok Kerja, UU Cipta Kerja Dinilai Produk Kejar Tayang

Amnesty menegaskan, pandemi Covid-19 tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak masyarakat menyampaikan pendapat.

"Karena bersuara adalah satu-satunya jalan untuk didengar bagi mereka yang haknya dirampas," kata Usman.

Dengan disahkannya UU Cipta Kerja, perusahaan dinilai akan semakin berpeluang untuk mengeksploitasi pekerja.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Usman menuturkan, hal tersebut akan bermuara pada kurangnya kepatuhan pengusaha terhadap upah minimum sesuai undang-undang.

Selain itu, Amnesty berpandangan, pekerja berpotensi diperlakukan tidak adil dengan bekerja sebagai pegawai tidak tetap secara terus-menerus.

Baca juga: UU Cipta Kerja Disahkan, Amnesty: Pemerintah dan DPR Tak Komitmen Penegakan HAM

Hal itu terkait ketentuan dalam UU Cipta Kerja bahwa perusahaan tidak diwajibkan mengangkat pekerja kontrak menjadi pegawai tetap.

Untuk itu, Amnesty pun mendesak DPR merevisi aturan yang bermasalah dalam UU Cipta Kerja.

"Kami mendesak anggota DPR untuk merevisi aturan-aturan bermasalah dalam UU Cipta Kerja. Hak asasi manusia harus menjadi prioritas di dalam setiap pengambilan keputusan," ucap dia.

Baca juga: Kode Inisiatif: Omnibus Law UU Cipta Kerja Cederai UU Pemda

Adapun DPR mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui Rapat Paripurna, Senin (5/10/2020).

Dari sembilan fraksi di DPR, hanya Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang menolak seluruh hasil pembahasan RUU Cipta Kerja.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan 'Positivity Rate'

Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan "Positivity Rate"

Nasional
Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Nasional
Alasan BKN Libatkan Instrumen TNI AD dalam Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Alasan BKN Libatkan Instrumen TNI AD dalam Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Nasional
Satgas Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kualitas Penanganan Pasien Covid-19

Satgas Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kualitas Penanganan Pasien Covid-19

Nasional
Kepala BKN Sebut Sudah Tidak Memiliki Data Hasil TWK Para Pegawai KPK

Kepala BKN Sebut Sudah Tidak Memiliki Data Hasil TWK Para Pegawai KPK

Nasional
Kepala BKN: Penyelenggaraan TWK Hasil Diskusi Bersama dan Mengacu pada Undang-undang

Kepala BKN: Penyelenggaraan TWK Hasil Diskusi Bersama dan Mengacu pada Undang-undang

Nasional
Satgas: 5 Pekan Terakhir, Kasus Baru Covid-19 Selalu Lebih Tinggi dari Angka Kesembuhan

Satgas: 5 Pekan Terakhir, Kasus Baru Covid-19 Selalu Lebih Tinggi dari Angka Kesembuhan

Nasional
Kasus Covid-19 pada Anak Meningkat, FSGI: PTM Terbatas Juli 2021 Wajib Ditunda

Kasus Covid-19 pada Anak Meningkat, FSGI: PTM Terbatas Juli 2021 Wajib Ditunda

Nasional
Angka Kasus Positif Covid-19 Meningkat, Orang Tua Diingatkan untuk Jaga Kesehatan Anak

Angka Kasus Positif Covid-19 Meningkat, Orang Tua Diingatkan untuk Jaga Kesehatan Anak

Nasional
Usai Diperiksa Komnas HAM, Kepala BKN: Kami Beri Keterangan Sejujur-Jujurnya

Usai Diperiksa Komnas HAM, Kepala BKN: Kami Beri Keterangan Sejujur-Jujurnya

Nasional
Kementerian PPPA Dorong Kemenag Susun Regulasi Pencegahan Kekerasan Anak di Satuan Pendidikan Berbasis Agama

Kementerian PPPA Dorong Kemenag Susun Regulasi Pencegahan Kekerasan Anak di Satuan Pendidikan Berbasis Agama

Nasional
Ketua Tim Riset: Jangan Takut Vaksin Covid-19, Takutlah pada Virusnya

Ketua Tim Riset: Jangan Takut Vaksin Covid-19, Takutlah pada Virusnya

Nasional
Kemenkes: Hasil Swab Antigen Dimasukkan ke Laporan Harian Covid-19 Sejak Februari 2021

Kemenkes: Hasil Swab Antigen Dimasukkan ke Laporan Harian Covid-19 Sejak Februari 2021

Nasional
UPDATE: 130.630 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 18.864.666

UPDATE: 130.630 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 18.864.666

Nasional
KPK: Berkas Perkara Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial Dinyatakan Lengkap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X