Terawan Sebut Pengadaan Alkes untuk Tangani Covid-19 Belum Seluruhnya Bisa Dipenuhi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, pengadaan alat kesehatan untuk penanganan Covid-19 masih belum sepenuhnya mampu dipenuhi produsen dalam negeri.

Karena itu, Terawan mengupayakan akan memenuhi kebutuhan dari produsen di luar negeri.

"Untuk alkes, high nasal flow canulla untuk sementara produsen dalam negeri hanya mampu menyediakan 300 alat, sedangkan 1.000 alat sisanya masih saya cari dari luar negeri," ujar Terawan sebagaimana dikutip dari siaran pers di laman resmi Kemenkomarives, Selasa (6/10/2020).

Baca juga: Terima Luhut dan Terawan, Wapres Bahas soal Kehalalan Vaksin Covid-19

Namun, untuk pengadaan obat bagi penanganan Covid-19 menurutnya sudah dilakukan sesuai jadwal dan alokasi kebutuhan.

Menanggapi laporan tersebut, Wakil Ketua Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Menkes Terawan terus mendorong pengadaan alat dari dalam negeri dulu. Apabila kondisi mendesak, impor baru dilakukan.

Sebelumnya, Luhut meminta produsen obat dalam negeri tidak mainkan harga jual di pasaran.

Dia meminta produsen memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.

"Kalbe Farma, Bio Farma, Indo Farma dan perusahaan farmasi lainnya saya minta jangan buat harga yang terlalu tinggi, sesuai kewajaran saja," ujar Luhut sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemenkomarives, Selasa (6/10/2020).

"Karena ini masalah kemanusiaan dan tolong perhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit saat ini," tuturnya.

Baca juga: Terawan Dicari Publik, Kemenkes: Jadwal Pak Menkes Padat...

Pemerintah, menurut lanjut dia, telah memiliki kumpulan data mengenai harga obat berbasis free on board (harga barang di tempat asal) dari negara-negara eksportir seperti India, Tiongkok dan Jerman.

Database itu akan digunakan untuk mengevaluasi kewajaran harga obat-obatan Covid-19 yang ada di pasar.

"Saya minta Pak Terawan (Menkes) untuk mengawasi secara ketat hal ini," tutur Luhut.

Kebijakan pengawasan ini disebutnya sangat perlu dilakukan khususnya untuk obat-obat yang bahan bakunya masih diimpor dari luar negeri atau obat yang masih belum mampu diproduksi dalam negeri.

Baca juga: Pernyataan Kontroversial Menkes Terawan di Awal Pandemi Covid-19